Ketika Kapal Berhenti Berlayar di Selat Hormuz, Perdamaian di Ujung Tanduk?
Oleh Ridwan al-Makassary
Apakah perdamaian Perang Iran masih sebatas ilusi? Ini pertanyaan mendasar terkini pada perang Amerika Serikat(AS) melawan Iran. Karenanya, yang menarik bukan lagi apakah AS atau Iran yang menang di medan tempur, atau negara mana yang paling porak poranda?
Pertanyaan lanjutan yang jauh lebih penting adalah apakah dunia benar-benar sedang bergerak menuju perdamaian, atau kita hanya menyaksikan jeda gencatan senjata sesaat di antara dua babak perang yang lebih besar?
Paradoks perang Iran hari ini sangat nyata. Ketika Amerika Serikat dan Iran masih melanjutkan perundingan di Swiss, serangan militer justru terus terjadi di Selat Hormuz. Drone Iran menghantam kapal dagang, sedangkan AS membalas dengan menyerang fasilitas rudal dan radar pantai Iran.
Sementara itu kedua belah pihak tetap mengklaim berkomitmen terhadap proses negosiasi diplomatik. Memang, diplomasi berjalan, tetapi senjata tidak pernah benar-benar berhenti ditembakkan.
Banyak pengamat, sejak awal, beranggapan bahwa inti konflik Iran adalah persoalan nuklir dan pergantian rejim di Iran.
Pandangan itu kini semakin sulit dipertahankan. Program nuklir dan perubahan rejim memang menjadi pemicu awal, tetapi pusat gravitasi konflik telah bergeser ke tempat yang jauh lebih strategis: Selat Hormuz. Sekitar seperlima perdagangan minyak dunia melewati jalur sempit tersebut.
Siapa yang mengendalikan Selat Hormuz, pada hakikatnya,memiliki kemampuan memengaruhi stabilitas energi global. Karena itu, setiap serangan terhadap kapal dagang bukan sekadar aksi militer, melainkan pesan politik kepada pasar internasional.
Dalam konteks ini, Presiden Donald Trump acap menyatakan bahwa Selat Hormuz tetap terbuka dan perdagangan berjalan normal. Namun, fakta di lapangan menunjukkan cerita berbeda. Organisasi maritim internasional beberapa kali menghentikan operasi evakuasi kapal setelah serangan drone.
Juga, sejumlah kapal tanker memilih berbalik arah setelah menerima peringatan dari Garda Revolusi Iran. Singkatnya, perusahaan pelayaran masih menilai kawasan tersebut terlalu berisiko untuk dilalui secara normal.
Di sinilah letak perbedaan antara narasi politik dan realitas ekonomi. Seorang presiden dapat menyatakan bahwa jalur pelayaran aman, tetapi perusahaan asuransi memiliki logika yang berbeda. Mereka tidak mempertaruhkan citra politik, melainkan miliaran dolar aset.
Ketika premi asuransi melonjak dan kapal memilih berhenti berlayar, pasar sesungguhnya sedang memberikan penilaian paling objektif mengenai kondisi keamanan yang sebenarnya.
Pernyataan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Marco Rubio, tampaknya menjadi kalimat paling jujur dalam seluruh dinamika konflik ini. Menurut Rubio, ukuran keberhasilan bukanlah konferensi pers, unggahan media sosial, ataupun deklarasi kemenangan.
Yang terpenting adalah apakah kapal-kapal tanker benar-benar berlayar dengan aman sebagaimana mestinya. Kalimat tersebut seharusnya menjadi pengingat bahwa legitimasi perdamaian tidak dibangun melalui pidato para pemimpin, melainkan melalui kepercayaan para pelaku ekonomi global.
Perkembangan lain juga memperlihatkan bahwa Timur Tengah sedang mengalami Rekom figurasi geopolitik. Amerika Serikat berhasil memfasilitasi kerangka kesepakatan antara Israel dan Lebanon mengenai keamanan jangka panjang. Namun, bahkan sebelum tinta kesepakatan mengering, Hezbollah langsung menolaknya. Israel pun tetap mengeluarkan perintah evakuasi baru di Lebanon selatan.
Rangkaian peristiwa ini menunjukkan bahwa konflik Timur Tengah tidak lagi dapat dipahami hanya melalui hubungan antar-negara. Aktor non-negara kini memiliki kapasitas yang hampir setara dalam menentukan berhasil atau gagalnya sebuah proses perdamaian.
Negara boleh menandatangani perjanjian, tetapi kelompok bersenjata tetap memiliki kemampuan menggagalkan implementasinya.
Sementara itu, di Washington, perang Iran mulai berubah menjadi persoalan politik domestik. Gedung Putih mengajukan tambahan anggaran sebesar 87,6 miliar dolar AS untuk membiayai operasi militer, bantuan ekonomi, serta berbagai konsekuensi perang yang tidak pernah diperhitungkan sebelumnya.
Angka tersebut bukan sekadar persoalan fiskal. Ia merefleksikan kenyataan bahwa perang yang semula diperkirakan berlangsung singkat kini berubah menjadi komitmen strategis yang mahal, kompleks, dan berkabut ketidakpastian.
Perdebatan di Kongres mengenai kewenangan perang semakin memperlihatkan rapuhnya konsensus politik di Amerika. Dukungan terhadap operasi militer tidak lagi bersifatotomatis. Bahkan, di dalam Partai Republik sendiri terbit dinamika yang menunjukkan bahwa perang mulai dipandang sebagai beban politik menjelang agenda-agenda domestik berikutnya.
Di sisi lain, Iran juga menghadapi dilema yang tidak kalah besar dan pelik. Menutup Selat Hormuz secara penuh akan memberikan tekanan luar biasa terhadap Amerika Serikat dan sekutu-sekutunya, tetapi sekaligus berpotensi menghancurkan kepentingan ekonomi Iran sendiri serta memicu keterlibatan militer yang lebih luas.
Karena itu, strategi yang dipilih Teheran tampaknya bukan menutup total jalur pelayaran, melainkan menciptakan ketidakpastian yang akan menaikkan biaya perdagangan global tanpa harus memulai perang total.
Pungkasannya, perang Iran mengajarkan satu pelajaran penting mengenai geopolitik abad ke-21. Kemenangan tidak lagi ditentukan oleh siapa yang menguasai ibu kota lawan atau menghancurkan pangkalan militernya.
Kemenangan kini diukur dari siapa yang mampu membentuk persepsi keamanan global. Ketika kapal-kapal dagang masih ragu-ragu berlayar melintasi Selat Hormuz, maka perdamaian sesungguhnya masih merupakan janji yang belum terwujud.
Penulis adalah Dosen Departemen Ilmu Politik Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) dan Direktur Centerfor the Study of Muslim Politics and World Society (COMPOSE) UIII.
