Amanah yang Dijaga, Amanah yang Dipertanyakan
Belajar dari Wakaf Habib Bugak dan Blang Padang untuk Membangun Negara yang Berkeadilan
Oleh: Dayan Abdurrahman
Sebuah bangsa tidak hanya dikenang melalui gedung-gedung yang dibangunnya, tetapi juga melalui amanah yang berhasil dijaganya. Jalan raya dapat rusak, pemerintahan dapat berganti, bahkan sistem hukum dapat berubah mengikuti perkembangan zaman. Namun ada satu hal yang seharusnya tetap tegak sepanjang sejarah, yaitu penghormatan terhadap amanah yang dititipkan oleh generasi terdahulu.
Di Aceh, terdapat dua kisah wakaf yang menawarkan pelajaran besar bagi Indonesia. Yang pertama ialah Wakaf Habib Bugak di Mekkah, yang sejak awal abad ke-19 terus memberikan manfaat kepada masyarakat Aceh melalui tata kelola yang menjaga tujuan wakaf. Yang kedua ialah Blang Padang, yang oleh berbagai kalangan dipahami memiliki hubungan historis dengan wakaf Kesultanan Aceh untuk kepentingan Masjid Raya Baiturrahman, namun hingga kini status dan pengelolaannya masih menjadi perdebatan.
Tulisan ini tidak bertujuan mengadili siapa yang benar atau siapa yang salah. Tulisan ini mengajak kita bertanya lebih dalam: bagaimana seharusnya sebuah negara modern memperlakukan amanah sejarah?
Peradaban abad ke-21 tidak lagi diukur semata-mata oleh tingginya gedung pencakar langit, besarnya anggaran negara, atau canggihnya teknologi. Ukuran yang lebih penting adalah kemampuan menjaga kepercayaan publik. Negara yang maju adalah negara yang mampu memperlihatkan bahwa kekuasaan berjalan berdampingan dengan keadilan, dan kewenangan selalu dibatasi oleh amanah.
Dalam perspektif itu, Wakaf Habib Bugak memberikan pelajaran penting. Selama lebih dari dua abad, perubahan zaman, pergantian pemerintahan, dan perkembangan kota Mekkah tidak menghapus tujuan wakaf tersebut. Yang dipertahankan bukan sekadar bangunan atau asetnya, melainkan kehendak wakif agar manfaatnya terus mengalir kepada masyarakat Aceh.
Sebaliknya, perdebatan mengenai Blang Padang menunjukkan bahwa ketika sejarah, hukum, dan administrasi bertemu dalam ruang yang sama, penyelesaiannya tidak cukup hanya mengandalkan dokumen formal. Yang dibutuhkan ialah keberanian moral untuk mendengarkan seluruh bukti sejarah, seluruh argumentasi hukum, dan seluruh aspirasi masyarakat secara adil.
Di sinilah letak tantangan negara hukum modern. Negara memang memiliki kewenangan administratif yang luas. Akan tetapi, kewenangan yang besar tidak pernah berarti kebal dari evaluasi. Justru semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula kewajiban moral untuk membuktikan bahwa setiap kebijakan lahir dari keadilan, transparansi, dan penghormatan terhadap hak-hak yang telah diwariskan sejarah.
Masyarakat yang mengajukan pertanyaan bukan berarti sedang melawan negara. Dalam negara demokratis, pertanyaan adalah bagian dari cinta kepada negara. Kritik yang disampaikan dengan argumentasi dan itikad baik merupakan energi untuk memperbaiki tata kelola, bukan ancaman yang harus ditakuti.
Karena itu, polemik Blang Padang seharusnya dipandang sebagai kesempatan membangun teladan nasional. Bila seluruh pihak duduk bersama dengan mengedepankan bukti sejarah, ketentuan hukum, nilai-nilai syariat, dan kepentingan bangsa, maka penyelesaiannya akan menjadi warisan yang jauh lebih berharga daripada sekadar keputusan administratif.
Abad ke-21 menuntut negara yang tidak hanya kuat, tetapi juga rendah hati. Negara yang besar bukan negara yang selalu merasa benar, melainkan negara yang bersedia menguji dirinya di hadapan fakta, sejarah, dan keadilan. Kepercayaan publik lahir ketika masyarakat melihat bahwa hukum bekerja untuk melindungi amanah, bukan sekadar mengukuhkan kewenangan.
Pada akhirnya, amanah tidak pernah benar-benar hilang. Ia hanya menunggu keberanian manusia untuk mengembalikannya kepada tujuan semula. Dokumen dapat berubah, pejabat dapat berganti, bahkan generasi dapat berlalu. Namun nilai keadilan tetap hidup dalam hati nurani manusia dan di hadapan Allah Yang Maha Mengetahui.
Semoga setiap ikhtiar mencari kebenaran dilakukan dengan ilmu, disampaikan dengan adab, diperjuangkan melalui hukum, dan diarahkan demi kemaslahatan bangsa. Sebab warisan terbesar yang dapat kita tinggalkan kepada generasi mendatang bukan hanya tanah, bangunan, atau kekayaan, melainkan keyakinan bahwa di negeri ini amanah tetap dihormati, keadilan tetap diperjuangkan, dan kebenaran selalu memiliki ruang untuk didengar.
