Corong Pipa Ketidakpercayaan:Gas Andaman dan Politik Marginalisasi Aceh
Oleh Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh
Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Ketika pemerintah pusat menggelontorkan Rp6,6 triliun untuk membangun jaringan pipa gas dari Aceh menuju Jawa, masyarakat Aceh melihat lebih dari sekadar proyek energi. Pipa itu bukan hanya saluran gas, melainkan corong ketidakpercayaan yang semakin dalam antara Aceh dan Jakarta.
Gas dari Blok Andaman di Aceh kini direncanakan dialirkan ke Jawa melalui jaringan pipa nasional. Bagi masyarakat Aceh, kebijakan ini bukan sekadar soal energi, melainkan simbol politik: apakah pusat benar-benar percaya pada Aceh sebagai bagian integral republik, atau sekadar menjadikannya lumbung sumber daya tanpa nilai tambah lokal.
Gas Andaman adalah peluang besar, tetapi arah kebijakan menunjukkan Aceh hanya dijadikan sumber energi, bukan pusat industri. Jika pemerintah tidak segera merealisasikan janji pembangunan pabrik pupuk/petrochemical di Lhokseumawe, maka rasa ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pusat akan semakin dalam.
Aceh dalam Bayangan Kutukan Sumber Daya
Teori resource curse (Ross, 2001) menjelaskan paradoks daerah kaya sumber daya yang justru miskin manfaat lokal. Aceh adalah contoh nyata: Arun pernah menjadi mercusuar industri, tetapi kini gas Andaman hanya mengalir keluar tanpa industri pengolahan yang menjanjikan kesejahteraan lokal. Gas Andaman adalah peluang besar, tetapi arah kebijakan menunjukkan Aceh hanya dijadikan sumber energi, bukan pusat industri.
Jika pemerintah tidak segera merealisasikan janji pembangunan pabrik pupuk/petrochemical di Lhokseumawe, maka rasa ketidakpercayaan masyarakat Aceh terhadap pusat akan semakin dalam.
Michael Ross (2001) menjelaskan bahwa daerah kaya sumber daya sering kali justru mengalami stagnasi ekonomi dan ketidakstabilan politik karena hasil eksploitasi tidak dinikmati secara lokal. Aceh menjadi contoh klasik: kaya gas, tetapi miskin industri.
Dependency Theory: Jawa sebagai “Core”, Aceh sebagai “Periphery”
Andre Gunder Frank menekankan bahwa pusat (core) selalu menyedot surplus dari pinggiran (periphery). Gas Andaman yang dialirkan ke Jawa memperlihatkan pola klasik ketergantungan: Aceh sebagai pemasok bahan mentah, Jawa sebagai penerima nilai tambah. Rp6,6 triliun untuk pipa bukan investasi bagi Aceh, melainkan investasi untuk memperkuat dominasi Jawa.
Andre Gunder Frank menekankan bahwa daerah pinggiran (periphery) hanya menjadi pemasok bahan mentah bagi pusat (core). Gas Andaman yang dialirkan ke Jawa memperlihatkan pola klasik ketergantungan: Aceh sebagai penyedia, Jawa sebagai penerima manfaat.
Memori Kolektif dan Politik Kepercayaan
Maurice Halbwachs menegaskan bahwa memori kolektif membentuk persepsi politik. Aceh masih mengingat era Orde Baru ketika kilang Arun, Pupuk ASEAN, dan PIM menjadi simbol kepercayaan pusat. Kini, hilangnya landmark industri itu memperkuat narasi pengkhianatan. Pipa gas Andaman menjadi simbol baru: Aceh hanya dipercaya sebagai ladang, bukan sebagai pusat pertumbuhan.
Menurut teori collective memory (Halbwachs), pengalaman masa lalu membentuk persepsi politik masa kini. Kilang Arun, Pupuk ASEAN, dan PIM di era Orde Baru menjadi simbol kepercayaan pusat terhadap Aceh. Kini, hilangnya landmark industri itu memperkuat memori kolektif tentang pengkhianatan dan marginalisasi.
Rp6,6 Triliun: Angka yang Menjadi Luka
Anggaran Rp6,6 triliun untuk membangun pipa Dumai–Sei Mangke adalah angka yang menyakitkan. Bagi Aceh, itu bukan sekadar biaya infrastruktur, melainkan biaya politik untuk memperdalam ketidakpercayaan. Alih-alih membangun pabrik pupuk atau petrochemical di Lhokseumawe, dana itu justru mengalir untuk memastikan gas Aceh sampai ke Jawa.
Konsekuensi Sosial-Politik
Gas dari Blok Andaman di Aceh memang direncanakan dialirkan ke Jawa melalui jaringan pipa nasional, sementara janji pembangunan industri di Aceh seperti pabrik pupuk dan petrochemical masih sebatas wacana. Hal ini menimbulkan rasa kecewa di Aceh karena dianggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak daerah sebagaimana diatur dalam UU No. 11 Tahun 2006. Aceh kehilangan peluang industri besar, lapangan kerja, dan multiplier effect.
Rasa terkhianati semakin menguat, membuka ruang bagi narasi marginalisasi. Pada Era Orde Baru, Aceh mendapat landmark industri besar (Kilang Arun, Pupuk ASEAN, PIM, Gula Cot Girek). Ini menjadi simbol kepercayaan politik pusat terhadap Aceh. Namun, sialnya justru pada Era Reformasi & UU No. 11/2006: Secara hukum Aceh memiliki hak khusus atas pengelolaan sumber daya alam. Namun praktiknya, proyek strategis nasional lebih banyak diarahkan ke Jawa.
Persepsi masyarakat Aceh sangat sederhana: Gas dialirkan keluar tanpa memberi nilai tambah lokal dianggap sebagai bentuk pengkhianatan politik dan pengabaian terhadap semangat otonomi khusus. Jawa kembali menjadi pusat industrialisasi, Aceh sekadar penyedia bahan mentah yang semakin memperkuat rasa ketidakpercayaan terhadap pusat, memperdalam luka sejarah konflik.
Gas Andaman bukan sekadar energi, melainkan politik distribusi kepercayaan. Rp6,6 triliun untuk pipa adalah investasi dalam ketidakpercayaan, bukan kesejahteraan Aceh. Jika pemerintah pusat tidak segera merealisasikan janji industri di Lhokseumawe, maka pipa gas itu akan dikenang bukan sebagai jalur energi, melainkan sebagai corong pipa ketidakpercayaan yang akut.***[]
