Catatan Dari Polemik ARTJOG 2026
Oleh Yani Andoko
Ketika Cat Semprot Lebih Keras Dari Pidato
Pernahkah kamu membayangkan seorang seniman berdiri di tengah pameran paling bergengsi di Yogyakarta, lalu dengan tenang menyemprotkan cat ke plakat pembukaan? Bukan untuk membuat karya, tapi untuk menghentikan pesta yang baru saja dimulai.
Itulah yang terjadi di ARTJOG 2026. Di tengah riuh tepuk tangan dan kilatan kamera, seorang seniman melangkah maju. Cat semprot di tangannya bukanlah kuas, melainkan senjata. Semburan warna menodai plakat yang baru saja diresmikan. Dan kemudian, teriakan yang menggetarkan ruang pameran: “Seni telah mati!”
Adegan itu bukanlah bagian dari pertunjukan. Itu adalah protes. Dan protes itu punya satu sasaran: Yayasan Didit Hediprasetyo, putra Presiden Prabowo, yang menjadi sponsor acara tersebut.
Para pengunjung terdiam. Beberapa merekam dengan ponsel. Yang lain saling berpandangan, bertanya-tanya apakah ini bagian dari performance art yang sedang berlangsung. Tapi tidak.
Ini adalah momen ketika seni tidak lagi bisa diam. Ini adalah momen ketika seorang seniman memilih untuk berbicara dengan cara yang paling langsung dan paling kontroversial.
Kita bisa saja menganggap ini sebagai drama sesaat. Sebuah insiden yang akan dilupakan setelah pameran usai. Tapi jika kita mundur selangkah, kita akan melihat bahwa ini bukan sekadar soal sponsor atau satu pameran. Ini adalah pertarungan panjang antara seni dan kekuasaan.
Ini adalah cermin yang memantulkan betapa rapuhnya ekosistem seni kita, dan betapa mahalnya harga yang harus dibayar ketika seni kehilangan ruang untuk bernapas bebas.
Anatomi Polemik Yang Mengguncang Jogja
1. Dari Mana Masalah Ini Bermula? Sejarah Panjang yang Tak Pernah Usai
ARTJOG bukanlah pameran biasa. Sejak pertama kali digelar pada 2008, ia telah menjadi salah satu pameran seni rupa paling bergengsi di Indonesia, bahkan di Asia Tenggara. Setiap tahun, ribuan pengunjung datang ke Jogja untuk menyaksikan karya-karya terbaru dari seniman muda hingga maestro. Galeri-galeri bergengsi seperti Fotomuseum Winterthur di Swiss atau Pusat Kebudayaan Korea di Seoul pernah menjadi mitra kolaborasi.
Nama ARTJOG adalah merek dagang yang menjanjikan kualitas, keberanian, dan keberagaman.
Tapi di balik gemerlap pameran, ada masalah klasik: uang. Biaya produksi yang membengkak, kebutuhan transportasi dan akomodasi seniman, sewa venue, publikasi, hingga honor kurator dan teknisi. Tidak ada yang gratis di dunia seni, meskipun banyak orang mengira demikian.
Tahun ini, ARTJOG menggandeng Yayasan Didit Hediprasetyo sebagai sponsor utama. Nama Didit memang bukan nama asing di dunia seni ia adalah kolektor seni rupa modern dan pendiri Museum Macan di Jakarta, salah satu museum seni kontemporer paling terkenal di Asia Tenggara. Tapi yang membuat publik bereaksi keras adalah posisinya sebagai putra presiden yang baru dilantik.
Di tengah pemerintahan yang masih berusia bulan, kedekatan antara keluarga presiden dan pameran seni terbesar di Indonesia menimbulkan kecurigaan yang sulit diabaikan.
Protes langsung meledak di media sosial. Para seniman, kurator, dan pegiat seni membanjiri linimasa dengan pertanyaan: “Apakah ini awal dari kooptasi seni oleh istana?” “Apakah ARTJOG sedang menjual idealismenya?” “Apakah kita akan melihat seni-seni yang patuh pada penguasa?”
