Jangan Biarkan Gas Itu Berlalu

Di meja Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, sebuah surat dari Banda Aceh mungkin tampak seperti dokumen birokrasi biasa. Nomor suratnya sederhana. Isinya tidak panjang.

Namun sesungguhnya, surat Gubernur Aceh yang meminta penundaan persetujuan Plan of Development (PoD) Lapangan Tangkulo di Wilayah Kerja South Andaman merupakan salah satu dokumen pembangunan terpenting yang lahir dari Aceh dalam beberapa tahun terakhir.

Surat dari Banda Aceh

Surat itu bukan sekadar permohonan administratif. Ia adalah pernyataan politik ekonomi yang lahir dari pengalaman panjang Aceh sebagai daerah penghasil sumber daya alam.

Pesan yang terkandung di dalamnya sangat jelas: Aceh tidak ingin lagi hanya menjadi tempat sumber daya diambil. Aceh ingin menjadi tempat nilai tambah diciptakan.

Selama ini sebagian pihak membaca surat tersebut sebagai upaya mempertahankan penggunaan fasilitas Arun. Sebagian lain melihatnya sebagai perdebatan mengenai pilihan teknologi antara FPSO dan fasilitas darat.

Padahal substansi yang diperjuangkan jauh lebih besar daripada itu.

Setelah Gas Itu Keluar

Perdebatan publik selama ini terlalu sering berhenti pada persoalan bagaimana gas diproduksi. Sebagian berbicara tentang jalur pipa. Sebagian memperdebatkan lokasi fasilitas pengolahan. Sebagian lagi fokus pada kecepatan produksi.

Padahal pertanyaan yang lebih penting justru muncul setelah gas itu keluar dari dasar Laut Andaman.

Apakah gas tersebut hanya akan mengalir ke pasar sebagai komoditas energi? Ataukah ia akan menjadi fondasi lahirnya industri baru, investasi baru, dan kesempatan kerja baru?

Cadangan South Andaman yang diperkirakan mencapai lebih dari 10 triliun kaki kubik merupakan salah satu penemuan energi terbesar Indonesia dalam dua dekade terakhir.

Besarnya cadangan tersebut memang penting. Namun sejarah pembangunan menunjukkan bahwa kemakmuran tidak pernah ditentukan oleh besarnya cadangan yang tersimpan di bawah tanah.

Bayang-Bayang Arun

Aceh pernah memiliki pengalaman yang sangat berharga.

Pada masa kejayaannya, Arun merupakan salah satu pusat produksi LNG terbesar di dunia. Dari tanah Aceh, energi mengalir ke Jepang, Korea Selatan, dan berbagai negara lain.

Arun menghasilkan devisa yang besar bagi Indonesia dan menjadikan Indonesia pemain penting dalam perdagangan LNG dunia.

Namun ketika waktu berlalu, muncul pertanyaan yang terus menghantui kesadaran kolektif masyarakat Aceh.

Mengapa kekayaan sumber daya tidak otomatis berubah menjadi kesejahteraan?

Pertanyaan itu tidak lahir dari kekecewaan. Pertanyaan itu lahir dari pengalaman.

Pengalaman menunjukkan bahwa mengambil sumber daya dari bumi dan menjualnya ke pasar tidak selalu sama dengan membangun ekonomi.

Nilai yang Tidak Tampak

Yang menciptakan kemakmuran bukanlah sumber daya alam itu sendiri.

Gas hanyalah bahan baku. Nilai ekonomi terbesar tidak lahir ketika gas dipompa dari dasar laut, melainkan ketika gas diubah menjadi produk, teknologi, industri, dan pekerjaan.

Karena itu, yang sedang diperjuangkan melalui surat Gubernur Aceh bukanlah semata-mata lokasi pengolahan gas.

Yang sedang diperjuangkan adalah rantai nilai ekonomi yang lahir dari gas tersebut.

Jika gas hanya diproduksi lalu dialirkan keluar daerah, manfaat yang tinggal di Aceh akan terbatas.

Sebaliknya, jika gas menjadi fondasi industri hilir, dampaknya akan jauh lebih besar.

