Oleh : Ririe Aiko
Penulis
Beberapa hari yang lalu, saya meluangkan waktu untuk menonton Ghost in the Cell. Jujur saja, sejak trailernya sliweran di media sosial, rasa penasaran saya sudah begitu menggebu-gebu. Apalagi ada nama Joko Anwar di kursi sutradara—sineas yang kalau urusan memacu adrenalin memang juaranya. Bagi saya pecinta horor, karya-karyanya selalu masuk dalam daftar wajib tonton.
Namun, setelah duduk tenang di depan layar, saya tersadar bahwa film ini tidak sedang menyajikan komedi dengan balutan horor biasa. Di balik segala absurditasnya, terselip kritik sosial yang rasanya lebih tajam daripada silet. Film ini bicara tentang kriminalitas, tentang kuasa, dan tentang bagaimana sebuah sistem gagal bekerja dengan adil.
Ngerinya bukan hanya karena ada hantu yang tiba-tiba muncul, tapi karena realitas yang digambarkan terasa terlalu dekat dengan apa yang saya lihat di berita setiap hari.
Saya memperhatikan bagaimana kehidupan penjara di film ini digambarkan layaknya miniatur sosial yang jujur sekaligus menyakitkan. Seolah mereplikasi ketidakadilan di dunia luar, jeruji besi pun tak mampu menghapus strata sosial yang ada.
Mereka yang miskin koneksi dan tanpa nama besar dipaksa mendekam di sel kumuh, sedangkan para mantan koruptor justru mendapatkan banyak fasilitas mewah. Meski sama-sama berstatus narapidana, tapi privilese mereka tetaplah raja. Blok khusus dengan fasilitas Wi-Fi gratis, kasur empuk serta ijin pelesir setiap minggu, menjadi bukti bahwa kenyamanan pun bisa dibeli di balik jeruji.
Yang lebih bikin saya miris adalah melihat bagaimana relasi kuasa itu bergeser. Para sipir, yang seharusnya menjadi simbol otoritas negara, malah terlihat menyesuaikan diri dan tunduk pada narapidana bergelar koruptor. Seolah-olah status sosial itu tato permanen yang tidak bisa dihapus oleh vonis hakim mana pun. Penjara kehilangan fungsi dasarnya sebagai ruang pembelajaran. Bagi para perampok uang rakyat ini, penjara seolah hanya menjadi tempat liburan singkat untuk bersembunyi sejenak dari hiruk-pikuk kesibukan bekerja.
Korupsi dalam film ini hadir bukan sebagai kejahatan yang menggetarkan, melainkan sesuatu yang nyaris banal, seperti rutinitas harian yang dianggap lumrah. Ia bekerja diam-diam, namun dampaknya merusak tatanan negeri hingga ke akar. Namun saat akhirnya terungkap, konsekuensi yang datang terasa seperti formalitas belaka. Hukum seolah hanya menyentuh permukaan, tanpa pernah punya keberanian untuk benar-benar menembus akar masalahnya. Di sinilah dominasi kekuasaan menundukkan ketidakadilan.
Semakin lama saya menonton, semakin sulit bagi saya untuk memisahkan film ini dari realitas negeri kita. Ini bukan lagi sekadar cerita fiksi, melainkan cermin tentang sistem yang membiarkan ketidakadilan terus berlangsung; tentang aturan yang bisa sangat tegas dan menekan ke bawah, namun mendadak elastis dan lentur saat ditarik ke atas.
“Loe punya uang, loe punya kuasa.” Sebuah kalimat satir yang pahit, namun dalam sistem kita hari ini, ia adalah kebenaran yang paling telanjang.
Film ini, pada akhirnya, menyentil saya tentang bagaimana seseorang dibentuk oleh sistem yang gagal menyediakan pilihan adil. Tentang bagaimana bertahan hidup bagi sebagian orang adalah perjuangan berdarah-darah di ruang sempit, sementara bagi yang lain hanyalah soal mempertahankan gaya hidup. Dan jujur saja, bagi saya, rasanya terlalu pedih untuk menyebut semua ini hanya sekadar imajinasi sutradara.
Sambil berjalan keluar, saya sempat berandai-andai: seandainya saja setan itu benar-benar ada dan mereka memilih bekerja lebih konsisten daripada hukum di negeri ini, mungkin tidak akan banyak ruang bagi kesewenang-wenangan untuk tumbuh subur. Atau setidaknya, keadilan tidak akan terasa sejauh dan semahal ini bagi saya dan orang-orang biasa lainnya.
Diskusi