Rawa Singkil Tidak Akan Selamat Tanpa Masyarakat
Oleh Dr. T. Lembong Misbah, MA.
.
Di berbagai forum, ketika Rawa Singkil dibincangkan, perhatian hampir selalu tertuju pada bentang hutan rawa gambutnya yang luas, habitat orangutan Sumatra yang kian terancam, atau pentingnya kawasan tersebut dalam menyimpan cadangan karbon dan menjaga keseimbangan iklim.
Semua itu memang benar. Rawa Singkil merupakan salah satu kawasan ekologis paling penting di Indonesia dan menjadi bagian dari Kawasan Ekosistem Leuser yang memiliki arti strategis, tidak hanya bagi Aceh, tetapi juga bagi dunia.
Pun demikian, ada satu hal yang kerap luput dari pembicaraan yaitu berkenaan dengan masyarakat yang hidup berdampingan dengan kawasan itu. Pertanyaan sederhana ini kembali mengemuka ketika saya mengikuti acara bedah buku “Rawa Singkil Hidup Kami” beberapa waktu lalu di hotel Ayani Banda Aceh.
Berbagai pandangan yang berkembang dalam forum tersebut baik yang bedah oleh panelis yaitu Tabrani Yunis dan Zakirun Pohan menunjukkan bahwa di balik besarnya perhatian terhadap konservasi, masih tersisa pekerjaan rumah yang belum terselesaikan, yaitu bagaimana menjadikan masyarakat sekitar sebagai pelaku utama dalam menjaga sekaligus memperoleh manfaat dari kelestarian Rawa Singkil.
Selama bertahun-tahun, berbagai kebijakan konservasi telah dilaksanakan. Kawasan dilindungi, patroli diperkuat, penelitian terus dilakukan, dan berbagai program pendampingan telah dijalankan. Namun, satu pertanyaan mendasar patut diajukan. Mengapa ancaman terhadap kawasan konservasi masih terus terjadi di berbagai tempat, termasuk pada kawasan-kawasan yang memiliki nilai ekologis sangat tinggi?
Barangkali, persoalannya bukan semata-mata terletak pada lemahnya regulasi atau kurangnya program konservasi. Persoalan yang lebih mendasar adalah cara kita memandang hubungan antara manusia dan alam.
Selama ini, konservasi sering dipahami sebagai upaya melindungi alam dari aktivitas manusia. Cara pandang tersebut melahirkan berbagai kebijakan yang berorientasi pada perlindungan kawasan. Padahal, dalam banyak kasus, keberhasilan konservasi justru sangat ditentukan oleh kemampuan masyarakat yang hidup di sekitarnya untuk menjadi penjaga pertama ekosistem tersebut.
Pemikiran ini bukan sekadar pendapat. Peraih Nobel Ekonomi tahun 2009 Elinor Ostrom melalui karya monumentalnya Governing the Commons menunjukkan bahwa sumber daya alam bersama akan lebih berkelanjutan apabila masyarakat lokal diberi ruang untuk membangun aturan, mengelola, mengawasi, dan memperoleh manfaat secara adil dari sumber daya tersebut. Dengan kata lain, keberhasilan konservasi tidak hanya ditentukan oleh kuatnya negara, tetapi juga oleh kuatnya masyarakat.
Perspektif ini menjadi sangat relevan bagi Rawa Singkil. Masyarakat yang tinggal di sekitar rawa bukanlah pendatang yang baru mengenal kawasan tersebut. Mereka telah hidup berdampingan dengan rawa selama beberapa generasi. Mereka mengenali perubahan musim, memahami karakter sungai, mengetahui lokasi-lokasi penangkapan ikan, serta memiliki pengetahuan lokal yang diwariskan dari orang tua kepada anak-anak mereka. Pengetahuan seperti ini merupakan modal sosial yang tidak dapat dibangun hanya melalui proyek atau pelatihan singkat.
Ironisnya, dalam banyak program pembangunan, masyarakat masih lebih sering diposisikan sebagai penerima manfaat daripada sebagai pengambil keputusan. Mereka diundang ketika program akan dilaksanakan, tetapi tidak selalu hadir ketika arah kebijakan dirumuskan. Akibatnya, partisipasi sering berhenti pada pelaksanaan kegiatan, bukan pada proses menentukan masa depan kawasan.
Di sinilah letak persoalan yang sesungguhnya. Konservasi dan pemberdayaan masyarakat masih berjalan pada jalur yang berbeda. Program konservasi berfokus pada penyelamatan ekosistem, sementara program pemberdayaan lebih banyak diarahkan pada peningkatan pendapatan masyarakat tanpa selalu dikaitkan dengan keberlanjutan lingkungan.
Padahal, kedua agenda tersebut seharusnya tidak dipisahkan. Alam yang lestari membutuhkan masyarakat yang sejahtera, dan masyarakat yang sejahtera hanya dapat bertahan apabila alam tetap terjaga.
Robert Chambers, pelopor pendekatan pembangunan partisipatif, pernah mengingatkan bahwa masyarakat bukanlah objek pembangunan, melainkan pemilik pengetahuan tentang kehidupannya sendiri.
Gagasan ini kemudian berkembang dalam berbagai pendekatan pembangunan berbasis masyarakat, termasuk Asset-Based Community Development yang menekankan bahwa setiap komunitas memiliki aset, pengetahuan, jejaring sosial, dan kapasitas yang dapat menjadi titik awal perubahan.
Artinya, masyarakat sekitar Rawa Singkil seharusnya tidak hanya dipandang dari apa yang mereka butuhkan, tetapi juga dari apa yang mereka miliki seperti pengetahuan lokal, solidaritas sosial, kelembagaan adat, tokoh agama, kelompok perempuan, kelompok nelayan, organisasi pemuda, hingga pengalaman panjang hidup berdampingan dengan rawa. Semua itu merupakan modal yang jauh lebih berharga dibandingkan sekadar bantuan yang datang dan pergi mengikuti siklus proyek.
Karena itu, sudah saatnya paradigma konservasi diubah. Fokusnya tidak lagi semata-mata melindungi kawasan, tetapi membangun masyarakat yang memiliki kapasitas, kesempatan, dan insentif untuk menjaga kawasan tersebut. Masyarakat tidak cukup hanya dilibatkan. Mereka harus menjadi pemilik dari proses konservasi itu sendiri.
Perubahan paradigma inilah yang sesungguhnya menjadi tantangan terbesar bagi masa depan Rawa Singkil. Sebab, kawasan seluas apa pun tidak akan pernah benar-benar terlindungi apabila masyarakat yang hidup di sekitarnya tidak merasa bahwa masa depan mereka juga bergantung pada kelestarian kawasan tersebut.
Rawa Singkil tidak membutuhkan lebih banyak proyek yang datang dan pergi. Rawa Singkil membutuhkan lebih banyak kepercayaan kepada masyarakatnya. Sebab, pada akhirnya, yang akan menjaga rawa itu setiap hari bukanlah peneliti, bukan pula lembaga donor atau pemerintah semata, melainkan masyarakat yang hidup, bekerja, dan membesarkan anak-anak mereka di sekeliling rawa.
Pada akhirnya, masa depan Rawa Singkil tidak hanya ditentukan oleh seberapa luas hutan yang mampu kita lindungi, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan yang kita berikan kepada masyarakat untuk menjadi penjaganya. Sebab, hutan yang lestari tidak pernah lahir dari rasa takut terhadap aturan, melainkan dari rasa memiliki. Dan rasa memiliki hanya tumbuh ketika masyarakat menjadi bagian dari masa depan konservasi itu sendiri.