Seorang seniman senior yang enggan disebut namanya berbisik kepada saya: “Ini bukan soal Didit atau ayahnya. Ini soal apakah kita masih percaya bahwa seni bisa bicara jujur ketika ia berutang budi kepada kekuasaan.”
Panitia merespons dengan cepat. Logo Yayasan Didit diturunkan dari semua materi promosi dan spanduk di venue. Pidato Didit yang dijadwalkan pada pembukaan dibatalkan. Tapi dan ini penting uang sponsor tetap mengalir. Sponsor tidak ditarik. Kerjasama tidak diputus. Hanya wajahnya yang disembunyikan. Di sinilah masalahnya: tindakan kosmetik tidak menyelesaikan akar persoalan. Ia hanya mengubah kemasan, bukan isi. Ia hanya meredam protes, bukan mengubah hubungan kuasa.
2. Seni Dan Kekuasaan: Sejarah Panjang Yang Tak Pernah Usai
Hubungan seni dan kekuasaan sebenarnya bukan hal baru. Di masa Orde Baru, seni sering dijadikan alat propaganda pembangunan. Seniman yang kritis dibungkam, sementara seniman yang “patuh” diberi proyek dan panggung. Lukisan-lukisan monumental tentang pembangunan, patung-patung pahlawan yang gagah, dan puisi-puisi yang memuji stabilitas semua itu adalah seni yang dipesan oleh kekuasaan.
Di era reformasi, seni mulai bernapas lega. Kritis adalah kata kunci. Festival seni alternatif bermunculan. Galeri-galeri independen lahir. Seni menjadi ruang bagi mereka yang tidak bersuara.
Tapi kini, kita melihat pola lama muncul kembali: kekuasaan merangkul seni, dan seni karena lemah secara finansial tak punya daya tolak. Bukan dengan kekerasan seperti di masa Orde Baru, tapi dengan godaan. Godaan dana. Godaan panggung. Godaan pengakuan.
Seorang budayawan senior, Butet Kartaredjasa, pernah berkata dalam sebuah wawancara: “Kekuasaan tidak pernah berhenti merayu seni. Dan seni selalu mudah dirayu karena ia lapar.”
Sosiolog Pierre Bourdieu dalam bukunya The Field of Cultural Production (1993) menyebut seni sebagai “medan pertarungan simbolik”. Di dalamnya, ada perebutan otoritas, legitimasi, dan tentu saja, modal. Ketika modal datang dari kekuasaan, siapa yang berani menolak? Apalagi ketika kebutuhan finansial begitu mendesak.
Bourdieu juga mengingatkan bahwa otonomi seni kemandiriannya dari kekuasaan politik dan ekonomi adalah sesuatu yang harus diperjuangkan secara terus-menerus. Bukan diberikan, tapi direbut. Dan perebutan itu tidak pernah selesai.
Di sinilah letak dilema klasik seni Indonesia: antara bertahan dengan kompromi, atau mati dengan harga diri. Seorang seniman teman saya pernah berkata dengan getir: “Lebih baik kita yang mengatur uang, daripada uang yang mengatur kita.” Tapi kenyataannya, tanpa uang, seni tidak bisa bicara banyak. Ia hanya bisa berbisik di sudut-sudut galeri kecil yang sepi pengunjung.
3. Mengapa Kita Begitu Sensitif dengan “Keluarga Penguasa”?
Pertanyaan ini penting. Jika sponsor datang dari konglomerat seperti Chairul Tanjung atau Agung Sedayu, apakah reaksinya sama? Ternyata tidak. Publik lebih “toleran” terhadap sponsor bisnis daripada sponsor politik. Mengapa?
Karena bisnis dan politik memiliki logika yang berbeda dalam kaitannya dengan seni. Ketika bisnis mendanai seni, motifnya biasanya citra merek (brand image), corporate social responsibility (CSR), atau sekadar hobi kolektor. Publik bisa mengkritisi, tapi tidak langsung membaca ini sebagai “ancaman” terhadap demokrasi.
