Aceh Meniru Jakarta

Salah satu fakta bahwa Aceh kini telah berintegrasi dengan Indonesia sebenarnya bukan sekadar karena penandatanganan perdamaian dalam MoU Helsinki. Integrasi itu justru tampak dari kesamaan karakter dalam cara memerintah rakyat. Dua pemerintahan dengan skala berbeda, tetapi memperlihatkan ciri yang semakin serupa.

Keduanya cenderung mengadopsi pola pemerintahan yang menghalalkan berbagai cara demi mempertahankan kekuasaan. Tidak peduli rakyat berteriak tentang ketidakadilan—selama tidak viral, semuanya dianggap baik-baik saja.

Pola nepotisme, kolusi, dan korupsi yang dipraktikkan bahkan terasa lebih terang-terangan dibandingkan masa Orde Baru di bawah Soeharto. Dahulu, praktik seperti itu setidaknya dilakukan dengan rasa sungkan atau ditutupi. Sekarang, baik di Aceh maupun di tingkat pusat, berbagai keputusan politik seolah dipertontonkan tanpa rasa malu.

Pengangkatan pejabat di pemerintahan sering kali didasarkan pada kedekatan, bukan kemampuan. Mulai dari kepala dinas, direksi, hingga komisaris BUMD seperti Bank Aceh Syariah, PT Pembangunan Aceh (Perseroda), hingga PT Pema Global Energi. Pola ini terlihat serupa dengan praktik di tingkat pusat. Seolah-olah birokrasi Aceh kini meniru sepenuhnya model kekuasaan di Jakarta.

Sebagai contoh, kepala Dinas Pendidikan Aceh dinilai hanya banyak janji tanpa terobosan nyata, sebagaimana pernah disorot oleh pengamat pendidikan Aceh, Tabrani Yunis.

Di sisi lain, Direktur Utama Bank Aceh Syariah, Fadhil Ilyas, dan Direktur Utama PT Pembangunan Aceh (Perseroda), Mawardi Nur, juga dinilai sebagai produk kedekatan dengan penguasa daerah.

Hingga kini, belum terlihat inovasi maupun visi yang jelas. Kedua BUMD tersebut tampak stagnan.

Fenomena terbaru adalah pengangkatan anak biologis Gubernur Aceh sebagai Komisaris Utama PT Pema Global Energi. Jika ditelusuri lebih jauh, jajaran komisaris PT Pembangunan Aceh (Perseroda) juga diisi oleh orang-orang dekat Muzakir Manaf.

Pemandangan ini terasa mirip dengan yang terjadi di tingkat nasional. Pemerintahan di bawah Prabowo Subianto juga dinilai melakukan langkah serupa.

Salah satu contohnya adalah pengangkatan Pandu Patria Sjahrir—yang sebelumnya menjadi Wakil Bendahara Tim Kampanye Nasional Prabowo–Gibran pada Pilpres 2024—sebagai Chief Investment Officer di lembaga investasi negara, Danantara.

Sebelumnya, Joko Widodo juga melakukan hal yang sama selalam 10 tahun. Bahkan melalui kekuasaan yang dimilikinya, Joko Widodo menjadi king-maker bagi anak dan menantunya.

Padahal dalam tradisi Islam sendiri, kepemimpinan justru diperingatkan agar tidak diserahkan kepada orang yang tidak layak. Nabi Muhammad SAW bersabda:

“Apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya.”
(HR. Bukhari)

Hadis ini bukan sekadar nasihat moral, tetapi juga peringatan sosial yang sangat kuat. Ia menegaskan bahwa kerusakan dalam suatu masyarakat sering kali dimulai dari cara kekuasaan memilih orang-orang yang menjalankan pemerintahan.

Fenomena ini seolah mengonfirmasi bahwa pemerintah Aceh dan pemerintah Indonesia telah menyatu, bukan hanya secara administratif, tetapi juga secara budaya politik. Mereka kini melakukan hal-hal yang dahulu mereka kritik dan tolak.

Saya menyeruput kopi sore itu, menatap cangkir yang mulai mendingin, dan menyadari bahwa sore itu ngopi bersama dua teman—Ali Shariati dan Friedrich Nietzsche. Lalu saya bertanya pada pada mereka: Apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan pola kekuasaan ini?

Ali Shariati menatap tajam, lalu berkata pelan:

“Kondisi seperti ini tidak boleh hanya disaksikan sebagai keluhan sosial. Masyarakat harus memiliki kesadaran kritis terhadap kekuasaan. Ketika kekuasaan menjauh dari keadilan dan berpihak pada lingkaran sempit elite, tugas kita—terutama kaum intelektual, ulama, dan generasi muda—adalah membangunkan kesadaran publik, mengkritik secara terbuka, dan mengingatkan kembali tujuan moral dari kekuasaan itu sendiri.”

Nietzsche, dengan senyum sinis khasnya, menambahkan:

“Perhatikan. Kekuasaan jarang bergerak demi kebenaran. Ia bergerak demi mempertahankan dirinya sendiri. Moralitas bisa dibuat mengikuti kepentingan penguasa: apa yang menguntungkan dianggap wajar, kritik diposisikan sebagai ancaman.”

Shariati mengangguk, melanjutkan:

“Perubahan tidak selalu dimulai dari perebutan kekuasaan. Ia lahir dari perubahan cara berpikir masyarakat. Rakyat tidak boleh terbiasa dengan ketidakadilan. Jika diam, nepotisme dan kekuasaan tertutup perlahan dianggap normal. Karena itu, penting membangun budaya kritik yang sehat, memperkuat integritas lembaga pendidikan dan keagamaan, serta menuntut transparansi setiap keputusan politik.”

Kata-kata mereka sepahit kopi sore itu namun terasa nikmat, Masyarakat tidak boleh hanya menjadi penonton dalam sejarahnya sendiri. Mereka harus menjadi kekuatan moral yang mengingatkan bahwa kekuasaan ada untuk melayani rakyat, bukan diwariskan pada lingkaran keluarga atau kelompok tertentu.

Aceh dulu dikenal sebagai daerah yang keras mengkritik kekuasaan pusat. Namun hari ini muncul ironi yang sulit diabaikan: sebagian dari mereka yang dahulu melawan kini terlihat mengulang pola yang dulu mereka tentang.

Jika keadaan ini dibiarkan, yang berubah bukan hanya wajah kekuasaan—tetapi juga ingatan sejarah kita sendiri. Dan ketika sejarah mulai dilupakan, kekuasaan akan merasa bebas mengulang kesalahan yang sama—lagi dan lagi.

Sore itu, kopi tanpa gula menjadi saksi. Di luar, hujan turun deras. Bagi mereka yang rumahnya baru terendam banjir, suara hujan terasa lebih nyata daripada pidato panjang yang terus diputar dari mimbar politik.