5 Juli dan Kesunyian Sejarah Bangsa
Ketika Bangsa Mulai Kehilangan Malu, Kekuasaan Kehilangan Batas, dan Rakyat Kehilangan Harapan
Oleh :Teuku Muhammad Jamil
Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK).
Direktur Pusat Kajian Politik dan Sosial Aceh
Ada satu kebiasaan buruk yang terus diwariskan bangsa ini: kita rajin memperingati sejarah, tetapi malas mengambil hikmah darinya. Setiap tahun kita mengenang tanggal, menghafal tokoh, mengulang pidato, bahkan menggelar upacara. Namun setelah semuanya selesai, sejarah kembali disimpan di rak-rak buku, sementara kesalahan yang sama perlahan kita ulangi dengan wajah yang berbeda.
Barangkali, inilah tragedi terbesar bangsa ini.
Bukan karena kita tidak mengenal sejarah. Tetapi karena kita tidak lagi mau belajar darinya.
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 lahir bukan dalam keadaan negara yang ideal. Ia lahir ketika elite politik gagal mencapai mufakat, ketika perdebatan berubah menjadi kebuntuan, dan ketika kepentingan golongan mengalahkan kepentingan bangsa.
Sejarah akhirnya mencatat bahwa sebuah keputusan luar biasa lahir dari keadaan yang juga luar biasa. Tetapi sejarah tidak pernah meminta kita mengagumi keadaan itu.
Sejarah justru mengingatkan agar bangsa ini tidak lagi menciptakan kondisi yang memaksa lahirnya jalan-jalan di luar kelaziman demokrasi.
Sayangnya, enam puluh tujuh tahun kemudian, yang berubah hanya zaman. Watak politiknya masih sering sama.
Hari ini bangsa ini memang tidak mengalami kebuntuan konstitusi. Namun kita sedang menghadapi sesuatu yang lebih sunyi dan lebih berbahaya.
Kebuntuan moral. Yang paling mengkhawatirkan dari sebuah bangsa bukan ketika hukum mulai diperdebatkan.
Melainkan ketika hati nurani berhenti berbicara. Ketika korupsi tidak lagi membuat masyarakat marah. Ketika ketidakadilan dianggap sesuatu yang biasa. Ketika kebohongan politik diterima sebagai strategi. Ketika kecerdasan dipinggirkan oleh kedekatan. Dan Ketika loyalitas lebih mahal daripada integritas. Saat itulah sebuah bangsa sedang kehilangan arah, meskipun jalan-jalannya tetap ramai.
Dalam teori anomie, menjelaskan bahwa masyarakat akan mengalami krisis ketika nilai-nilai bersama mulai runtuh. Aturan masih ada, tetapi kehilangan makna. Hukum masih ditegakkan, tetapi tidak lagi menghadirkan rasa keadilan. Demokrasi masih berlangsung, tetapi tidak lagi menumbuhkan kepercayaan.
Barangkali itulah yang perlahan sedang kita rasakan. Bangsa ini tidak sedang miskin sumber daya. Tidak pula kekurangan orang pintar. Yang mulai langka justru keberanian mengatakan bahwa yang salah adalah salah, dan yang benar adalah benar.
Kita hidup pada zaman ketika citra sering mengalahkan karakter. Popularitas lebih menentukan daripada kapasitas. Data lebih mudah dimanipulasi daripada nurani. Dan media sosial sering kali lebih dipercaya daripada akal sehat.
Inilah yang oleh disebut sebagai hiperrealitas: ketika pencitraan lebih dipercaya daripada kenyataan, simbol lebih penting daripada substansi, dan penampilan lebih menentukan daripada kebenaran.
Akibatnya, bangsa ini perlahan menjadi penonton atas dirinya sendiri. Kita sibuk menyaksikan pertunjukan politik, tetapi lupa mengawasi jalannya negara.
Lebih ironis lagi, banyak intelektual mulai merasa nyaman berada di sekitar kekuasaan. Padahal tugas ilmu bukan menyenangkan penguasa, melainkan menerangi jalan bangsa. Ketika kampus kehilangan daya kritis, maka republik kehilangan salah satu penjaga nuraninya.
