Segala puji hanya kepada Allah atas segala nikmat-Nya, termasuk nikmat dilahirkan di negara yang sumber daya alamnya luar biasa. Ada emas, tembaga, nikel, minyak, dan lain-lain. Namun sayang, dikelola dengan tidak bijaksana.
Semua bermula dari keputusan politik. Keputusan politik pemilih yang memilih tanpa observasi. Keputusan politik yang kemudian melahirkan eksekutif dan legislatif yang asal saja mengurus negara.
Demokrasi seharusnya melahirkan pemimpin terbaik. Namun yang terjadi justru sebaliknya: popularitas, uang, dan gimmick lebih menentukan daripada akal sehat.
Popularitas menjadi modal keterpilihan dalam setiap suksesi. Tidak peduli punya kapasitas atau tidak. Hipotesis itu sempat tertolak dengan kalahnya para selebritas di kancah politik nasional dan lokal.
Namun, hipotesis itu menjadi kenyataan beberapa tahun belakangan ini. Semakin populer seseorang, semakin mudah menang, apalagi ditopang rupiah dan janji-janji manis. Sedikit gimmick yang lucu dan menggemaskan menambah daya jual.
Bukan hanya di pileg, pilpres pun demikian. Calon yang memiliki popularitas memiliki peluang menang lebih besar, apalagi ada sistem pendukung yang kuat ditambah uang berlimpah. Dan pada 2024 kita saksikan itu dengan jelas.
Pasar politik tak jauh beda dengan pasar online maupun tradisional. Terkadang bukan yang dibutuhkan yang dibeli. Tawaran diskon, tanpa ongkir, dan merek adalah beberapa hal yang dijadikan preferensi pembeli.
Namun, ada satu hal yang sangat berbeda. Kita marah bila produk yang dibeli tak sesuai pesanan, tetapi kita sering diam jika politisi tidak sesuai janji dan harapan. Bahkan memilih kembali setelah berkali-kali diberi tipu daya.
Kebodohan itu semakin nyata di media sosial. Sesama rakyat saling menghujat. Harusnya dialektika, namun yang tersaji malah dialek tanpa etika. Substansi persoalan diganti dengan ad hominem, cacat logika yang paling sering telanjang di forum-forum.
Dan sialnya lagi, pelaku bukan kaleng-kaleng. Kalangan yang ijazahnya asli dari PTN terkemuka di Indonesia, bahkan ada juga yang lulusan luar negeri. Tentu saja kemudian para “hewan” semakin keheranan: “Ijazahnya asli, tapi ilmunya benar-benar asli?”
“Identik asli” berarti palsu. Konon kini semakin sulit membedakan antara asli dan palsu. Misalnya kebijakan efisiensi: benar-benar efisien atau hanya cara mengooptasi peran daerah? Serba sentralistik demi penguasa pusat. Sebabnya sederhana: saat daerah kekurangan anggaran, pusat malah berpesta di hotel mewah untuk kepentingan pribadi. Celakanya, memakai uang rakyat untuk perjalanan ke sana.
Derrida pernah bilang bahwa sebuah kata selalu retak makna. Bisa jadi sebuah kata dimaknai berbeda antara penguasa dan pemilihnya. Sehingga efisiensi versi penguasa dan rakyat dipastikan berbeda. Bahkan bagi pendukung penguasa dan yang kontra juga berbeda. Akibatnya apa? Perang di media sosial.
Faktanya, menjadi bodoh itu mudah: membela penguasa apa pun tindakannya. Sementara penguasa terus menjalankan apa yang menurut mereka menguntungkan diri dan kelompok, bukan yang menguntungkan rakyat.
Kritik dari rakyat adalah bentuk kepedulian, substansi nasihat dalam kebenaran. Kritik bukan sentimen personal, melainkan mekanisme demokrasi. Jika penguasa marah dan tersinggung dengan kritik, berarti penguasa belum bijak. Jika penguasa belum bijak dan pembelanya juga tidak rasional, maka bangsa ini menuju “bangsa goblok” (MBG).
Menuju bangsa goblok bermakna masih mengidolakan pikiran sesat, logika cacat, dan nalar barbar. Kini setiap kritik bahkan diancam penjara badan. Aksi lapor-melapor menjadi tren di negara demokrasi. Aneh, bukan?
Jadi ingat penguasa di masa Socrates. Saat itu, Socrates dianggap meracuni pikiran anak-anak muda. Jangan-jangan negara ini ingin berbuat hal yang sama kepada mereka yang berpikir: menjerat dengan pasal makar, pasal kudeta, dan UU ITE. Apakah bangsa ini hendak kembali ke masa lalu dengan kekuasaan absolut?
Sebelum kopi benar-benar habis, mari kita renungkan sejenak. Apakah kita ikhlas menjadi bangsa goblok (MBG)? Jika tidak, bagaimana cara kita menghentikan tren goblok di sekitar kita? Ah sudahlah, yuk ngopi.
Diskusi