Kedaulatan Akademik Indonesia
Membangun Kemandirian di Tengah Dominasi Bibliometrik Global
Oleh: Dayan Abdurrahman
Dalam beberapa dekade terakhir, dunia akademik mengalami perubahan besar. Jika pada masa lalu kualitas seorang ilmuwan lebih banyak diukur melalui kontribusinya terhadap pemecahan persoalan masyarakat, kini penilaian tersebut semakin bergantung pada indikator bibliometrik, seperti jumlah publikasi, sitasi, impact factor, dan indeks internasional. Perubahan ini membawa manfaat yang tidak sedikit. Sistem evaluasi global mendorong peningkatan kualitas metodologi penelitian, memperluas kolaborasi lintas negara, serta meningkatkan visibilitas hasil riset. Namun, ketika indikator tersebut dijadikan ukuran yang hampir tunggal dalam menentukan mutu akademik, muncul persoalan yang jauh lebih mendasar: bagaimana menjaga kedaulatan ilmu pengetahuan suatu bangsa.
Indonesia merupakan salah satu negara yang cukup cepat mengadopsi indikator bibliometrik internasional dalam tata kelola pendidikan tinggi. Publikasi pada jurnal yang terindeks basis data internasional menjadi salah satu ukuran penting dalam promosi jabatan akademik, evaluasi kinerja dosen, akreditasi perguruan tinggi, hingga penguatan reputasi institusi. Kebijakan tersebut memang berhasil meningkatkan produktivitas publikasi ilmiah Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Akan tetapi, keberhasilan tersebut juga memunculkan pertanyaan kritis: apakah peningkatan kuantitas publikasi selalu berbanding lurus dengan meningkatnya kemandirian ilmu pengetahuan nasional?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar kegelisahan akademisi Indonesia. Dalam literatur internasional, sejumlah ilmuwan telah lama mengkritik ketergantungan negara-negara berkembang terhadap sistem produksi dan pengakuan ilmu pengetahuan yang didominasi negara-negara maju. Syed Farid Alatas, misalnya, melalui konsep academic dependency, menjelaskan bahwa ketergantungan akademik tidak hanya menyangkut pendanaan atau teknologi, tetapi juga ketergantungan terhadap teori, metodologi, jaringan publikasi, hingga mekanisme pengakuan ilmiah yang sebagian besar ditentukan oleh pusat-pusat ilmu pengetahuan global. Dalam situasi seperti ini, negara-negara berkembang sering kali lebih berperan sebagai pengguna dan pengikut standar daripada sebagai pembentuk arah perkembangan ilmu pengetahuan.
Pandangan tersebut diperkuat oleh berbagai kajian mengenai coloniality of knowledge dan epistemic injustice, yang menunjukkan bahwa produksi pengetahuan dunia masih dipengaruhi oleh relasi kekuasaan yang tidak sepenuhnya seimbang. Bahasa Inggris mendominasi komunikasi ilmiah internasional, sebagian besar penerbit akademik bereputasi berasal dari negara-negara Barat, sementara indikator bibliometrik global menjadi rujukan utama dalam menentukan reputasi ilmiah. Kondisi ini tidak berarti bahwa sistem tersebut salah atau tidak bermanfaat, tetapi menunjukkan bahwa mekanisme pengakuan ilmiah belum sepenuhnya mencerminkan keragaman konteks sosial, budaya, dan kebutuhan pembangunan setiap negara.
Dalam konteks Indonesia, tantangan tersebut terasa semakin nyata. Banyak peneliti menghadapi tekanan untuk memilih topik yang memiliki peluang lebih besar diterima oleh jurnal internasional, meskipun belum tentu menjadi kebutuhan paling mendesak bagi masyarakat lokal. Penelitian mengenai kearifan lokal, pendidikan berbasis budaya daerah, penguatan kelembagaan masyarakat adat, atau inovasi yang sangat kontekstual sering kali menghadapi tantangan lebih besar untuk memperoleh ruang dalam percakapan akademik internasional dibandingkan penelitian yang mengikuti isu-isu global yang sedang populer.
Persoalan lain adalah kesenjangan kapasitas antarperguruan tinggi. Universitas besar dengan sumber daya yang memadai relatif lebih mampu membangun kolaborasi internasional, menyediakan dukungan penerjemahan akademik, membiayai publikasi, dan memperkuat jaringan penelitian. Sebaliknya, banyak perguruan tinggi di daerah masih harus berjuang memenuhi kebutuhan dasar penelitian. Akibatnya, indikator yang sama diterapkan pada institusi dengan kondisi yang sangat berbeda, sehingga berpotensi memperlebar kesenjangan akademik nasional.
Namun demikian, menyalahkan basis data internasional semata bukanlah jawaban yang adil. Basis data seperti Scopus pada dasarnya merupakan alat untuk memetakan dan mengindeks publikasi ilmiah, bukan lembaga yang menetapkan kebijakan akademik Indonesia. Persoalan utama justru muncul ketika kebijakan nasional menempatkan indikator tertentu sebagai ukuran dominan keberhasilan akademik. Dalam kondisi tersebut, orientasi penelitian berisiko bergeser dari upaya menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi sekadar memenuhi target administratif dan bibliometrik.
Fenomena ini juga menjadi perhatian di berbagai kawasan dunia. Negara-negara di Amerika Latin, misalnya, mengembangkan jaringan publikasi terbuka seperti SciELO dan Redalyc sebagai upaya memperkuat visibilitas jurnal regional tanpa sepenuhnya bergantung pada indeks komersial internasional. Di Afrika, pengembangan African Journals Online (AJOL) menjadi contoh bagaimana negara-negara berkembang berusaha membangun infrastruktur publikasi yang lebih sesuai dengan kebutuhan kawasan. Inisiatif-inisiatif tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan dalam ekosistem ilmu pengetahuan global tidak harus mengorbankan pembangunan kapasitas akademik nasional.
