Menagih Tanggung Jawab Moral Bunda Literasi Aceh

Oleh Tabrani Yunis

Menyeruput secangkir kopi sambil mengunyah rebusan ketela, kentang dan jagung di sebuah warung kopi yang tak jauh dari POTRET Gallery di jalan Profesor Ali Hasyimi, Pango Raya, Banda Aceh, adalah aktivitas pagi yang menyenangkan. Apalagi ada teman diskusi yang bisa menginspirasi, dan mendorong kita bisa mengangkat masalah yang didiskusikan menjadi sebuah tulisan. Lalu tulisan itu dikirim ke media seperti halnya Potretonline.com, untuk dipublikasikan.

Pagi itu, hari Selasa 6 Juli 2026, sebuah diskusi hangat berlangsung setelah membaca sebuah informasi yang sangat menggelitik dan memilukan hati. Sebuah informasi tentang wajah buruk pendidikan menengah di Aceh, terkait kemampuan tiga kompetensi dasar siswa yang berada dalam kondisi darurat. Sebuah flyer di media sosial beredar luas. Isinya tentang hasil analisis kritis hesil Tes Kemampuan Akademis (TKA) siswa SMA Negeri Provinsi Aceh.

Dari flyer itu, hasil analisis kritis menempatkan kemampuan literasi, numerasi dan bahasa Inggris siswa SMA Negeri Aceh berada dalam Kondisi darurat. Bahkan dalam flyer juga dijelaskan bahwa masalah utama hasil TKA SMA/SMK tersebut bukan hanya pada masalah rendahnya score, tetapi rapuhnya fondasi kompetensi dasar akademik siswa. Ini adalah sebuah fakta yang memprihatinkan dan seharusnya para pejabat pemerintah, terutama Dinas Pendidikan Provinsi Aceh yang bertanggung jawab terhadap lembaga pendidikan SMA/SMK, merasa malu dan harus bekerja lebih ekstra keras. Bukan hanya membangun pendidikan level SMA/SMK dengan slogan-slogan murahan di media sosial.

Hasil TKA tersebut, itu membuktikan bahwa hasil kinerja buruk lembaga yang mengurus pendidikan di level SMA/SMK di Aceh. Rendahnya kompetensi dasar ini memperburuk kondisi pendidikan dan ketajaman berpikir generasi muda kita hari ini sedang berada di titik yang mencemaskan. 

Bayangkan, Aceh, berada darurat literasi, numerasi, dan sains yang bukan lagi sekadar isapan jempol. Angka-angka statistik rapor pendidikan kerap kali memerah, memberi sinyal kuat bahwa ada yang salah dengan cara kita merawat nalar generasi penerus. 

Sekali lagi, hasil TKA siswa Aceh yang buruk menjadi bukti bahwa kinerja institusi yang mengurusnya juga buruk. Dapat dipastikan bahwa selama ini pejabat tinggi yang memimpin Dinas Pendidikan  Aceh tidak memahami apa akar masalah pendidikan Aceh, sehingga hasil TKA itu sebegitu kritisnya. Sehingga hasil ini juga menjadi indikator bahwa selama ini Dinas Pendidikan Aceh belum serius menangani masalah rendahnya kemampuan literasi di tingkat atau jenjang pendidikan SMA dan SMK. 

Harusnya institusi ini paham akar masalah pendidikan Aceh, paling kurang di jenjang SMA/SMK.

Ketidakpahaman ini juga menjadi bukti tidak serius membangun gerakan literasi di Aceh. Namun apa daya, kita baru kaget setelah hasil dipaparkan.

Padahal, kalau Dinas Pendidikan Aceh paham dan punya konsep membangun gerakan literasi, numerasi dan kemampuan bahasa Inggris siswa SMA/SMK dengan benar, maka ada banyak program terencana berdasarkan akar masalah. Selain itu, juga bisa membangun sinergi dengan instansi yang punya concern yang sama, seperti Dinas Perpustakaan Aceh, BPSDM dan melibatkan bunda literasi Aceh. Bila itu dilakukan hasil TKA siswa SMA/SMK Negeri di Aceh tidak akan jatuh ke status darurat seperti saat ini.

Sebenarnya juga upaya untuk mengantisipasi kondisi literasi, numerasi dan bahasa Inggris yang buruk tersebut, idealnya bisa bersinergi dengan bunda Literasi yang telah dinobatkan sebagai bunda literasi di Aceh. 

Hal ini penting, di tengah situasi yang mendesak ini, upaya penyelamatan harus segera dibangun sebelum dampak buruknya telanjur mengakar dan melumpuhkan daya saing bangsa.  Kita tidak ingin generasi Aceh saat ini menjadi generasi rapuh dan generasi ayam potong. Maka, pantas kita pertanyakan  mengapa sinergi itu tidak dilakukan? Selayaknya kita cari jawabannya. Apakah masalah ini bersumber  pada lemahnya kemampuan Dinas Pendidikan, atau pada Bunda Literasi yang tidak menjalankan amanah sebagai bunda literasi?