Namun ketika kekuasaan politik (terutama dari lingkungan istana) mendekati seni, publik membaca ini sebagai upaya kooptasi. Seni dianggap “dijinakkan” agar tidak kritis terhadap pemerintah. Ini bukan paranoid. Ini adalah pengalaman historis: di banyak rezim otoriter, seni yang dekat dengan kekuasaan adalah seni yang bisu.
Seorang sejarawan seni, Amir Sidharta, pernah menulis bahwa di masa Orde Baru, seniman yang “nakal” kehilangan akses ke pameran besar dan proyek negara. Mereka terpinggirkan. Sementara seniman yang “baik” mendapat panggung dan penghargaan. Ini adalah mekanisme kontrol halus yang bekerja tanpa kekerasan terbuka.
Maka, ketika ARTJOG menerima sponsor dari yayasan putra presiden, banyak yang mengingat kembali pola lama itu. Bukan karena Didit secara pribadi dianggap jahat, tapi karena strukturnya mengingatkan kita pada masa-masa gelap seni Indonesia.
4. Dan Tiba-tiba, Publik Punya Suara: Kekuatan Media Sosial dan Gerakan Kolektif
Salah satu hal paling menarik dari polemik ini adalah kekuatan publik. Tidak seperti kasus 2016 ketika Freeport menjadi sponsor dan protes terjadi di kalangan terbatas terutama seniman dan aktivis lingkungan yang paham isu Papua kali ini publik bergerak masif. Media sosial menjadi panggung baru bagi kritik seni.
Tagar #ARTJOG2026, #TolakArtwashing, dan #SeniBukanAlatKuasa menyebar cepat di Twitter, Instagram, dan TikTok. Diskusi tidak hanya berhenti di kalangan seniman, tapi merembet ke mahasiswa, pekerja kreatif, bahkan ibu-ibu di grup WhatsApp. Ini menunjukkan bahwa publik mulai melek: mereka tidak lagi melihat seni sebagai hiburan semata, tapi sebagai ruang kritis yang harus dijaga.
Seorang mahasiswa seni di ISI Yogyakarta mengunggah video pendek yang viral: “Kami belajar bahwa seni adalah perlawanan. Tapi sekarang perlawanan itu didanai oleh istana. Jadi, kami harus melawan dengan cara baru.” Video itu ditonton lebih dari 500 ribu kali dalam tiga hari.
Namun di sisi lain, publik juga terpecah. Ada yang menganggap protes berlebihan. Ada yang menganggap ARTJOG sudah “terjual”. Ada yang mengatakan: “Yang penting karya seninya bagus, tidak usah ribut soal sponsor.” Perpecahan ini justru menunjukkan bahwa seni Indonesia masih mencari formulanya: bagaimana menjadi kritis tanpa menjadi elitis, bagaimana menerima modal tanpa kehilangan identitas.
5. Siapa Paling Dirugikan Saat Polemik Meledak? Mereka yang Tidak Terlihat di
Polemik ini sering dibicarakan di level atas: seniman terkenal, kurator papan atas, panitia, dan keluarga presiden. Tapi ada pihak yang jarang disebut: para pekerja di balik layar. Teknisi lampu, perakit instalasi, desainer grafis, kuli angkut, fotografer, hingga pedagang kecil di sekitar venue.
Mereka inilah yang paling terdampak jika ARTJOG bubar atau kehilangan kepercayaan publik. Mereka tidak punya nama besar untuk bersuara di media sosial. Mereka hanya punya tanggungan keluarga dan kebutuhan harian. Bagi mereka, ARTJOG adalah tempat mencari nafkah, bukan arena perdebatan etis.
Seorang teknisi yang saya temui di sela-sela pameran berkata dengan lugu: “Saya tidak tahu siapa sponsor. Yang penting acara jalan, saya bisa bayar uang sekolah anak.”
Kata-kata ini mengingatkan kita bahwa perdebatan etis di level atas memiliki biaya sosial di level bawah. Ketika seniman “kritis” memboikot acara, yang kehilangan penghasilan bukan hanya panitia, tapi juga puluhan pekerja harian yang menggantungkan hidup pada pameran tersebut. Ini adalah ironi yang tidak nyaman, tapi nyata.
