Riset Mengenai Citra Politisi Perempuan Indonesia di Instagram

– Review Riset di Jurnal Internasional Cogent Arts & Humanities, Juni 2026

Oleh Denny JA

Malam itu, seorang politisi perempuan baru saja menuntaskan pidato kampanyenya di hadapan ribuan warga. Ia berbicara tentang lapangan kerja, pendidikan, dan masa depan daerahnya. Tepuk tangan bergema panjang.

Namun beberapa jam kemudian, ketika membuka Instagram, ia menemukan kenyataan yang berbeda.

Program kerjanya nyaris tak dibahas.

Yang ramai justru warna jilbabnya. Cara ia tersenyum. Bentuk pakaiannya. Bahkan status keluarganya.

Saat itulah ia menyadari sebuah kenyataan yang jarang diucapkan secara terbuka: bagi banyak perempuan dalam politik, kompetensi sering kali harus terlebih dahulu melewati pengadilan citra sebelum sempat dinilai sebagai gagasan.

Di era media sosial, pertarungan politik tidak hanya berlangsung di parlemen, ruang rapat, atau panggung kampanye.

Ia berlangsung di layar ponsel.

Dan sering kali, nasib seorang politisi perempuan ditentukan oleh bagaimana ia mampu mengelola keduanya sekaligus.

-000-

Pada Juni 2026, jurnal internasional Cogent Arts & Humanities yang diterbitkan oleh Taylor & Francis Group memuat artikel berjudul Spectrum of Gendered Self-Presentation and Visual Politics: A Study of Indonesian Women Politicians’ Campaigns on Instagram.

Artikel ini ditulis oleh Eriyanto dari Universitas Indonesia bersama saya, Denny JA.

Penelitian ini berangkat dari pertanyaan yang tampak sederhana namun sesungguhnya sangat mendasar: bagaimana politisi perempuan Indonesia membangun citra dirinya di Instagram selama masa kampanye politik?

Pertanyaan ini penting karena dalam dua dekade terakhir terjadi perubahan besar dalam komunikasi politik. Jika dahulu citra politik dibentuk terutama oleh televisi, surat kabar, dan radio, kini media sosial menjadi arena utama pembentukan persepsi publik.

Instagram memiliki posisi yang unik. Ia adalah medium yang bertumpu pada kekuatan visual. Di dalamnya, foto dan video sering kali berbicara lebih cepat daripada pidato dan program kerja.

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan mixed methods yang menggabungkan analisis isi kuantitatif dan analisis kualitatif.

Secara kuantitatif, penelitian menghitung frekuensi berbagai kategori visual yang muncul dalam unggahan para politisi perempuan. Secara kualitatif, penelitian menafsirkan makna simbolik di balik visual tersebut, mulai dari pilihan pakaian, ekspresi wajah, interaksi sosial, latar kegiatan, hingga narasi yang menyertai unggahan.

Sampel dipilih menggunakan purposive sampling terhadap politisi perempuan Indonesia yang aktif dalam kontestasi politik dan memiliki akun Instagram yang berpengaruh. Ribuan unggahan selama periode kampanye dianalisis melalui proses pengodean sistematis dan diuji reliabilitasnya oleh beberapa penilai independen.

Total posting yang diteliti adalah: 5.890 posting dari 97 politisi (anggota dpr) perempuan. 

Kekuatan metodologi ini terletak pada kemampuannya menjembatani angka dan makna. Penelitian tidak hanya menunjukkan apa yang paling sering ditampilkan, tetapi juga menjelaskan mengapa visual tertentu dipilih dan bagaimana visual tersebut bekerja dalam membentuk persepsi pemilih.

Dengan demikian, penelitian ini bukan sekadar studi tentang media sosial. Ia adalah studi tentang bagaimana kekuasaan, identitas, budaya, dan teknologi bertemu dalam satu ruang yang sama.

Sebagai peneliti, saya menyadari keterbatasan subjektivitas ulasan ini; namun transparansi data sampel, melibatkan politisi lintas partai dari level daerah hingga nasional, menjadi jangkar yang menjaga objektivitas temuan empiris kami.

-000-

Untuk memahami hasil penelitian ini, kita perlu memahami terlebih dahulu teori yang menjadi fondasinya: teori double bind.

Istilah double bind pertama kali diperkenalkan oleh Gregory Bateson bersama tim penelitinya pada tahun 1956 melalui artikel ilmiah Toward a Theory of Schizophrenia.

Awalnya teori ini digunakan untuk menjelaskan situasi komunikasi yang saling bertentangan. Seseorang menerima dua tuntutan yang berlawanan sekaligus. Apa pun pilihan yang diambil, ia tetap berisiko dianggap salah.

Dalam perkembangan berikutnya, konsep ini digunakan secara luas dalam studi gender dan kepemimpinan.

Para ilmuwan seperti Alice Eagly dan Linda Carli menemukan bahwa perempuan pemimpin menghadapi situasi yang sangat mirip.

Masyarakat menginginkan pemimpin yang tegas, kuat, rasional, dan berwibawa. Namun pada saat yang sama, perempuan juga diharapkan tetap hangat, lembut, keibuan, religius, dan tidak terlalu dominan.

Jika seorang perempuan tampil terlalu tegas, ia dianggap keras atau tidak feminin.