Nah, di tengah urgensi tersebut, kita sayangnya justru kerap disuguhi sebuah fenomena unik yang berulang setiap kali roda pemerintahan berganti. Setiap ada kepala daerah baru yang terpilih—baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi, hingga nasional—secara otomatis sang istri akan dinobatkan sebagai “Bunda Literasi”.

Penunjukan ini seolah telah menjadi ritual birokrasi yang wajib, sebuah jabatan ex-officioyang melekat begitu saja tanpa memedulikan rekam jejak. Pertanyaan mendasar yang jarang, atau bahkan tabu untuk diajukan adalah, seberapa dekat sang Bunda dengan dunia kata? Berapa banyak buku yang ia lahap dalam sehari? Berapa baris tulisan yang mampu ia hasilkan dalam seminggu, sebulan, atau setahun? Sayangnya, kompetensi dan kecintaan genetis terhadap literasi hampir tidak pernah menjadi indikator penunjukan.

Menjadi Bunda Literasi seharusnya bukan tentang menerima pin sematan atau berpose di depan baliho seremonial karena status sang suami sebagai bupati, gubernur, atau presiden. Ada beban moral yang teramat berat di balik gelar tersebut.

Idealnya, seorang Bunda Literasi adalah nakhoda yang paham ke mana arah kapal literasi daerah harus dibawa. Ia harus mengerti posisi strategis yang diembannya. Ketika ia berbicara tentang pentingnya membaca di podium, masyarakat harus bisa melihat pantulan cahaya ilmu dari perilakunya sehari-hari, bukan sekadar membaca teks pidato yang ditulis oleh staf humas.

Bunda Literasi yang ideal adalah mereka yang tahu cara mengetuk pintu hati anak-anak di pelosok desa agar mau mencintai buku. Dengan kedekatan akses kekuasaan yang dimilikinya, ia memegang kunci emas untuk memengaruhi kebijakan daerah. Ia bisa mendesak sang suami—sang kepala daerah—untuk mengalirkan anggaran yang berpihak pada perpustakaan daerah, menghidupkan taman bacaan masyarakat, dan mendukung para pegiat literasi independen yang selama ini tertatih-tatih bergerak sendirian.

Sudah saatnya kita menyudahi romantisme gelar yang miskin substansi. Jabatan Bunda Literasi tidak boleh lagi sekadar menjadi panggung rasa bangga yang semu. Jika gelar ini ingin tetap dipertahankan, maka ia harus dikembalikan pada hakikatnya, sebuah tanggung jawab moral untuk menyelamatkan masa depan anak bangsa. Jika tidak, kita hanya sedang merayakan formalitas di atas runtuhnya budaya membaca generasi kita.

Kini saatnya pula bagi kita untuk menuntut tanggung jawab moral seorang bunda literasi untuk bergerak menjadi katalisator bagi peningkatan kemampuan literasi, numerasi dan bahasa Inggris generasi muda Aceh. Jangan biarkan generasi muda Aceh terkubur dalam derasnya arus perkembangan zaman, sebab di pundak bunda literasi Aceh ada tanggung jawab moral. Kalau tidak mampu bertanggung jawab, maka lepaskan pin yang disemat dan berikan kepada orang lain yang memiliki kapasitas untuk itu.

Hal ini perlu direnungkan, sebab gelar Bunda Literasi bukan sekadar pelengkap protokol atau hiasan di spanduk acara seremonial. Ada beban moral dan tanggung jawab besar yang menyertainya. Beban moral itu adalah seorang menjadi bunda Literasi, ia adalah  Role Model Nyata. Bunda literasi adalah teladan dalam hidup berliterasi. Bila bunda literasi tidak bergerak di dunia literasi, untuk apa menyandang status bunda literasi?

Ya,  masalahnya adalah bagaimana mungkin seorang Bunda Literasi bisa mengampanyekan pentingnya membaca jika ia sendiri asing dengan buku? Idealnya, ia adalah seorang pembaca aktif yang tulisan atau pemikirannya bisa menginspirasi masyarakat.

Seorang bunda literasi bahkan punya tanggung jawab untuk menggerakkan Akar Rumput. Bukan hanya itu,Bunda Literasi seharusnya menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dengan komunitas baca, pegiat literasi, dan perpustakaan desa/sekolah yang sering kali hidup segan mati tak mau. 

Lebih jauh lagi, bunda literasi juga wajib melakukan  advokasi kebijakan dan anggaran. Hal ini mengingat posisinya yang strategis di samping kepala daerah, Bunda Literasi memiliki akses kuat untuk mendorong kebijakan dan alokasi anggaran yang lebih berpihak pada program peningkatan literasi masyarakat.

Oleh sebab itu, Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan bunda Literasi Aceh harus malu melihat realitas yang ada saat ini. Institusi Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, baik mampu atau tidak, harus merangkul bunda Literasi untuk keluar dari belenggu atau jurang kemampuan literasi para siswa yang saat ini memprihatinkan. Jangan tunda lagi, bergeraklah dan buktikan kepada publik bahwa Dinas Pendidikan Provinsi Aceh dan bunda literasi memiliki agenda bersama untuk membangun kemampuan  literasi, numerasi dan bahasa Inggris generasi muda Aceh, mampu melakukannya. Semoga