Kutukan Sumber Daya atau Berkah Abadi?
Mengelola Blok Andaman untuk Masa Depan Aceh
Oleh: Dayan Abdurrahman
Penemuan cadangan gas di Blok Andaman yang diperkirakan mencapai 8–11 triliun kaki kubik setara dengan nilai ekonomi sekitar 28–32 miliar dolar AS selama masa produksi 20 hingga 25 tahun. Angka ini cukup untuk menempatkan Aceh kembali sebagai salah satu tulang punggung energi nasional. Namun di balik angka yang mengagumkan itu, tersimpan satu pertanyaan mendasar yang menentukan nasib sebuah daerah: apakah kekayaan ini akan menjadi pendorong kemajuan yang sesungguhnya, atau sekadar pengulangan kisah pahit yang pernah dialami di masa lalu?
Sejarah mencatat bahwa kekayaan alam yang melimpah tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan rakyatnya. Dalam banyak kasus, ia justru menjadi sumber masalah ketika pengelolaannya hanya berfokus pada pengambilan, bukan pada pembagian manfaat dan penciptaan nilai tambah. Inilah pelajaran paling mahal yang ditinggalkan oleh Ladang Gas Arun. Selama lebih dari tiga dekade, sebanyak 46 triliun kaki kubik gas dikeruk dari perut bumi Aceh, menyumbang 12 hingga 15 persen devisa negara pada puncaknya dengan nilai kumulatif melebihi 60 miliar dolar AS. Jika dihitung secara rinci, setiap hektar wilayah Aceh secara rata‑rata menyumbang devisa sekitar 120 juta rupiah per tahun, namun hanya sekitar 3.500 rupiah per hektar yang kembali dalam bentuk pembangunan langsung.
Ketika produksi berakhir pada tahun 2014, kenyataan yang terlihat sangat kontras: tingkat kemiskinan di Aceh masih mencapai 21,45 persen, dua kali lipat rata‑rata nasional; kontribusi sektor industri pengolahan hanya sekitar 12 persen terhadap ekonomi daerah; anggaran pendidikan dan kesehatan hanya tumbuh 2,1 persen per tahun, jauh di bawah rata‑rata nasional yang mencapai 5,7 persen. Dan ketika denyut nadi ekonomi itu berhenti, kawasan industri Lhokseumawe mengalami kontraksi yang cukup tajam.
Fakta ini menunjukkan bahwa selama ini, Aceh hanya berperan sebagai pemasok bahan mentah. Gas yang dijual dalam bentuk aslinya bernilai sekitar 2,5 hingga 3 dolar AS per satuan ukuran. Namun jika diolah lebih lanjut menjadi gas cair, nilainya melonjak menjadi 8 hingga 10 dolar, dan jika dijadikan bahan baku industri seperti pupuk atau petrokimia, harganya bisa mencapai 25 hingga 35 dolar. Selama masa Arun, lompatan nilai yang besar ini tidak terjadi di Aceh, melainkan dinikmati oleh pihak lain di luar wilayahnya.
Kini, Blok Andaman hadir sebagai kesempatan kedua yang jarang datang dua kali dalam satu generasi. Namun satu hal yang harus dipahami dengan tegas: perdamaian bukan berarti tuntutan keadilan selesai. Jangan sampai ada anggapan bahwa karena kesepakatan damai sudah ditandatangani dan senjata sudah dilucuti, maka hak‑hak ekonomi dan kesejahteraan rakyat bisa dikurangi atau diabaikan. Perdamaian adalah kondisi yang harus dijaga untuk membangun, bukan alasan untuk melupakan kewajiban. Keadilan bukanlah hadiah yang diberikan karena Aceh sudah tenang; ia adalah hak mutlak karena segala kekayaan yang dikeruk berasal dari tanah dan laut tempat rakyatnya hidup, berjuang, dan berkorban.