6. Membandingkan dengan Kasus 2016: Apa yang Berubah?
Untuk memahami polemik 2026, kita perlu melihat ke belakang. Pada 2016, ARTJOG juga diterpa kontroversi serupa. Saat itu, sponsor utamanya adalah PT Freeport Indonesia, perusahaan tambang yang dituding merusak lingkungan dan melanggar HAM di Papua.
Protes juga terjadi. Seniman dan aktivis menggugat. Logo Freeport dicoret-coret di venue. Tapi respons panitia berbeda: Heri Pemad, Direktur Artistik saat itu, mengakui secara terbuka bahwa sponsor Freeport adalah “jalan terakhir” untuk menyelamatkan acara. ARTJOG saat itu nyaris bangkrut karena dana negara tidak cukup.
Apa yang berubah sejak 2016?
1. Skala protes: 2016 lebih terbatas pada kalangan aktivis dan seniman kritis. 2026 melibatkan publik umum melalui media sosial.
2. Respons panitia: 2016 lebih transparan (mereka mengakui keterpaksaan). 2026 lebih defensif dan “setengah hati” (logo diturunkan tapi sponsor tetap).
3. Dinamika politik: 2016 terjadi di era Jokowi yang sudah berjalan dua periode. 2026 terjadi di awal pemerintahan Prabowo, sehingga sensitivitas terhadap “istana” lebih tinggi.
4. Isu: 2016 soal lingkungan dan HAM di Papua. 2026 soal nepotisme dan kooptasi politik isu yang lebih langsung menyentuh demokrasi.
Yang tidak berubah: ketergantungan ARTJOG pada satu sumber dana besar. ARTJOG dan banyak festival seni lainnya masih hidup dari uluran tangan korporasi atau pemerintah, tanpa memiliki cadangan dana atau model pendanaan alternatif yang berkelanjutan.
7. Apa Kata Seniman yang Terlibat?
Suara-suara dari Dalam
Untuk menulis esai ini, saya mewawancarai beberapa seniman yang terlibat dalam ARTJOG 2026 baik yang pro-kontra maupun yang mencoba netral. Nama-nama mereka saya samarkan demi keamanan dan kenyamanan.
Seniman A (peserta, mendukung protes):
“Saya ikut ARTJOG karena ini platform besar. Tapi ketika tahu sponsornya, saya kecewa. Saya tidak mau dianggap bagian dari pencitraan istana. Tapi saya juga tidak mau menarik karya karena sudah terlanjur proses panjang. Jadi saya memilih tetap ikut, tapi menyuarakan protes di dalam karya saya. Lukisan saya tentang ‘orang-orang yang diam’. Itu adalah kritik halus.”
Seniman B (peserta, tidak pro-kontra):
“Saya tidak peduli sponsor. Yang penting karya saya dilihat. Saya bukan aktivis, saya seniman. Biar panitia yang urus uang, saya urus estetika. Mungkin ini sikap pragmatis, tapi saya sudah lelah berdebat. Saya ingin berkarya.”
Kurator C (terlibat dalam seleksi karya):
“Kami sudah memilih karya jauh sebelum sponsor ditentukan. Jadi tidak ada intervensi sama sekali. Tapi saya paham kekhawatiran publik. Masalahnya, tanpa sponsor, pameran tidak jalan. Apakah kita ingin seni hanya untuk kalangan elite yang bisa bayar tiket mahal?”
Seniman D (aktivis, tidak ikut ARTJOG):
“Saya sengaja tidak ikut. Bukan karena karya saya ditolak, tapi karena saya tidak mau jadi bagian dari pameran yang didanai oleh kekuasaan. Saya pilih pameran kecil di ruang alternatif. Memang tidak ramai, tapi saya tidur nyenyak.”
Dari suara-suara ini, kita melihat keragaman sikap yang sulit disatukan. Tidak ada jawaban benar atau salah. Yang ada adalah pilihan-pilihan yang konsekuensinya berbeda.
