Mengelola Guru yang Sering Meninggalkan Tugas: Ketegasan yang Berlandaskan Empati demi Menjaga Mutu Pendidikan
Oleh: Juni Ahyar,
Akademisi,
Peneliti, Pemerhati Pendidikan dan Bahasa
Guru merupakan jantung pendidikan. Keberhasilan sekolah tidak hanya ditentukan oleh megahnya gedung, lengkapnya fasilitas, atau canggihnya teknologi, tetapi oleh konsistensi kehadiran guru dalam menjalankan tugas profesionalnya.
Ketika seorang guru sering meninggalkan kelas tanpa keterangan yang jelas, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh kepala sekolah, tetapi juga oleh peserta didik yang kehilangan hak memperoleh layanan pembelajaran secara optimal.
Di sisi lain, kepala sekolah juga dihadapkan pada dilema. Bersikap terlalu keras dapat menimbulkan konflik internal, sedangkan terlalu longgar dapat memunculkan budaya kerja yang permisif.
Karena itu, penyelesaiannya memerlukan kepemimpinan yang humanis, profesional, dan berbasis aturan, bukan sekadar emosi sesaat.
Penelitian menunjukkan bahwa kehadiran guru (teacher attendance) memiliki hubungan erat dengan kualitas pembelajaran dan capaian akademik siswa. Laporan Bank Dunia memperlihatkan bahwa tingkat ketidakhadiran guru di berbagai negara berkembang dapat mencapai lebih dari 20%, dan hal tersebut berdampak langsung pada rendahnya waktu belajar efektif siswa.
Sementara itu, berbagai studi OECD menegaskan bahwa kepemimpinan kepala sekolah yang mampu membangun budaya disiplin dan kolaborasi merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan mutu sekolah.
Mengapa Guru Sering “Menghilang”?
Tidak semua ketidakhadiran guru disebabkan oleh rendahnya disiplin. Dalam banyak kasus, penyebabnya lebih kompleks, antara lain:
• Burnout akibat beban administrasi yang tinggi.
• Masalah kesehatan fisik maupun mental.
• Permasalahan keluarga.
• Motivasi kerja yang menurun.
• Lemahnya sistem pengawasan sekolah.
• Budaya organisasi yang terlalu permisif.
• Tidak adanya penghargaan terhadap guru yang disiplin.
Oleh karena itu, solusi yang diterapkan tidak boleh hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga harus menyentuh akar persoalan.
Lima Langkah Strategis bagi Kepala Sekolah
1. Dahulukan Pendekatan Personal
Pemimpin yang baik tidak langsung menghakimi. Panggillah guru secara pribadi, dengarkan alasannya, dan ciptakan ruang komunikasi yang nyaman. Pendekatan seperti ini mencerminkan kepemimpinan transformasional, yaitu kepemimpinan yang mengutamakan dialog sebelum mengambil keputusan.
Jika penyebabnya adalah masalah keluarga, kesehatan, atau kelelahan kerja, sekolah dapat memberikan dukungan yang sesuai. Namun apabila ditemukan unsur kelalaian atau pelanggaran disiplin, kepala sekolah memiliki dasar yang kuat untuk mengambil tindakan.
Disiplin yang baik lahir dari komunikasi yang baik.
2. Tegakkan SOP Izin yang Jelas
Disiplin tidak akan tumbuh tanpa aturan yang dipahami bersama. Sekolah perlu memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) izin yang sederhana, mudah dipahami, dan berlaku bagi seluruh guru tanpa pengecualian, misalnya:
• Izin direncanakan disampaikan paling lambat H-1 kepada kepala sekolah atau wakil kepala sekolah.
• Izin mendadak karena sakit atau keadaan darurat diinformasikan sebelum jam kerja dimulai.
• Ketidakhadiran lebih dari batas tertentu wajib disertai dokumen pendukung sesuai ketentuan yang berlaku.
• Seluruh prosedur disosialisasikan secara berkala melalui rapat guru.
Kepastian aturan akan mengurangi multitafsir sekaligus meningkatkan rasa keadilan.
3. Gunakan Teknologi sebagai Alat Pengawasan
Transformasi digital telah membuka peluang bagi sekolah untuk meningkatkan kedisiplinan secara objektif.
Sistem absensi berbasis sidik jari, pengenalan wajah, QR Code, atau aplikasi berbasis lokasi (GPS) dapat membantu memantau kehadiran guru secara lebih akurat. Namun teknologi sebaiknya diposisikan sebagai alat pendukung akuntabilitas, bukan sebagai bentuk ketidakpercayaan kepada guru.