Sejak zaman kolonial, aturan pengelolaan sumber daya dirancang untuk memudahkan pengambilan dan pengiriman ke pusat kekuasaan. Pola ini tidak sepenuhnya berubah setelah kemerdekaan. Sungguh memalukan jika di abad ke‑21 ini, bangsa yang mengaku besar masih tertinggal dalam hal keadilan pembangunan. Kita masih merasa malu jika membandingkan diri dengan negara‑negara yang jauh lebih kecil: Brunei mengelola kekayaan alamnya untuk kesejahteraan rakyatnya hingga pendapatan per kapita mencapai puluhan ribu dolar; Singapura yang tidak memiliki sumber daya alam pun mampu membangun industri bernilai tinggi; dan negara‑negara Eropa menjadikan kekayaan alam sebagai aset jangka panjang, bukan untuk dihabiskan dalam waktu singkat. Bahkan di lingkungan serumpun, wilayah Sabah dan Sarawak di Malaysia mendapatkan bagian hingga 20–30 persen dari hasil migas, ditambah kewajiban membangun fasilitas pengolahan di daerahnya, sehingga pertumbuhan industrinya terus meningkat dan tingkat kesejahteraan terjaga.
Elit di Jakarta harus membuka mata dan hati: jangan bersikap sewenang‑wenang terhadap daerah. Jangan menganggap karena Aceh sudah bersabar dan tidak lagi mengangkat senjata, maka kebijakan bisa dibuat sepihak tanpa mendengar aspirasi lokal. Ingatlah sejarah panjang Aceh: ia bukan hanya sekali berperang. Ia melawan penjajah Belanda selama puluhan tahun, melawan pendudukan Jepang, dan pernah berkonflik dengan pemerintahan republik sendiri, bukan satu kali melainkan berkali‑kali. Setiap kali keadilan terabaikan, ketegangan selalu muncul kembali. Jangan sampai kebijakan yang tidak adil hari ini memaksa sejarah yang pahit itu terulang lagi. Persatuan yang kokoh tidak dibangun di atas pengorbanan satu pihak, melainkan di atas rasa keadilan yang dirasakan oleh semua komponen bangsa.
Namun kritik ini juga berlaku bagi para pemimpin dan elit di Aceh sendiri. Jangan hanya memikirkan jabatan, fasilitas, dan kemewahan sesaat saat memegang amanah. Jangan sampai ketika posisi sudah didapat, rakyat yang mempercayakan mereka justru dilupakan. Mengelola Blok Andaman bukan sekadar urusan meminta bagian keuntungan yang lebih besar; ini adalah ujian integritas untuk memastikan bahwa setiap rupiah dan setiap kesempatan yang ada benar‑benar dinikmati oleh masyarakat luas, bukan hanya segelintir orang.
Maka dari itu, perdebatan mengenai revisi Rencana Pengembangan bukan sekadar urusan teknis insinyur. Jika rencana awal yang mengandalkan kapal pengolah terapung tetap dipertahankan, maka dalam 20 tahun ke depan Aceh hanya akan menerima sekitar 7–9 persen dari total nilai ekonomi. Setelah cadangan habis, tidak ada industri pengganti, tidak ada teknologi yang dikuasai, dan daerah akan kembali menghadapi risiko penurunan ekonomi yang tajam. Sebaliknya, jika pengolahan dipindahkan ke Kawasan Ekonomi Khusus Arun, maka nilai ekonomi total bisa meningkat menjadi dua kali lipat, terbuka peluang bagi ribuan lapangan kerja, serta terbentuknya fondasi industri yang bisa bertahan bahkan setelah cadangan gas menurun.
Revisi itu harus memuat tiga hal tegas: minimal 70 persen dari total nilai tambah harus tercipta di wilayah Aceh; alokasi minimal 15 persen1 dari pendapatan bersih masuk ke dana pembangunan jangka panjang yang tidak boleh digunakan untuk belanja rutin; dan setiap kontrak kerja memuat target penyerapan tenaga lokal secara bertahap sesuai kemampuan.
Kutukan sumber daya bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Ia hanyalah akibat dari pilihan kebijakan yang salah dan ketimpangan yang dibiarkan berlanjut. Blok Andaman menawarkan jalan untuk menulis lembaran sejarah baru.
Bagi Aceh, ini adalah kesempatan untuk membuktikan bahwa kekayaan alam bisa menjadi fondasi kemandirian. Bagi Indonesia, ini adalah ujian kedewasaan untuk membuktikan bahwa persatuan tidak dibangun di atas rasa takut, melainkan di atas keadilan yang sesungguhnya.
Aceh tidak meminta belas kasihan. Ia hanya meminta haknya. Jika keadilan ditegakkan, maka Andaman akan menjadi berkah abadi yang dikenang oleh generasi mendatang. Jika tidak, maka sejarah akan mencatatnya sebagai kesempatan yang disia‑siakan, dan kita yang hidup hari ini harus menjawabnya di hadapan anak cucu kita.
