Oleh : Bulman Satar
Aceh sedang tidak baik-baik saja. Daerah ini mengalami krisis dan darurat pembangunan pada tingkat sangat serius. Dengan total investasi pembangunan sebesar Rp. 243,21 trilyun selama kurun waktu enam belas tahun (2008-2023), rata-rata Pendapatan Asli Aceh (PAA) yang menjadi indikator kapasitas dan kemandirian fiskal daerah, sekaligus garansi keberlajutan pembangunan Aceh ke depan, rata-rata angkanya hanya Rp. 1,78 trilyun per tahun.
Dalam logika sederhana, ibarat dagang modal usaha yang telah dihabiskan mencapai dua ratusan trilyun lebih, tapi stock uang yang ada di laci hanya 1,7 trilyunan. Bagaikan langit dan bumi jauh untuk bisa dikatakan meraih untung, balik modal pun tak kesampaian, malah merugi dan bergantung dalam skala dan angka yang sangat besar.
Pembangunan itu hakikatnya adalah investasi. Dengan kondisi seperti ini, maka dapat disimpulkan bahwa sesungguhnya tidak terjadi akumulasi modal dan nilai tambah pembangunan di Aceh melainkan hanya sekadar “siklus tahunan peu abeh peng”. Suka tidak suka itulah kenyataannya. Data dan fakta berbicara. Alhasil alih-alih maju, sejahtera dan mandiri, Aceh jusru tertinggal dan terus bergantung pada pemerintah pusat hingga membuat prospek keberlanjutan pembangunannya dimana nasib dan masa depan 5,5 juta rakyat Aceh dipertaruhkan, semakin buram.
Diskusi