Oleh: Dayan Abdurrahman
Dalam beberapa waktu terakhir, pemerintah kembali menggencarkan berbagai skema pemberdayaan ekonomi rakyat. Istilah seperti “pembiayaan inklusif,” “pemberian akses modal,” dan “ekonomi kerakyatan berbasis desa” seolah menjadi mantera sakti dalam setiap pidato resmi. Salah satu contoh mutakhir adalah lahirnya program seperti Koperasi Desa Merah Putih yang digadang-gadang sebagai solusi kolektif untuk kebangkitan ekonomi rakyat kecil.
Namun, di balik narasi idealis dan simbol nasionalisme tersebut, terdapat realitas yang jauh lebih keras dan mencemaskan: masyarakat ekonomi rendah justru semakin dibebani. Bukan diberdayakan lewat subsidi atau perlindungan harga, mereka malah diajak, bahkan dipaksa secara halus, untuk mengambil pinjaman berbunga—baik dalam bentuk Kredit Usaha Rakyat (KUR), pembiayaan koperasi, maupun platform digital milik BUMN. Ironinya, ini dilakukan saat daya beli masyarakat melemah drastis dan kegiatan ekonomi justru surut.
Pertanyaannya: benarkah ini bentuk ikhtiar murni untuk mengangkat martabat ekonomi rakyat, atau sesungguhnya ini adalah upaya terselubung untuk menyelamatkan sistem perbankan nasional yang sedang terseok-seok?
Menggugat Logika Kredit Saat Ekonomi Melemah
Jika kita bicara tentang pemberdayaan ekonomi, logika dasarnya adalah: bantu rakyat untuk naik kelas, bukan dengan menyuruh mereka berutang ketika mereka sendiri tak tahu dari mana uang untuk mengembalikan. Dalam ilmu ekonomi klasik maupun behavioral economics, keputusan kredit didasari pada proyeksi pendapatan dan pertumbuhan pasar. Namun, realitas hari ini justru sebaliknya.
Data dari OJK per awal 2025 menunjukkan penurunan signifikan dalam aktivitas pinjaman produktif UMKM, bukan karena tidak dibutuhkan, tetapi karena ketakutan gagal bayar. Di sisi lain, bank-bank milik negara justru mempercepat penyaluran kredit mikro demi menjaga likuiditas dan memenuhi target kinerja, meskipun masyarakat belum siap. Hal ini ditambah fakta bahwa sektor konsumsi juga tengah lesu, dengan inflasi pangan tetap tinggi dan pendapatan masyarakat stagnan.
Bayangkan seorang petani kecil di desa, diajak membuat warung kopi berbasis pinjaman koperasi atau platform digital. Namun siapa yang akan membeli jika tetangganya sendiri baru saja kehilangan pekerjaan? Siapa yang mampu membayar cicilan bulanan jika harga-harga kebutuhan pokok terus naik?
Koperasi: Solusi Rakyat atau Reproduksi Utang Kolektif?
Kita ambil kasus Koperasi Desa Merah Putih sebagai studi mini. Di atas kertas, ini adalah inisiatif mulia. Nama “Merah Putih” seolah menyimbolkan keberpihakan total pada rakyat. Tapi seperti yang ditulis oleh Prof. Tulus Tambunan dalam kajiannya tahun 2023, banyak koperasi rakyat di Indonesia hanya berumur pendek karena tidak dibekali ekosistem ekonomi yang nyata.
Masalah terbesar koperasi seperti ini adalah sumber modal berasal dari utang, bukan dari produksi atau aset. Artinya, koperasi hanya jadi perantara utang: dari bank ke rakyat. Bahkan lebih parah, koperasi bisa menjadi mekanisme sosial yang memberi tekanan baru. Ketika salah satu anggota gagal membayar, tekanan sosial muncul, dan bukan mustahil konflik horizontal terjadi.
Inisiatif seperti ini memang terbungkus semangat gotong royong, tapi struktur dasarnya tetap kapitalistik: berbunga, berbasis cicilan, dan diselimuti target kuantitatif.
Rakyat di Persimpangan: Diberdayakan atau Diperalat?
Pemerintah memang sering berkata bahwa pemberian akses kredit adalah bentuk kepercayaan. Tapi kepercayaan yang diberikan dalam situasi terpuruk justru bisa berubah menjadi beban moral yang luar biasa.
Dalam pendekatan Islamic economic justice atau teori keadilan distributif dari John Rawls, keadilan ekonomi harus memprioritaskan yang paling lemah dan paling terdampak. Dalam konteks ini, rakyat ekonomi rendah seharusnya mendapatkan subsidi produktif, bukan pinjaman berbunga. Bantuan bukan dalam bentuk uang yang harus dikembalikan, tetapi transfer aset, pelatihan, jaminan pasar, dan stabilisasi harga.
Tapi sayangnya, pendekatan tersebut tidak tampak dominan hari ini. Yang justru berkembang adalah model pseudo-pemberdayaan yang membuat rakyat kecil merasa sedang dibantu, padahal justru sedang dimasukkan dalam skema keuangan yang bisa menyudutkan mereka.
Refleksi dan Pertanyaan Kritis: Untuk Siapa Ekonomi Kerakyatan Ini?
Jika kita menarik garis lebih luas, maka tampak ada kecenderungan bahwa masyarakat kecil dijadikan pasar baru bagi sistem keuangan yang sedang stagnan. Di saat perbankan mengalami penurunan transaksi besar, utang konsumtif menurun, dan tabungan masyarakat menipis, maka pilihan tersisa adalah memobilisasi rakyat kecil dalam skema kredit berbunga—demi menyelamatkan sistem.
Pertanyaannya: benarkah ini bentuk kejujuran politik ekonomi? Ataukah rakyat sedang dijadikan alat penyelamat sistem yang lebih besar?
Apalagi jika kita melihat data dari Bank Dunia dan IMF, bahwa beban utang sektor rumah tangga Indonesia meningkat signifikan dalam 3 tahun terakhir, terutama di kelas menengah ke bawah. Situasi ini menciptakan apa yang oleh ekonom Amartya Sen sebut sebagai “kemerdekaan ekonomi semu”—di mana masyarakat seolah-olah diberi pilihan, padahal terjebak dalam struktur ekonomi yang tidak adil.
Kesimpulan Sementara: Membaca Gelagat Biologis Ekonomi Rakyat
Jika dianalogikan secara biologis, tubuh ekonomi rakyat saat ini tengah demam tinggi. Namun, alih-alih diberi istirahat dan nutrisi, ia justru disuruh bekerja lebih keras dengan beban tambahan (utang). Ini seperti menyuruh pasien COVID-19 untuk lari maraton demi sembuh: bukan hanya tidak efektif, tetapi juga berisiko mempercepat kejatuhan.
Maka di akhir tulisan ini, saya ingin ajukan pertanyaan yang belum bisa dijawab secara pasti:
Apakah pemerintah benar-benar berniat mengangkat harkat martabat ekonomi rakyat?
Atau sesungguhnya sedang berusaha menyelamatkan sistem keuangan nasional dengan cara yang membebani rakyat?
Ataukah ini adalah awal dari penghancuran ekonomi rakyat secara struktural yang tidak kita sadari?
Kita belum tahu. Tapi kita wajib waspada dan kritis. Karena di balik slogan “ekonomi dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”, bisa jadi hanya bank yang tertawa paling akhir.
Diskusi