Ketika Klaim ‘Swasembada’ Pangan Dan Fakta Impor Berbenturan: Sebuah Catatan Kritis Dari Dapur Kita

Oleh Yani Andoko

Hitung-Hitung Di Atas Kertas VS Realita di Pasar

Pada 2025, Pemerintahan Prabowo-Gibran mencatatkan sebuah pencapaian yang disebut-sebut sebagai sejarah baru dunia pangan Indonesia. Presiden menyebut Indonesia sudah ‘swasembada pangan’ dan bahkan sempat melarang impor beras setetes pun hingga akhir tahun.

Namun di tahun yang sama, tanpa banyak gembar-gembor, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengucapkan sebuah ucapan selamat, bahwa Indonesia telah membuka pasar untuk susu dan daging sapi Prancis.

Dua narasi ini terjadi dalam kurun waktu yang nyaris bersamaan. Di satu sisi kita disuruh tepuk tangan soal kemandirian pangan. Di sisi lain, negeri ini tetap tercatat sebagai salah satu pengimpor komoditas pangan terbesar di dunia, dari kedelai, gula, hingga bawang putih.

Pertanyaan kita kemudian sederhana: Apakah kita memang sedang menuju kemandirian pangan, atau sedang bermain dalam arena politik pangan yang rumit?

Esai populer ini akan mengupas tuntas ironi komunikasi kebijakan pangan di era pemerintahan Prabowo-Gibran. Kita akan menelusuri kontradiksi antara klaim pemerintah dan kenyataan pangan di pasar, di mana kegagalan komunikasi telah menyebabkan gejolak yang sebenarnya tidak perlu.

Narasi ‘Swasembada’ Yang Ambigu

Pemerintah menyatakan swasembada pangan telah tercapai berdasarkan definisi FAO yang cukup longgar, yaitu 90 persen kebutuhan bisa dipenuhi sendiri. Tapi masyarakat menangkapnya sebagai “kita sudah tidak impor apa-apa.” Fakta di lapangan, 2025 lalu pemerintah sempat membatasi bahkan menghentikan beberapa jenis impor beras karena mengklaim produksi nasional telah mencapai surplus.

Lalu munculah kontradiksi. Kebutuhan jagung, kedelai, gula, hingga gandum untuk pabrik mie dan roti tetap harus diimpor karena produksi lokal tidak mencukupi. Data menunjukkan hingga 2026, Indonesia masih mengimpor sekitar 95 persen kebutuhannya untuk kedelai atau sekitar 2,6 juta ton per tahun. 

Sementara untuk gula kristal mentah (raw sugar) industri, volume impor pada 2025 ditetapkan 4,3 juta ton. 

Pemerintah sendiri menyebut bahwa kebutuhan konsumsi 11 komoditas pangan pokok mencapai sekitar 68,7 juta ton per tahun. Artinya, sekalipun klaim swasembada digaungkan, sebagian besar komoditas pangan strategis masih tergantung pada rantai pasok global.

Inilah ambiguitas paling tajam dalam kebijakan pangan saat ini: ketika masyarakat mengira kita sudah ‘berdiri di atas kaki sendiri’, ternyata kebutuhan daging, susu, bawang putih, hingga gandum untuk mie dan roti sehari-hari masih menggantung pada pasar global.

Impor Di Tengah Klaim Mandiri

Celios (Center of Economic and Law Studies) dalam catatannya menyebut bahwa tingkat ketergantungan impor kita untuk komoditas pangan sangat tinggi. Untuk gula, meskipun pemerintah berhasil mengurangi impor gula konsumsi, tetapi untuk gula industri kebutuhan pabrik, Indonesia masih harus mendatangkan sekitar 4,3 juta ton gula mentah, yang sebagian besar masih harus diolah lagi di dalam negeri.

Untuk bawang putih, tingkat ketergantungan impor mencapai 90-98 persen. Artinya, hanya 2 persen dari kebutuhan masyarakat yang bisa dipenuhi petani lokal. Ini ironis mengingat harga bawang putih sering menjadi pemicu inflasi pangan.

Kemudian daging sapi dan susu. Di sinilah pernyataan Macron menjadi pengakuan terbuka bahwa Indonesia tidak mampu memenuhi kebutuhan protein hewani secara mandiri. Bahkan, pada 2026, Pemerintah Prancis menyambut gembira karena Indonesia membuka pintu lebar bagi ekspor susu dan daging sapi mereka ke pasar Indonesia.

Dampak Komunikasi Yang Gagap: Kasus Beras Oplosan 2025

Salah satu contoh paling gamblang dari kegagalan komunikasi ini adalah kasus beras oplosan di pertengahan Agustus 2025. Setelah aparat melakukan sidak ke Pasar Induk Beras Cipinang, heboh beras oplosan menjadi isu nasional. Produsen yang ketakutan diseret ke meja hijau menarik stok beras premium dari pasaran, dan ritel modern di seluruh negeri mulai kehabisan beras premium.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dengan cepat merespons bahwa kelangkaan di ritel tidak memengaruhi stok beras nasional secara keseluruhan. Namun, pernyataan ini tidak cukup untuk menenangkan Ibu-ibu yang bingung mencari beras premium untuk anak-anaknya.