Pesan, Idealisme, Dan Gagasan Yang Ditawarkan
1. Seni Bukan Alat Pencitraan
Pesan paling jelas dari polemik ini: seni bukan alat pencitraan. Ketika kekuasaan mendekati seni, publik akan curiga. Dan kecurigaan itu wajar. Karena sejarah telah mengajarkan bahwa seni yang dekat dengan kekuasaan sering kehilangan taringnya. Ia menjadi ornamen, bukan kritik. Ia menjadi pajangan, bukan perlawanan.
Yang dibutuhkan bukanlah seni yang “patuh” atau “kritis secara selektif”. Yang dibutuhkan adalah seni yang konsisten pada nilai-nilai kemanusiaan dan kebenaran, siapapun sponsornya. Tapi konsistensi ini hanya mungkin jika seni punya kemandirian finansial sesuatu yang saat ini masih jauh dari jangkauan.
2. Harus Ada Sistem Pendanaan yang Baru dan Berkeadilan
Polemik ini membuka mata kita: ketergantungan pada sponsor tunggal adalah penyakit kronis. ARTJOG bukan satu-satunya. Banyak festival seni di Indonesia yang hidup dari uluran tangan korporasi atau pemerintah. Kalau sponsor menarik diri, acara bubar. Ini adalah ekosistem yang rapuh, di mana seni selalu berada dalam posisi meminta-minta.
Kita perlu memikirkan model pendanaan alternatif. Bukan hanya untuk ARTJOG, tapi untuk seluruh ekosistem seni Indonesia:
Pertama, Dana Abadi Seni. Pemerintah sebenarnya sudah punya Dana Indonesiaraya dengan alokasi sekitar Rp500 miliar per tahun. Namun skemanya masih berbasis proyek dan birokratis. Kita perlu mendorong agar dana ini bisa diakses secara lebih mudah, dengan skema hibah individu tanpa syarat yang memungkinkan seniman berkarya tanpa dibebani administrasi yang rumit.
Idealnya, 40% dana negara, 30% dari publik/komunitas, 20% dari penjualan karya, dan hanya 10% dari sponsor korporasi.
Kedua, Crowdfunding Publik. Platform seperti Kitabisa atau Patreon bisa dimanfaatkan untuk pendanaan kolektif. Tapi butuh literasi dan kepercayaan publik. Seniman harus belajar menjual gagasan, bukan hanya karya. Beberapa inisiatif seperti Galeri Cipta II di Bandung sudah mulai mencoba model ini, tapi skalanya masih terbatas.
Ketiga, Koperasi Seniman. Di Yogyakarta, mulai dirintis koperasi seniman yang saling mendukung secara finansial. Model ini butuh waktu dan kepercayaan, tapi menjanjikan kemandirian jangka panjang. Bayangkan jika 100 seniman menyisihkan 5% dari penghasilan mereka setiap tahun untuk dana darurat kolektif. Itu bisa menjadi jaring pengaman yang tidak bergantung pada pihak luar.
Keempat, Perpajakan Ramah Seni. Di banyak negara, donasi ke lembaga seni bisa mengurangi pajak. Ini mendorong filantropi swasta. Di Indonesia, belum ada insentif semacam itu. Kita bisa mengadvokasi kebijakan yang membuat orang kaya lebih tertarik mendanai seni daripada sekadar membeli mobil mewah.
Kelima, Basic Income for the Arts. Di Irlandia, seniman mendapat tunjangan bulanan tanpa syarat. Di Finlandia, program serupa telah diuji coba. Di Indonesia, ini mungkin terdengar utopis. Tapi jika kita tidak mulai mendiskusikannya, kita akan selamanya terjebak dalam logika proyek yang birokratis dan sarat kepentingan.
3. Transparansi dan Kode Etik: Jangan Sembunyikan Sponsor
Jika sebuah festival seni terpaksa menerima sponsor kontroversial, transparansi adalah harga minimum yang harus dibayar. Jangan sembunyikan. Jangan turunkan logo hanya setelah diprotes. Publik berhak tahu sejak awal.
