Profesor Bukan Penguasa : Ia Penjaga Akal Sehat Peradaban

Oleh: T.M. Jamil

Akademisi dan Guru pada Sekolah Pascasarjana, Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh

——-

Tulisan ini hanyalah sekadar ikut urun rembuk intelektual untuk merespons pandangan Sahabat saya, Saudara Tabrani Yunis, berjudul : “Bertanya Soal Peran  Profesor Pendidikan yang Minim Dalam Membangun Pendidikan Aceh”, sebagaimana dimuat dalam Potret Online edisi 29 Mei 2026. 

Dalam tradisi akademik yang sehat, perbedaan pandangan bukanlah permusuhan, melainkan bagian dari dialektika pemikiran untuk saling memperkaya perspektif, menjaga kejernihan nalar publik, dan merawat marwah intelektual di tengah kehidupan masyarakat.

Di tengah masyarakat yang makin gaduh oleh politik popularitas, kita sering menemukan kekeliruan besar dalam memahami makna seorang profesor. Banyak orang mengira profesor adalah jabatan kekuasaan; seolah ia pejabat struktural yang memiliki kewenangan administratif untuk memerintah, mengatur, menentukan, bahkan mengintervensi banyak hal. 

Padahal, anggapan itu keliru secara akademik, keliru secara filosofis, dan dangkal secara intelektual. Bahkan dalam realita banyak Professor hanya diundang untuk diminta dan didengar pendapatnya, tetapi amat sangat jarang untuk diikuti apalagi dilaksanakan sebagai kebijakan dari pihak pengundangnya. Itu bukan sindiran, tapi fakta yang sesungguhnya. Siapapun sulit untuk membantah jika masih berpikir dengan akal sehat 

Profesor bukan penguasa

Profesor bukan jabatan politik. Profesor bukan pula simbol feodalisme kampus.

Profesor adalah puncak tanggung jawab intelektual dan moral dalam dunia akademik.

Dalam sistem pendidikan tinggi modern di seluruh dunia, profesor bukan “gelar kehormatan” semata. Profesor adalah jabatan akademik fungsional tertinggi yang diperoleh melalui proses panjang: riset, publikasi ilmiah, pengabdian, pengajaran, reputasi keilmuan, serta kontribusi pemikiran terhadap masyarakat dan negara.

Ia bukan jabatan struktural seperti rektor, dekan, Gubernur, Bupati, Walikota, kepala dinas, atau pejabat birokrasi lainnya.

Sedangkan Jabatan struktural memiliki kekuasaan administratif. Sedangkan profesor memiliki otoritas moral dan intelektual.

Di sinilah letak perbedaannya yang sering gagal dipahami publik. Seorang profesor yang idealis tidak membutuhkan kekuasaan untuk didengar. Ia cukup memiliki integritas ilmu dan ketajaman pikiran. Bahkan dalam tradisi akademik yang sehat, seorang profesor justru menjaga jarak dari hasrat kekuasaan agar independensi berpikirnya tetap hidup dan bermarwah, meski dia sendiri acapkali “diasingkan” atau bahkan dimusuhi karena kritiknya yang tajam dan menghujam.

Sebab begitu seorang intelektual terlalu dekat dengan kekuasaan, sering kali nurani ilmiahnya ikut lumpuh. Kampus kemudian berubah menjadi pabrik legitimasi politik. Ilmu kehilangan keberanian. Dan profesor hanya menjadi stempel formal kekuasaan. Padahal hakikat profesor jauh lebih luhur daripada itu.

Profesor adalah penjaga akal sehat publik. Ia harus mampu berdiri di tengah masyarakat sebagai mercusuar etika, bukan sekadar pembaca pidato seremonial. Ketika negara gaduh, profesor hadir memberi kejernihan. Ketika masyarakat tersesat oleh propaganda, profesor hadir membawa argumentasi ilmiah. Ketika publik dipenuhi amarah dan kebencian, profesor seharusnya menghadirkan kebijaksanaan dan pencerahan.

Karena itu, ukuran kebesaran seorang  profesor bukan seberapa banyak ia menguasai orang lain. Tetapi seberapa jauh pemikirannya mampu memengaruhi kesadaran masyarakat untuk menjadi baik dan terhormat.

Dalam tradisi intelektual dunia, tokoh-tokoh besar seperti Socrates, Immanuel Kant, hingga Ali Shariati tidak dikenang karena jabatan struktural mereka. Mereka dikenang karena gagasan, keberanian moral, dan kemampuan membangunkan kesadaran zaman.

Socrates bahkan dihukum mati oleh negara, tetapi pemikirannya hidup ribuan tahun melampaui para penguasanya.

Artinya apa? Kekuasaan bisa mengatur manusia. Tetapi pemikiran menggerakkan peradaban.

Maka seorang profesor sejati tidak sibuk mengejar tepuk tangan publik, apalagi mengejar penghormatan kosong. Baginya, ketika pendapatnya didengar dengan takzim oleh masyarakat, itu sudah merupakan kehormatan intelektual tertinggi dan terpuji.

Dan ketika gagasannya diikuti karena kesadaran, bukan karena paksaan, di situlah marwah akademik menemukan maknanya.

Sayangnya, di negeri ini, kita sering terjebak pada budaya simbolik. Orang lebih kagum pada jabatan daripada kedalaman ilmu. Kita hidup dalam masyarakat yang terkadang lebih menghormati pejabat daripada pemikir. Akibatnya, banyak intelektual akhirnya tergoda menjadi politisi praktis, lalu kehilangan independensi akademiknya sendiri.

Lebih tragis lagi, sebagian masyarakat mulai menilai profesor dari kemampuan “mengatur proyek”, “mengendalikan kekuasaan”, atau “mengakses anggaran”. Seolah ukuran keilmuan ditentukan oleh kedekatan pada lingkar kekuasaan.

Inilah krisis berpikir kita hari ini. Kita gagal membedakan antara intelektual dan birokrat. Padahal keduanya memiliki habitat moral yang berbeda.

Birokrat bekerja berdasarkan komando kekuasaan. Sedangkan profesor bekerja berdasarkan suara nurani ilmu pengetahuan.

Karena itu, kampus tidak boleh dipaksa menjadi alat kekuasaan. Profesor tidak boleh dijinakkan menjadi sekadar pelengkap legitimasi politik. Sebab bila kampus kehilangan keberanian moralnya, maka masyarakat akan kehilangan tempat terakhir untuk mencari kebenaran yang jujur.

Dan sejarah membuktikan, bangsa yang membungkam intelektual kritis biasanya perlahan menuju kemunduran peradaban.

Dalam konteks Aceh dan Indonesia hari ini, kita membutuhkan lebih banyak profesor yang berani bersuara jernih, kritis, dan independen. Bukan profesor yang hanya hadir saat seminar seremonial atau sibuk mengejar posisi struktural. Masyarakat membutuhkan pemikir yang mampu menjelaskan realitas secara ilmiah, membongkar manipulasi bahasa kekuasaan, serta menjaga marwah akal sehat publik.

Sebab profesor sejati bukan pelayan kekuasaan. Ia adalah pelayan ilmu pengetahuan dan kemanusiaan. Dan pada akhirnya, sejarah tidak pernah benar-benar mencatat siapa yang paling berkuasa.

Tetapi sejarah selalu mengingat siapa yang paling jujur menjaga nurani dan akal sehat bangsanya.

Sagoe Cot Irie, 29 Mei 2026