Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei dalam Panggung Sejarah
Oleh Ridwan Al-Makassary
Hingga kini, tidak banyak pemakaman kepala negara yang menjadi panggung sejarah. Prosesi pemakaman Ayatollah Ali Khamenei mungkin adalah salah satunya. Jutaan orang dari berbagai tempat menyemut guna memenuhi jalan-jalan Teheran dalam iring-iringan yang berlangsung berhari-hari.
Para pemimpin atau utusan negara lain turut hadir memberikan penghormatan terakhir. Mereka membawa bunga, foto, dan air mata. Mereka melangitkan doa-doa kepada pemimpin besar yang wafat.
Bagi Republik Islam Iran, prosesi itu bukan sekadar upacara duka, tetapi juga penegasan bahwa negara Iran tetap berdiri setelah kehilangan figur yang selama hampir empat dekade menjadi pusat kekuasaan. Pemakaman Khamenei yang direncanakan di Mashhad, kota kelahiran Ayatollah Ali Khamenei, bagi Iran, adalah pemakaman abad ini.
Dalam ilmu politik, kematian seorang pemimpin besar acap menjadi momen yang menentukan. Ia tidak saja menandai berakhirnya satu kepemimpinan, melainkan juga menguji daya tahan institusi yang dibangun di sekelilingnya.
Pertanyaan yang terbit bukan semata-mata siapa penggantinya, tetapi apakah sistem politik tersebut mampu bertahan ketika figur sentralnya telah tiada.
Khamenei telah memimpin Iran sejak 1989, menggantikan Ayatollah Ruhollah Khomeini. Dalam sistem wilayat al-faqih, Pemimpin Tertinggi (sang Rahbar) memiliki kewenangan yang jauh melampaui kepala pemerintahan biasa. Ia mengendalikan angkatan bersenjata, menunjuk kepala lembaga peradilan, memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan luar negeri, dan menjadi otoritas tertinggi dalam persoalan strategis negara.
Sulit menemukan jabatan politik lain di dunia kontemporer yang memadukan legitimasi keagamaan dan kekuasaan negara sedemikian erat.Singkatnya, model teokrasi Islam di bawah kepemimpinan mullah (ahli agama).
Selama kepemimpinan Khamenei, Iran telah menunjukkan daya tahan yang luar biasa. Negara itu dapat bertahan menghadapi tekanan sanksi ekonomi yang berkepanjangan, tekanan diplomatik, dan berbagai ancaman militer.
Di bawah Khamenei, Iran juga memperluas pengaruh regionalnya melalui jaringan politik dan militer (proses perlawanan) di Irak, Suriah, Lebanon, serta Yaman. Dari perspektif geopolitik, Iran berhasil memosisikan diri sebagai salah satu kekuatan paling berpengaruh di Timur Tengah.
Namun, daya tahan negara tidak selalu identik dengan kesejahteraan masyarakat atau perluasan kebebasan warganegara. Di balik kemampuan Iran mempertahankan kedaulatannya, terdapat berbagai persoalan domestik yang terus mengemuka. Pembatasan kebebasan sipil, pengawasan terhadap media, penangkapan aktivis politik, serta gelombang protes yang berulang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan adanya ketegangan antara stabilitas politik dan tuntutan masyarakat akan ruang kebebasan yang lebih luas.
Sanksi internasional, memang, berkontribusi terhadap kesulitan ekonomi, tetapi tantangan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian dari kompleksitas persoalan yang dihadapi Iran.
Karena itu, membaca pemakaman Khamenei hanya sebagai bukti kecintaan rakyat kepada pemimpinnya akan menyederhanakan matra realitas. Sebaliknya, menganggap seluruh prosesi itu semata-mata sebagai mobilisasi politik negara juga mengabaikan dimensi budaya dan religius masyarakat Iran.
Dalam tradisi Syiah, penghormatan kepada tokoh agama memiliki makna spiritual yang mendalam. Di sisi lain, negara tentu memahami bahwa simbol-simbol publik memiliki fungsi penting dalam menjaga legitimasi politik, terutama pada masa transisi kepemimpinan.
Singkatnya, pemakaman menjadi titik temu antara memori kolektif, keyakinan keagamaan, dan kepentingan negara.
Peristiwa ini juga mengingatkan bahwa kekuasaan selalu memiliki dua wajah. Di satu sisi, ia dibutuhkan untuk menjaga ketertiban, mempertahankan kedaulatan, dan melindungi kedaulatan negara. Di sisi lain, tanpa mekanisme akuntabilitas, kekuasaan cenderung menumpuk pada figur tertentu dan berisiko mempersempit ruang kebebasan.
Dilema ini bukan hanya milik Iran. Hampir semua negara semi otoriter dan otoriter bergulat dengan pertanyaan yang sama, yaitu bagaimana membangun negara yang kuat tanpa mengorbankan hak-hak warga negaranya.
Di sinilah pelajaran paling penting dari wafatnya Khamenei.Sejarah menunjukkan bahwa tidak ada pemimpin yang mampu mengatasi hukum paling mendasar dalam kehidupan yaitu setiap kekuasaan memiliki batas waktu. Yang bertahan bukanlah individunya, melainkan institusi, nilai, dan warisan yang ditinggalkannya.
Karena itu, kualitas sebuah negara tidak diukur dari lamanya seorang pemimpin berkuasa, tetapi dari kemampuannya membangun sistem politik yang tetap bekerja ketika pemimpin tersebut telah tiada.
Indonesia memiliki pengalaman yang tidak jauh berbeda. Berakhirnya era Orde Baru pada 1998 memperlihatkan bahwa transisi yang damai lebih mungkin berlangsung ketika institusi negara mampu beradaptasi dengan perubahan politik. Reformasi 1998 mengajarkan bahwa keberlanjutan sebuah bangsa tidak boleh bergantung pada satu figur, sekuat apa pun pengaruhnya. Demokrasi pada hakikatnya adalah upaya membangun institusi yang lebih kuat daripada individu.
Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei pada akhirnya bukan hanya peristiwa Iran. Ia mengingatkan kita bahwa sejarah selalu bergerak melampaui tokoh-tokohnya. Seorang pemimpin dapat membentuk zamannya, tetapi ia tidak pernah lebih besar daripada waktu yang pada akhirnya akan meninggalkannya.
Pungkasannya, di hadapan sebuah makam, semua gelar kekuasaan kehilangan maknanya. Yang tersisa adalah pertanyaan yang selalu diajukan sejarah kepada setiap pemimpin negara yang banyak dipuja, terlepas dari para pembencinya, yaitu bagaimana Iran dan dunia mengingat masa kekuasaan Khamenei. Selamat jalan sang Rahbar menuju kedamaian.
Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Centerfor the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
