Di Balik Bayang-Bayang “Raja Jawa”: Merajut Saham Kebangsaan Non-Jawa
Oleh Ir. Azhar, M.T.
Dosen Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung
Pada abad ke-15 atau ke-16, dalam kitab Pararaton (juga dikenal dengan nama Katuturanira Ken Angrok atau Kitab Raja-Raja), lama setelah kejayaan Majapahit; ada tertulis: “Sira Gajah Mada Patih Amangkubhumi tan ayun amukti palapa, sira Gajah Mada: ‘Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring Gurun, ring Seran, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa’.” yang apabila diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia kira-kira berbunyi:
“”Beliau Gajah Mada Patih Amangkubhumi tidak ingin melepaskan puasa (menghentikan tirakatnya). Beliau Gajah Mada berkata: ‘Jika telah mengalahkan Nusantara, saya (baru) akan melepaskan puasa. Jika mengalahkan Gurun, Seram, Tanjung Pura, Haru, Pahang, Dompo, Bali, Sunda, Palembang, Tumasik, demikianlah saya (baru) akan melepaskan puasa’.”
Kalimat tersebut diucapkan oleh Gajah Mada pada upacara pengangkatannya menjadi Patih Amangkubhumi Majapahit pada tahun 1336 M (1258 Saka); yang kemudian dikenal sebagai Sumpah Palapa.
Lama setelah itu, kira-kira sebelum tanggal 21 Juni 1970, Soekarno (mantan presiden RI) berpesan: “Kutitipkan Bangsa dan Negara ini kepadamu”.
Kemudian pada tanggal 21 Agustus 2024, ada pernyataan dari Ketum Golkar yang baru terpilih (Bahlil Lahadalia) dalam pidato perdananya di Munas Golkar XI, Jakarta:
“Saya jujur saja, saya tidak punya kepentingan apa-apa. Secara pribadi, kepentingan saya ke depan adalah bagaimana Golkar harus lebih baik dari sekarang. Karena itu, pemerintahan Prabowo-Gibran merupakan kelanjutan dari pemerintah Jokowi-Ma’ruf Amin. Jadi kita harus lebih paten lagi, soalnya Raja Jawa ini kalau kita main-main, celaka kita.”
Pernyataan menggelitik mengenai “Raja Jawa” ini dilontarkan Bahlil sesaat setelah ia resmi terpilih sebagai Ketua Umum Partai Golkar yang baru, menggantikan Airlangga Hartarto. Meski Bahlil tidak secara terang-terangan menyebut nama, perspektif ilmu komunikasi—terutama jika dibedah melalui teks pidato dan konteks peristiwa yang sedang berlangsung—secara jelas mengarah pada satu sosok: Joko Widodo.
Istilah “Raja Jawa” sendiri membawa beban kultural yang cukup dalam. Dalam sejarah Nusantara, raja-raja Jawa dikenal memiliki ciri dan karakter kepemimpinan yang unik, di mana kekuasaan spiritual dan duniawi melekat menjadi satu.
Seorang penguasa tidak hanya dipandang sebagai pemimpin politik tertinggi, tetapi juga dianggap sebagai figur spiritual—bahkan kerap diibaratkan sebagai wakil Tuhan di bumi—yang mengemban mandat suci untuk menjaga keselarasan, harmoni, serta kesejahteraan rakyatnya.
Selanjutnya, pada tanggal 15 Februari 2025, dalam pidatonya yang berapi-api pada perayaan HUT ke-17 Partai Gerindra di Sentul, Jawa Barat, Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa amanah kepemimpinan yang kini ia emban merupakan hasil dari kepercayaan rakyat serta soliditas Koalisi Indonesia Maju (KIM).
Di hadapan para elite parpol koalisi yang hadir, Ketua Umum Partai Gerindra tersebut secara khusus menyoroti peran besar pendahulunya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo.
Prabowo dengan terbuka mengakui bahwa langkah politiknya berhasil berkat sokongan kuat dari mantan rival yang kini menjadi sekutunya itu. “Dan saya katakan di sini, kita berhasil karena kita didukung oleh Presiden ke-7,” ujar Prabowo.
Tak lupa, Prabowo juga memekikkan: “Hidup Jokowi!”. Pekikan itu langsung di depan Jokowi sendiri, yang saat itu hadir dan duduk di sebelah Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani.