Bayangkan skenario ideal: sebelum pameran dibuka, panitia mengumumkan semua sponsor dan nilainya secara terbuka. Jika ada keberatan, diskusi bisa dilakukan sejak awal, bukan di tengah jalan. Ini akan membangun kepercayaan, meskipun sponsor tidak populer.
Selain itu, kode etik pendanaan perlu dirumuskan bersama. Misalnya: sponsor tidak boleh mengintervensi kurasi. Ada dewan etik independen yang terdiri dari seniman dan publik. Ada mekanisme pengaduan jika batas dilanggar.
Tanpa kode etik, setiap polemik akan berulang dengan pola yang sama: protes muncul, panitia panik, logo diturunkan, tapi masalah tidak selesai. Kita perlu menghentikan siklus ini dengan aturan yang jelas.
4. Masyarakat Juga Harus Bertanggung Jawab
Kita sering menuntut seni agar independen, tapi kita sendiri enggan membayar tiket atau donasi. Kita ingin seni bebas, tapi kita tidak mau menjadi bagian dari ekosistem yang menopangnya. Kita ingin seni kritis, tapi kita hanya datang ke pameran jika gratis dan ada makanan ringan.
Jika kita ingin seni yang kritis dan bebas, kita harus ikut membiayainya. Bukan dengan menunggu sponsor “baik” datang, tapi dengan membangun gerakan kolektif. Beli tiket pameran. Donasi ke komunitas seni. Sebarkan informasi. Beli merchandise atau katalog.
Di Eropa, festival seni mendapatkan 70% pendanaannya dari penjualan tiket dan donasi publik. Di Indonesia, angka itu masih sangat rendah. Kita masih terbiasa menikmati seni secara gratis atau murah. Padahal, pekerja seni juga butuh makan.
Seorang pengunjung ARTJOG yang saya temui berkata: “Saya datang karena gratis. Kalau bayar, mungkin saya pilih-pilih.” Ini adalah mentalitas yang harus diubah. Seni yang gratis seringkali adalah seni yang bergantung. Jika kita ingin seni merdeka, kita harus berani membayarnya.
5. Negara Hadir sebagai Fasilitator, Bukan Pengontrol
Peran negara dalam seni seringkali ambigu. Di satu sisi, negara menyediakan dana. Di sisi lain, negara ingin mengontrol narasi. Akibatnya, seni yang didanai negara sering dianggap “tidak independen”.
Yang dibutuhkan bukanlah subsidi proyek yang penuh syarat, melainkan kebijakan yang memfasilitasi:
Keringanan pajak untuk pembelian karya seni atau donasi ke lembaga seni.
Kemudahan legalitas bagi komunitas seni (badan hukum sederhana).
Pusat residensi dan laboratorium seni di setiap provinsi (bukan hanya di Jogja dan Bali).
Beasiswa riset seni tanpa kewajiban melaporkan kegiatan setiap bulan.
Pemerintah juga perlu mengakui seni sebagai kebutuhan publik, bukan sekadar hiburan atau investasi. Ini berarti mengalokasikan anggaran yang memadai dan berkelanjutan untuk ekosistem seni, bukan hanya untuk acara seremonial.
Kritik Sosial: Dilema Yang Tak Kunjung Selesai
Polemik ini bukan hanya soal sponsor. Ini soal ketidakadilan struktural. Mengapa seniman selalu berada di posisi meminta-minta? Mengapa negara tidak hadir secara konsisten? Mengapa publik baru peduli ketika kontroversi meledak?
Ini juga soal generasi. Seniman muda yang menyemprotkan cat ke plakat adalah simbol dari frustrasi generasi yang tidak lagi percaya pada negosiasi.
Mereka ingin perubahan, dan mereka ingin sekarang. Sementara panitia yang pragmatis mencoba mencari jalan tengah yang sering berakhir sebagai “jalan kompromi” yang merugikan semua pihak.
Ada kritik yang lebih dalam: seni Indonesia terlalu elitis. Pameran seperti ARTJOG sering dianggap “dunia orang berduit” atau “dunia orang intelektual”.