Ketika sistem berjalan transparan, proses evaluasi menjadi lebih objektif dan mengurangi potensi konflik.
4. Terapkan Sanksi yang Bertahap dan Berkeadilan
Disiplin harus ditegakkan secara konsisten.
Sanksi sebaiknya dilakukan secara bertahap, misalnya:
• Teguran lisan.
• Surat Peringatan (SP) pertama.
• Surat Peringatan kedua.
• Pembinaan khusus.
• Rekomendasi tindakan administratif sesuai ketentuan yang berlaku bagi status kepegawaian masing-masing.
Bagi guru ASN, pembinaan disiplin harus mengacu pada ketentuan disiplin pegawai yang berlaku. Untuk guru non-ASN atau pegawai yayasan, sanksi hendaknya mengacu pada perjanjian kerja, peraturan yayasan, atau kebijakan sekolah.
Seluruh proses perlu didokumentasikan agar memenuhi prinsip akuntabilitas dan kepastian hukum.
5. Bangun Budaya Apresiasi
Budaya disiplin tidak cukup dibangun melalui hukuman. Guru yang hadir tepat waktu, menunjukkan dedikasi tinggi, dan konsisten melaksanakan tugas juga perlu mendapatkan penghargaan.
Bentuk apresiasi dapat berupa:
• Piagam Guru Teladan.
• Penghargaan pada upacara atau rapat bulanan.
• Kesempatan mengikuti pelatihan.
• Prioritas mengikuti program pengembangan profesi.
• Insentif sesuai kemampuan sekolah.
Penelitian dalam bidang manajemen sumber daya manusia menunjukkan bahwa kombinasi reward dan accountability lebih efektif dibandingkan pendekatan hukuman semata.
Peran Kepala Sekolah sebagai Pemimpin Pembelajaran
Kepala sekolah bukan hanya administrator, melainkan instructional leader yang bertugas membangun budaya sekolah yang sehat.
Budaya disiplin akan tumbuh apabila kepala sekolah mampu menjadi teladan dalam:
• Datang tepat waktu.
• Terbuka terhadap komunikasi.
• Bersikap adil kepada seluruh guru.
• Konsisten menjalankan aturan.
• Memberikan penghargaan atas kinerja.
Keteladanan merupakan bentuk kepemimpinan yang paling efektif karena guru akan lebih mudah mengikuti apa yang dilakukan pemimpinnya daripada sekadar mendengar instruksi.
Penutup
Mengatasi guru yang sering meninggalkan tugas bukanlah tentang mencari siapa yang salah, melainkan bagaimana membangun budaya profesional yang berorientasi pada pelayanan terbaik bagi peserta didik.
Sekolah yang unggul lahir dari keseimbangan antara empati dan ketegasan, antara pengawasan dan kepercayaan, serta antara sanksi dan apresiasi.
Pada akhirnya, disiplin bukan sekadar kewajiban administratif. Disiplin adalah bentuk tanggung jawab moral seorang pendidik kepada anak-anak bangsa yang setiap hari menunggu kehadiran gurunya di ruang kelas.
Guru yang hadir tepat waktu bukan hanya memenuhi daftar absensi, tetapi juga memenuhi harapan peserta didiknya. Dan kepala sekolah yang mampu membangun budaya disiplin sejatinya sedang membangun masa depan sekolah yang lebih bermutu.
Referensi
1. UNESCO. (2024). Global Education Monitoring Report. Menekankan pentingnya kehadiran guru, kepemimpinan sekolah, dan mutu layanan pendidikan.
2. World Bank. (2018). World Development Report 2018: Learning to Realize Education’s Promise. Menunjukkan bahwa ketidakhadiran guru mengurangi waktu belajar efektif dan berdampak pada capaian peserta didik.
3. OECD. (2020). TALIS 2018 Results (Volume II): Teachers and School Leaders as Valued Professionals. Mengulas hubungan kepemimpinan sekolah, iklim kerja, dan profesionalisme guru.
4. John Hattie. (2023). Visible Learning: The Sequel. Routledge. Menjelaskan pentingnya kualitas guru dan kepemimpinan pembelajaran terhadap hasil belajar.
5. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia. Berbagai regulasi mengenai pengelolaan guru, pembinaan kinerja, dan penguatan kepemimpinan kepala sekolah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Menjadi dasar pembinaan disiplin bagi guru berstatus ASN.
7. Kemendikbudristek>. Platform Merdeka Mengajar dan materi pengembangan kepemimpinan pembelajaran yang menekankan budaya refleksi, disiplin, dan peningkatan mutu sekolah.