Jadi, kalau diringkaskan, ada sebuah narasi yang utuh dimulai dari abad ke-14 hingga sekarang ini tentang peran orang Jawa dalam mengembalakan republik ini.
Rentetan peristiwa politik yang terbentang melintasi zaman—dari ikrar abad pertengahan hingga dinamika elektoral mutakhir—menegaskan satu hal: kepemimpinan di Indonesia bukanlah sekadar urusan birokrasi, kalkulasi elektoral, atau angka-angka statistik.
Lebih dari itu, ia adalah sebuah laku kebudayaan yang memiliki akar tunggang sangat dalam. Dari era keris hingga era demokrasi digital, esensi dari cara “Orang Jawa” menggembalakan kekuasaan memperlihatkan sebuah pola kontinuitas yang konsisten dan sulit diabaikan.
Jika kita membedah anatomi kekuasaan di republik ini, setidaknya ada tiga pilar utama yang menjadi benang merah dari abad ke-14 hingga hari ini.
Pertama, prinsip integrasi wilayah (geopolitik). Apa yang dimulai oleh Mahapatih Gajah Mada pada abad ke-14 melalui visi penyatuan Nusantara, dirawat oleh Soekarno melalui retorika kebangsaan yang membakar jiwa.
Hari ini, visi tersebut mewujud dalam obsesi pemerintahan modern untuk memastikan bahwa dari Sabang sampai Merauke tetap berada dalam satu harmoni geopolitik yang utuh, sebuah konsep yang kini sering kita sebut sebagai pembangunan Indonesia-sentris.
Kedua, laku spiritual dan mitos pengorbanan. Konsep tan ayun amukti palapa—pantang menikmati kesenangan duniawi sebelum tugas selesai—yang diikrarkan Gajah Mada, beresonansi kuat dengan sikap reflektif Bung Karno di akhir hayatnya saat menitipkan masa depan republik kepada generasi penerus.
Dalam kosmologi politik ini, kekuasaan tidak pernah dipandang sebatas jabatan teknokratis, melainkan sebuah amanah atau “mandat suci” yang menuntut pengorbanan personal demi kemaslahatan publik.
Ketiga, manajemen harmoni dan kontinuitas yang sinambung. Munculnya istilah “Raja Jawa” di panggung politik kontemporer, hingga momentum teatrikal di mana seorang presiden baru memberikan penghormatan tinggi kepada pendahulunya, menunjukkan bahwa stabilitas nasional di Indonesia sering kali dicapai lewat pendekatan kultural yang mengutamakan keselarasan.
Transisi kekuasaan yang ideal dalam alam pikir ini adalah yang berjalan mulus, minim guncangan (smooth), dan menempatkan pemimpin baru sebagai perajut fondasi yang telah dibangun oleh pemimpin sebelumnya, bukan penghancurnya.
Pada akhirnya, wajah institusi politik kita boleh saja berubah total. Indonesia telah bertransformasi dari sistem kerajaan kuno, melewati fase pergerakan kemerdekaan, hingga menjelma menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia.
Namun, substansi filosofis dalam menggembalakan republik ini tampaknya akan selalu membutuhkan sentuhan-sentuhan kultural tersebut: sebuah perpaduan antara ketegasan strategi, kedalaman spiritual, dan kemampuan merajut harmoni di tengah keberagaman.
Sejarah Nusantara tidak sedang berulang, ia hanya sedang berirama—dan irama kepemimpinan tradisional itu nyatanya masih terus mengalun di balik sekat-sekat modernitas demokrasi kita hari ini.
Dalam bingkai kenegaraan, jika filosofi Jawa menyediakan “semen perekat” berupa konsep harmoni dan stabilitas, maka suku-suku lain di Indonesia menyediakan “batu penjuru dan tiang pancang” berupa ketegasan, keterbukaan, dan energi penggerak.
Indonesia bukanlah Jawa yang meluas, melainkan sebuah ruang temu (konfluen) di mana karakteristik kepemimpinan Jawa yang kontemplatif meluruh dan berkoalisi dengan egalitarianisme luar Jawa.
Menggembalakan republik ini ke depan tidak lagi bisa bertumpu pada satu poros kultural tunggal; ia harus menjadi sebuah simfoni, di mana setiap suku memegang instrumennya masing-masing untuk memainkan satu lagu yang sama: Indonesia.
—*