Dalam rentang waktu yang sama, Ombudsman menemukan bahwa omzet pedagang di pasar induk bisa turun 20-50 persen. Padahal, faktanya stok beras nasional sedang surplus, dan tidak ada kelangkaan pangan sungguhan.

Kasus ini adalah sebuah pelajaran berharga: kegagapan komunikasi bisa mengakibatkan ‘panic buying’ dan gejolak yang sebenarnya tidak perlu terjadi. 

Narasi yang tidak jelas membuat pelaku pasar bereaksi berlebihan, dan dampaknya langsung dirasakan di dompet masyarakat.

Ambiguitas Berlapis: Presiden, Menteri, Dan Pasar

Data Lab 45 menunjukkan bahwa selama satu tahun pertama pemerintahan Prabowo-Gibran saja, terdapat 151 blunder komunikasi yang dilakukan oleh pejabat tinggi negara, baik oleh presiden maupun para menteri. Kebijakan menteri yang dianulir oleh presiden di tengah jalan pun menjadi pemandangan umum, menambah rasa ketidakpastian di pasar.

Bahkan, ada kalanya gaya komunikasi presiden yang tegas, namun terkesan defensif, melontarkan kata-kata kontroversial seperti “ndasmu” saat menghadapi kritik publik.

Akibatnya, pelaku usaha tidak bisa membaca arah kebijakan pangan. Ketika klaim swasembada didengungkan, sebagian dari mereka berasumsi impor akan ditutup total. Namun, ketika tiba-tiba pernyataan pembukaan pasar untuk produk Prancis muncul, para importir lokal dan pelaku industri mulai panik, khawatir akan terjadi banjir produk asing yang mematikan industri mereka.

Pasar pangan, pada dasarnya, butuh kepastian. Tanpa komunikasi yang jernih, distorsi harga dan kepanikan pembelian adalah keniscayaan.

Ibarat Pisau Bermata Dua: Dilema Impor

Kebijakan pangan Indonesia yang ambivalen ini mirip dengan membawa pisau bermata dua. Di satu sisi, impor diperlukan karena kita belum mampu memenuhi semua kebutuhan sendiri, seperti gandum, kedelai, dan bawang putih. 

Di sisi lain, ketergantungan impor membuat harga pangan domestik sangat rentan terhadap gejolak global.

Pelemahan rupiah terhadap dolar AS, misalnya, langsung membuat harga kedelai impor melonjak, yang pada gilirannya akan menaikkan harga tempe, tahu, hingga pakan ternak ayam. Impor gula, bawang putih, dan daging yang harganya diatur oleh pasar global juga rawan dimanfaatkan oleh spekulan di saat nilai tukar rupiah tidak stabil.

Inilah yang membuat rakyat kebingungan. Di satu waktu mereka mendengar kabar bagus tentang surplus beras, tapi di saat yang sama, harga bahan pokok di pasar tidak kunjung stabil karena terlalu banyak faktor eksternal yang tidak bisa dikendalikan.

Butuh Narasi Pangan Yang Jernih

Kegaduhan komunikasi pangan ini memperlihatkan adanya ruang kosong yang sangat besar antara fakta di lapangan dan narasi pemerintah. Klaim “swasembada” tidak bisa hanya diartikan secara teknis di atas kertas jika masyarakat masih harus bertanya-tanya dari mana asal daging, susu, dan tepung yang mereka konsumsi sehari-hari.

Pemerintah perlu secara terbuka mendefinisikan ulang apa yang dimaksud dengan swasembada pangan, dan menyampaikan dengan jelas komoditas mana yang sudah benar-benar bisa dipenuhi sendiri, serta komoditas mana yang masih harus diimpor.

Rakyat tidak butuh klaim heroik yang membuat bingung. Rakyat butuh narasi yang jujur dan kebijakan yang konsisten, sehingga harga di pasar stabil, petani sejahtera, dan kebutuhan protein keluarga tetap bisa terpenuhi tanpa drama.

Pada akhirnya, persoalan pangan bukanlah soal siapa paling berhak menyandang gelar ‘presiden swasembada’. Persoalan pangan adalah soal bagaimana memastikan setiap anak Indonesia bisa makan dengan tenang, tanpa harus khawatir akan kelangkaan beras di ritel langganan atau lonjakan harga tempe karena rupiah melemah.

Pemerintahan Prabowo-Gibran masih punya sisa waktu yang panjang. Semoga komunikasi yang lebih baik, jujur, dan matang bisa dibangun, sehingga kegaduhan seperti kasus beras oplosan atau kontradiksi klaim swasembada dengan impor susu Prancis tak perlu terulang lagi.

                   Batu, 1 Juni 2026