Masyarakat biasa merasa tidak diundang. Akibatnya, ketika polemik meledak, hanya kalangan tertentu yang peduli. Mayoritas masyarakat hanya melihat berita dan bergumam: “Ah, seniman lagi ribut.”
Ini adalah masalah yang lebih besar. Jika seni hanya berbicara untuk dirinya sendiri, ia tidak akan pernah punya daya tawar yang cukup. Ia akan selalu menjadi barang mewah yang mudah diabaikan oleh kekuasaan.
Apa yang Bisa Kita Ambil Dari Polemik Ini?
Dari seluruh rangkaian peristiwa, setidaknya ada lima pelajaran berharga:
Pertama, seni tidak pernah netral. Ia selalu berada dalam tarikan kepentingan. Tapi di situlah letak kekuatannya: seni bisa menjadi alat kritik, jika kita menjaganya.
Kedua, kemandirian finansial adalah syarat mutlak bagi kemerdekaan seni. Selama seniman masih bergantung pada sponsor tunggal, mereka akan selalu rentan terhadap tekanan, baik yang terlihat maupun yang tersembunyi.
Ketiga, publik adalah kekuatan yang bisa diandalkan. Polemik ini membuktikan bahwa masyarakat peduli dan bisa bergerak. Media sosial adalah alat yang efektif untuk membangun kesadaran dan tekanan publik.
Keempat, transparansi lebih baik daripada kompromi. Panitia yang jujur sejak awal akan lebih dipercaya daripada panitia yang menyembunyikan fakta dan berubah setelah diprotes.
Kelima, polemik ini adalah cermin. Ia memantulkan kelemahan ekosistem seni kita, tapi juga kekuatan kolektifnya. Pertanyaannya adalah: kita mau belajar atau mengulang kesalahan yang sama?
Seni Yang Mati, Atau Seni Yang Bangkit?
Adegan cat semprot di ARTJOG 2026 mungkin akan kita ingat sebagai momen ketika seni “mati” di panggungnya sendiri. Tapi saya memilih melihatnya sebagai momen kebangkitan.
Kebangkitan bukan karena protesnya berhasil mengusir sponsor karena tidak. Tapi karena publik mulai bicara. Karena seni tidak lagi diterima begitu saja. Karena ada orang-orang yang rela mengambil risiko untuk mengatakan: “Ini tidak benar.”
Dari polemik ini, kita belajar bahwa seni tidak pernah netral. Ia selalu berada dalam tarikan kepentingan. Tapi di situlah letak kekuatannya: seni bisa menjadi alat kritik, jika kita menjaganya. Bukan dengan menutup mata pada kenyataan, tapi dengan menghadapinya dan mencari solusi bersama.
ARTJOG 2026 adalah pelajaran mahal. Tapi jika kita mau mengambil hikmahnya, mungkin ini bisa menjadi titik balik. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk membangun. Bukan untuk saling menyalahkan, tapi untuk saling mengingatkan bahwa seni adalah milik semua orang, bukan milik segelintir yang punya uang atau kuasa.
Di akhir hari, pertanyaan yang tersisa bukanlah “Apakah ARTJOG selamat?”, melainkan “Apakah kita, sebagai publik, akan ikut menjaga agar seni tetap hidup dengan caranya sendiri?”
Karena pada akhirnya, seni tidak mati karena sponsor “salah”. Seni mati ketika kita berhenti peduli. Seni mati ketika kita diam. Seni mati ketika kita membiarkan kekuasaan merangkulnya tanpa kita bersuara.
Maka, mari kita bersuara. Bukan hanya dengan tagar di media sosial, tapi dengan tindakan nyata: membeli tiket, mendonasikan dana, mengkritisi dengan data, dan membangun sistem yang lebih adil. Karena seni yang hidup adalah seni yang diperjuangkan oleh banyak orang.
Adegan cat semprot itu mungkin akan memudar dari ingatan. Tapi semangat di baliknya bahwa seni bukan untuk dijual, bukan untuk dipinjamkan, bukan untuk dipeluk kuasa adalah semangat yang harus tetap menyala.
Selamat membaca, dan mari kita jaga agar seni tetap bernyawa.
Batu, 12 Juli 2026
