Tuhan dan Pak RT
Oleh: Suko Wahyudi
Di negeri ini, kita memang bangsa yang rajin berdoa. Itu fakta. Tapi ada satu kebiasaan lucu—atau mungkin lebih tepat disebut memalukan—yang sering luput dari ceramah Jumat atau khotbah Minggu: kita terlalu gampang melibatkan Tuhan untuk urusan-urusan yang sejatinya bisa diselesaikan oleh Pak RT.
Bukan maksud saya mengecilkan nilai doa. Jauh dari itu. Doa adalah napas bagi orang beriman. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang menjadikan doa sebagai pengganti rapat warga, bukan sebagai pelengkap setelah rapat buntu. Selokan mampet karena sampah menumpuk?
Jangan dulu panggil dukun atau bikin zikir massal. Panggil dulu Pak RT, lalu tetangga sebelah yang biasa buang sampah sembarangan. Kalau setelah ditegur masih bandel, barulah kita berdoa agar hatinya luluh. Bukan sebaliknya: berdoa sampai khusyuk, tapi selokan tetap bau karena tidak ada yang berani menegur si pembuang sampah.
Ini soal urutan. Agama mengajarkan ikhtiar dulu, baru tawakal. “Ikatlah untamu, kemudian bertawakallah.” Nah, di lapangan, kita sering lupa mengikat unta, langsung minta Tuhan yang datang mengikat. Hasilnya? Unta lari, doa pun terasa hampa. Bukan karena Tuhan tidak mendengar, tapi karena kita salah alamat.
Tuhan sudah memberi kita akal, aturan negara, dan lembaga kemasyarakatan seperti RT/RW. Mengabaikan ketiganya lalu langsung “pasrah” bukan tanda saleh, melainkan tanda ketidakdewasaan civic. Kita seolah menganggap Pak RT itu hanya simbol seremonial, sementara Tuhan diharapkan turun tangan mengatur jadwal ronda dan iuran sampah. Padahal, Tuhan tidak akan mengganti pipa PDAM yang bocor; itu tugas manusia. Dan sayangnya, manusia di level RT sedang cuti panjang dari fungsinya.
Kenapa bisa begini? Karena kita krisis kepercayaan pada institusi lokal. Banyak ketua RT dipilih bukan karena kapasitas manajerial, tapi karena senioritas atau kedekatan politik. Warga tidak melihat RT sebagai solusi, melainkan sekadar formalitas birokrasi paling bawah.
Ketika mekanisme formal dianggap tidak efektif, koruptif, atau terlalu berbelit, orang mencari “jalan pintas spiritual”. Doa dan ritual menjadi coping mechanism saat sistem sosial gagal memberikan kepastian. Menyebut masalah sosial sebagai “ujian Tuhan” juga lebih mudah diterima secara emosional daripada mengakui bahwa itu adalah kegagalan tata kelola lingkungan. Ini melindungi ego kolektif dari rasa malu karena tidak mampu mengelola urusan sendiri.
Padahal, agama yang matang justru mengajarkan batas-batas kompetensi. Urusan teknis, administratif, dan regulasi sosial adalah wilayah manusia. Di sinilah akal, hukum positif, dan musyawarah harus bekerja keras.
Peran agama adalah memberikan landasan etis agar proses-proses manusiawi tersebut berjalan dengan integritas. Jika kita terus-menerus meminta Tuhan mengurus hal-hal teknis yang merupakan domain akal, maka kesalehan kehilangan dimensi sosialnya. Ibadah vertikal terpisah dari etika horizontal, menghasilkan individu yang rajin beribadah namun abai terhadap hak-hak tetangganya.
Maka, mari kita luruskan kembali. Kematangan sebuah bangsa tidak hanya diukur dari seberapa megah tempat ibadahnya, tetapi juga dari seberapa rapi selokannya dan seberapa damai konflik tetangganya diselesaikan tanpa menunggu campur tangan langit.
Melibatkan Tuhan untuk urusan Pak RT mungkin terasa saleh di permukaan, namun sesungguhnya itu adalah tanda bahwa kita belum sepenuhnya percaya pada anugerah akal dan sistem yang telah diberikan-Nya. Sudah saatnya kita mengembalikan doa pada tempatnya yang mulia: sebagai penyempurna ikhtiar, bukan sebagai pelarian dari tanggung jawab duniawi yang memang menjadi tugas kita sebagai manusia.
