Oleh Didik J. Rachbini
Rencana impor 105 ribu kendaraan niaga pick-up secara utuh (CBU) dari India mencerminkan ketidaksinkronan dalam kepemimpinan ekonomi dan arah industrialisasi nasional. Di tengah komitmen pemerintah memperkuat manufaktur dan hilirisasi, kebijakan jalan pintas ini berpotensi menjadi bentuk deindustrialisasi terselubung. Dalam jangka pendek mungkin tampak praktis, tetapi dalam jangka panjang justru melemahkan fondasi industri nasional.
Secara makroekonomi, impor dalam skala besar berisiko menekan neraca perdagangan dan memperberat neraca pembayaran. Indonesia selama ini telah mengekspor kendaraan bermotor ke berbagai negara dalam jumlah signifikan—lebih dari 500 ribu unit per tahun. Strategi menjadikan Indonesia sebagai basis produksi otomotif regional bisa tergerus jika pasar domestik justru dibanjiri produk CBU dari luar negeri. Negara yang sedang membangun kapasitas produksi berisiko berubah menjadi sekadar pasar bagi produsen asing.
Dari sisi industri, kebijakan ini menciptakan preseden yang berbahaya: industri domestik dapat dikorbankan demi solusi cepat. Padahal, dalam dua dekade terakhir industri otomotif Indonesia berkembang menjadi basis produksi regional dan eksportir global. Masuknya impor dalam jumlah besar berpotensi menurunkan utilisasi pabrik, menekan volume produksi, serta melemahkan daya saing yang telah dibangun melalui investasi besar dan penguatan rantai pasok.
Lebih jauh, kebijakan ini menunjukkan inkonsistensi strategi industrialisasi. Pemerintah secara simultan mendorong peningkatan TKDN, investasi manufaktur, dan penguatan ekosistem industri, tetapi di sisi lain membuka pintu impor massal kendaraan secara utuh. Inkonsistensi seperti ini menciptakan ketidakpastian bagi investor, baik domestik maupun asing, serta berisiko menggerus kredibilitas kebijakan industri jangka panjang.
Karena itu, pemerintah perlu meninjau ulang dan membatalkan rencana impor tersebut. Kebijakan industri harus konsisten dan strategis, dengan memprioritaskan produksi domestik, terutama dalam pengadaan pemerintah. Dana publik dan penerimaan pajak semestinya digunakan untuk memperkuat industri nasional, mendorong investasi kendaraan niaga lokal, dan memastikan agenda hilirisasi berjalan secara berkelanjutan.
Industrialisasi bukan sekadar slogan, melainkan komitmen jangka panjang. Jalan pintas yang melemahkan kapasitas produksi nasional akan menjadi beban struktural di masa depan.
Didik J. Rachbini
Rektor Universitas Paramadina