Dalam pandangan saya, kehancuran sebuah negara hampir selalu diawali oleh kemerosotan moral elite. Ketika kekuasaan berubah menjadi hak istimewa, jabatan menjadi alat memperkaya diri, dan hukum diperlakukan berbeda menurut siapa yang dihadapi, maka keruntuhan sesungguhnya telah dimulai, meski bangunan negara masih tampak megah.
Karena itu, pelajaran terbesar Dekrit Presiden bukanlah keberanian mengambil keputusan. Melainkan pentingnya mencegah bangsa jatuh ke dalam keadaan yang memaksa keputusan luar biasa.
Seorang pemimpin tidak diuji ketika keadaan tenang. Ia diuji ketika memiliki kesempatan menyalahgunakan kekuasaan, tetapi memilih menahan diri.
Di situlah letak perbedaan antara penguasa dan negarawan.
Penguasa bertanya, “Apa yang masih bisa saya kuasai?”
Negarawan bertanya, “Apa yang harus saya tinggalkan untuk generasi yang akan datang?”
Hari ini Indonesia tidak membutuhkan lebih banyak orang hebat. Indonesia membutuhkan lebih banyak orang yang jujur.
Tidak membutuhkan lebih banyak pidato. Tetapi lebih banyak keteladanan. Tidak membutuhkan lebih banyak slogan persatuan. Tetapi lebih banyak keadilan.
Karena rakyat dapat memaafkan pemimpin yang gagal. Tetapi sejarah tidak pernah memaafkan pemimpin yang mengkhianati kepercayaan bangsanya.
Untuk para mahasiswa, jangan pernah menyerahkan idealisme kepada kenyamanan. Kampus adalah tempat melahirkan pikiran-pikiran merdeka, bukan tempat membangun antrean menuju kekuasaan. Jadilah generasi yang berani berpikir sebelum berani berbicara, dan berani berbuat setelah berani berpikir.
Untuk para pemuda, jangan biarkan algoritma menggantikan akal sehat. Bangsa ini dibangun oleh keberanian membaca kenyataan, bukan sekadar membaca linimasa.
Untuk rakyat, jangan pernah lelah mengawasi. Demokrasi tidak mati karena kritik yang keras. Demokrasi justru mati ketika rakyat memilih diam.
Dan kepada para pemimpin negeri ini, ingatlah satu hal. Rakyat mungkin dapat dilupakan ketika pemilu selesai. Tetapi sejarah tidak pernah lupa.
Ia mencatat setiap kebijakan.
Mengingat setiap ketidakadilan.
Dan pada waktunya nanti, sejarah akan memberikan putusan yang tidak dapat diajukan banding.
Mungkin itulah makna terdalam 5 Juli.
Bukan tentang sebuah dekrit. Melainkan tentang sebuah peringatan. Bahwa republik ini tidak akan runtuh karena perbedaan pendapat.
Republik akan runtuh apabila para pemimpinnya berhenti mendengar, para intelektualnya berhenti berpikir, para mahasiswanya berhenti bergerak, dan rakyatnya berhenti peduli.
Sebab sesungguhnya, akhir dari sebuah bangsa bukanlah ketika gedung-gedungnya roboh. Melainkan ketika suara hati warganya memilih diam.
Sekilas Tentang Penulis :
Teuku Muhammad Jamil, adalah Pengamat Politik dan Akademisi Universitas Syiah Kuala (USK). Aktif menulis mengenai demokrasi, kepemimpinan, pendidikan, kebijakan publik, dan pembangunan peradaban. Bagi TM. Jamil, yang juga Alumni Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga, ilmu pengetahuan bukan sekadar instrumen akademik, melainkan amanah moral untuk menjaga akal sehat bangsa, merawat etika kekuasaan, serta menghubungkan nilai-nilai keislaman, kebangsaan, dan kemanusiaan dalam setiap denyut kehidupan bernegara.