Gas dapat menjadi bahan baku pupuk yang mendukung ketahanan pangan nasional. Gas dapat diolah menjadi amonia dan methanol yang memiliki nilai ekonomi berlipat ganda dibandingkan gas mentah.

Gas dapat menjadi sumber energi murah yang menarik investasi manufaktur. Gas dapat mendorong lahirnya industri petrokimia yang selama ini menjadi salah satu sektor strategis dalam ekonomi modern.

Di sekitar industri tersebut akan tumbuh perusahaan jasa, kontraktor lokal, transportasi, logistik, pendidikan vokasi, pusat pelatihan tenaga kerja, dan berbagai aktivitas ekonomi lain yang menciptakan kesempatan kerja bagi ribuan orang.

Hak atas Masa Depan

Dalam perspektif itulah surat Gubernur Aceh harus dibaca.

Surat tersebut bukanlah upaya menghambat investasi. Bukan pula penolakan terhadap pengembangan South Andaman.

Sebaliknya, surat itu merupakan upaya memastikan bahwa proyek energi terbesar yang ditemukan di Aceh dalam beberapa dekade terakhir tidak berhenti sebagai proyek produksi semata.

Aceh tentu membutuhkan investasi. Aceh membutuhkan kepastian usaha. Aceh membutuhkan percepatan produksi energi nasional.

Namun Aceh juga membutuhkan sesuatu yang lebih penting:

Karena itu, ukuran keberhasilan South Andaman tidak boleh hanya dihitung dari jumlah gas yang diproduksi setiap hari.

Ukuran keberhasilannya harus dilihat dari berapa banyak industri baru yang lahir, berapa banyak tenaga kerja yang terserap, berapa besar investasi lanjutan yang masuk, dan berapa besar nilai tambah yang berhasil tinggal di Aceh.

Pelajaran dari Laut Utara

Sejarah pembangunan dunia memberikan banyak contoh mengenai hal ini.

Norwegia tidak menjadi negara makmur hanya karena menemukan minyak dan gas di Laut Utara.

Yang membedakan Norwegia adalah kemampuannya membangun industri jasa energi, teknologi maritim, pendidikan teknik, dan inovasi yang tumbuh di sekitar sektor energi.

Nilai ekonomi terbesar Norwegia tidak lahir dari sumur minyak.

Malaysia memberikan pelajaran yang lebih dekat dengan Indonesia.

Melalui PETRONAS, pemerintah Malaysia secara bertahap membangun kawasan industri energi terpadu di Kertih, Terengganu.

Dari kawasan tersebut lahir industri petrokimia, pupuk, pengolahan gas, dan berbagai industri hilir lainnya.

Di Johor, Pengerang Integrated Petroleum Complex tumbuh menjadi salah satu pusat industri energi terbesar di Asia Tenggara.

Kesempatan Kedua

South Andaman memberi Aceh kesempatan yang jarang datang dua kali.

Arun pernah memberikan kesempatan yang sama pada generasi sebelumnya. Sebagian berhasil dimanfaatkan. Sebagian lagi menjadi pelajaran yang harus dibayar mahal.

Kini kesempatan itu datang kembali dalam bentuk yang berbeda.

Karena itu, perdebatan mengenai South Andaman seharusnya tidak berhenti pada persoalan FPSO atau Arun. Keduanya penting. Namun keduanya hanyalah alat.

Bagaimana gas tersebut menciptakan pekerjaan. Bagaimana gas tersebut melahirkan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru.

Dan bagaimana gas tersebut menjadi fondasi kemakmuran yang dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.

Jangan Biarkan Ia Berlalu

Pada akhirnya, sejarah tidak akan mencatat berapa lama perdebatan mengenai FPSO atau Arun berlangsung.

Sejarah tidak akan mengingat berapa banyak rapat yang diselenggarakan atau berapa banyak surat yang dikirimkan.

Atau apakah kita kembali membiarkan kekayaan alam yang begitu besar berlalu begitu saja, meninggalkan jejak yang lebih banyak tercatat dalam statistik produksi daripada dalam kesejahteraan rakyatnya.

Karena pada akhirnya, yang akan diwariskan kepada generasi mendatang bukanlah cadangan gas.