PROFESOR BUKAN BURUH ADMINISTRASI

Ketika Tridharma Berubah Menjadi “Caturdharma” dan Kampus Kehilangan Akal Sehat

Oleh : Teuku Muhammad Jamil, Dr., Drs., M.Si., Ph.D

Akademisi & Guru pada Sekolah Pascasarjana Universitas Syiah Kuala.
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh.

Tulisan sahabat saya, Tabrani Yunis berjudul : “Kala Profesor dalam Lingkaran Setan Sistem KUM dan Insentif Menulis” bukan sekadar keluhan seorang akademisi. Ia adalah potret buram tentang bagaimana birokrasi perlahan mengalahkan intelektualitas. Yang sedang sakit bukan profesornya, melainkan sistem yang memaksa profesor meninggalkan hakikat profesinya.

Hari ini, banyak dosen dan guru besar tidak lagi disibukkan oleh pertanyaan ilmiah, melainkan oleh pertanyaan administratif : “Kurang berapa KUM saya?”, “Sudah terbit di Scopus?”, “Berkas mana yang belum diunggah?”

Ilmu pengetahuan akhirnya kalah oleh lembar verifikasi.

Dalam teori Max Weber, birokrasi dapat berubah menjadi iron cage (sangkar besi), ketika prosedur tidak lagi menjadi alat, melainkan tujuan. Itulah yang kini terjadi di banyak perguruan tinggi. Kampus semakin rapi secara administrasi, tetapi belum tentu semakin kuat secara intelektual.

Kita sedang menyaksikan paradoks yang memprihatinkan. Publikasi meningkat, jurnal bertambah, angka kredit terus dihitung, tetapi keberanian berpikir justru semakin langka. Kampus dipenuhi indeks, tetapi mulai kehilangan independensi intelektual.

Bahkan kritik yang pernah disampaikan oleh Rocky Gerung patut menjadi bahan renungan, bukan untuk menghakimi siapa pun, melainkan untuk mengoreksi arah pendidikan tinggi. Ia menyebut munculnya fenomena “guru besar bernalar kecil.” Ungkapan itu tentu tidak ditujukan kepada semua profesor, tetapi menjadi kritik bahwa gelar akademik yang tinggi tidak otomatis diikuti oleh keluasan berpikir, keberanian moral, atau kemampuan menghadirkan gagasan besar.

Lebih ironis lagi, muncul fenomena yang oleh banyak akademisi disindir sebagai “guru besar Scopus”. Setelah target publikasi tercapai dan jabatan akademik diraih, produktivitas intelektual sebagian akademisi justru meredup. Seolah-olah publikasi menjadi garis finis, bukan titik awal untuk melahirkan pemikiran-pemikiran yang terus memberi manfaat bagi bangsa.

Inilah konsekuensi dari Goodhart’s Law : “Ketika sebuah ukuran dijadikan target, ukuran itu berhenti menjadi ukuran yang baik.”

Ketika Scopus dijadikan tujuan akhir, publikasi kehilangan makna sebagai instrumen pengembangan ilmu. Yang dikejar bukan lagi pengetahuan, tetapi angka ; bukan lagi dampak, tetapi indeks; bukan lagi manfaat, tetapi administrasi.

Lebih menyedihkan lagi, Tridharma Perguruan Tinggi kini terasa telah bergeser menjadi “Caturdharma”.

Semula kita mengenal tiga pilar utama : pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Kini lahir satu “dharma” baru yang seolah lebih menentukan nasib seorang dosen : publikasi ilmiah.

Akibatnya, muncul ironi yang sulit diterima akal sehat. Seorang dosen boleh saja mengajar dengan penuh dedikasi, membimbing mahasiswa dengan sepenuh hati, menghasilkan penelitian yang menyelesaikan persoalan masyarakat, bahkan mengabdi hingga pelosok negeri. Namun jika karya ilmiahnya tidak terpublikasi dalam jurnal yang diakui sistem, maka ia dianggap belum memenuhi ukuran sebagai dosen yang “baik”.

Apakah kita sedang membangun universitas, atau sedang membangun pabrik publikasi untuk pengumpulan Kum?

Apakah kita sedang mencetak ilmuwan, atau sedang mencetak operator administrasi akademik?

Profesor bukanlah buruh fotokopi yang setiap hari sibuk menggandakan surat tugas, sertifikat seminar, lembar pengesahan, dan bukti administrasi demi memenuhi angka kredit.

Profesor adalah penjaga akal sehat bangsa.
Profesor adalah penjaga nurani ilmu pengetahuan.
Profesor adalah intelektual publik yang seharusnya memiliki kebebasan berpikir, keberanian mengoreksi kekuasaan, serta kemampuan menawarkan jalan keluar atas persoalan bangsa.

Sayangnya, energi terbaik para akademisi sering kali habis di meja administrasi sebelum sempat melahirkan gagasan besar.

Inilah saatnya pemerintah, kementerian, dan para pengelola perguruan tinggi melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola karier dosen.
Kampus tidak boleh hanya menjadi mesin penghasil angka kredit.
Kampus harus kembali menjadi rumah bagi kebebasan berpikir.

Sebab sejarah tidak pernah mencatat berapa banyak KUM yang dikumpulkan seorang profesor.

Sejarah juga tidak mengingat berapa banyak artikel Scopus yang dimilikinya.

Sejarah hanya mengingat satu hal :
Apakah ia melahirkan gagasan yang mengubah zaman, atau sekadar memenuhi target yang ditetapkan sistem.

Bangsa ini sesungguhnya tidak kekurangan profesor. Bangsa ini sedang kekurangan profesor yang benar-benar dimerdekakan untuk berpikir.

Dan bangsa ini lebih membutuhkan guru besar yang membesarkan akal budi, daripada sekadar guru besar yang membesarkan angka kredit.

Sagoe Atjeh Rayeuk, 30 Juni 2026