Jika ia tampil terlalu lembut, ia dianggap kurang kompeten.

Apa pun pilihannya, risiko kritik selalu hadir.

Inilah yang disebut sebagai double bind perempuan dalam kepemimpinan.

Teori ini sangat relevan untuk memahami konteks Indonesia.

Dalam masyarakat yang masih memiliki akar budaya komunal dan patriarkal yang kuat, perempuan pemimpin tidak hanya dituntut menunjukkan kapasitas profesional, tetapi juga harus menjaga kesesuaian dengan norma sosial yang hidup dalam masyarakat.

Instagram menjadi ruang tempat negosiasi tersebut berlangsung setiap hari.

Melalui pilihan visual yang tampak sederhana, para politisi perempuan sebenarnya sedang mengelola dua tuntutan yang saling bertabrakan. Mereka berusaha tampil kompeten tanpa dianggap arogan. Mereka ingin terlihat kuat tanpa kehilangan kedekatan emosional dengan publik.

Yang menarik, penelitian ini menemukan bahwa mereka tidak memilih salah satu kutub.

Mereka justru menciptakan ruang baru yang menggabungkan keduanya.

Di situlah teori double bind menemukan relevansinya yang paling nyata dalam politik digital Indonesia.

-000-

TEMUAN PERTAMA:

POLITISI PEREMPUAN MEMBANGUN IDENTITAS HIBRIDA DAN NETRAL GENDER

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan lebih memilih netral gender. Mereka tidak ingin terlalu feminin (tradisional), tetapi juga tidak ingin terlalu maskulin. Berada di tengah-tengah. Ini dilakukan dengan lebih mengedepankan gambar yg memperlihatkan sedang bekerja, profesional dan ssbagainya

Juga Politisi perempuan Indonesia tidak memilih antara identitas tradisional dan identitas profesional. Mereka menggabungkan keduanya secara sadar dan strategis.

Dalam satu unggahan mereka tampil memimpin rapat, mengawasi proyek pembangunan, atau berbicara di forum kebijakan publik.

Dalam unggahan lain mereka memperlihatkan kehidupan keluarga, aktivitas keagamaan, atau keterlibatan dalam tradisi budaya lokal.

Kedua citra itu tidak tampil sebagai lawan.

Keduanya hadir sebagai pasangan yang saling melengkapi.

Temuan ini penting karena selama bertahun-tahun banyak teori politik mengasumsikan bahwa perempuan harus memilih salah satu jalan: menjadi pemimpin yang kuat atau menjadi perempuan yang diterima budaya.

Penelitian ini menunjukkan bahwa asumsi tersebut semakin kehilangan relevansinya.

Politisi perempuan Indonesia justru membangun model kepemimpinan baru yang mampu memadukan keduanya secara simultan.

Mereka memperoleh legitimasi budaya tanpa kehilangan legitimasi profesional.

Mereka diterima sebagai bagian dari masyarakat tanpa kehilangan otoritas sebagai pemimpin.

Dalam perspektif komunikasi politik, strategi ini merupakan bentuk adaptasi yang sangat cerdas terhadap realitas sosial Indonesia yang kompleks.

Namun identitas hibrida ini juga menyimpan ketegangan: sejauh mana ia benar-benar membebaskan, dan sejauh mana ia justru memperhalus tuntutan lama agar perempuan selalu menyesuaikan diri dengan norma mayoritas?

-000-

TEMUAN KEDUA:

INSTAGRAM MENJADI ARENA POLITIK VISUAL YANG MANDIRI

Penelitian ini juga menemukan bahwa Instagram telah mengubah hubungan antara politisi perempuan dan publik.

Pada masa lalu, media massa tradisional berfungsi sebagai penjaga gerbang informasi. Citra seorang politisi sangat bergantung pada bagaimana wartawan, editor, atau stasiun televisi membingkai dirinya.

Kini situasinya berubah.

Instagram memungkinkan politisi perempuan mengendalikan narasinya sendiri.

Mereka memilih foto yang akan ditampilkan. Mereka menentukan sudut kamera. Mereka mengatur ritme komunikasi. Mereka memutuskan pesan apa yang ingin ditekankan kepada publik.

Perubahan ini sangat penting karena perempuan selama bertahun-tahun sering mengalami bias representasi dalam media konvensional.

Tidak jarang perhatian publik lebih banyak diarahkan pada penampilan fisik dibandingkan kompetensi dan gagasan mereka.

Instagram memberikan ruang yang lebih luas untuk mengatasi keterbatasan tersebut.

Melalui media sosial, politisi perempuan dapat membangun identitas politik yang lebih utuh dan lebih kompleks.

Mereka tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cara orang lain mendefinisikan diri mereka.

Mereka memiliki kesempatan untuk mendefinisikan dirinya sendiri.

-000-

TEMUAN KETIGA:

SIMBOL BUDAYA DAN RELIGI MENJADI MODAL POLITIK

Temuan ketiga menunjukkan bahwa simbol budaya dan religius memainkan peran penting dalam komunikasi politik perempuan Indonesia.

Pakaian adat, kegiatan keagamaan, interaksi keluarga, dan aktivitas sosial bukan sekadar dekorasi visual.

Semua itu berfungsi sebagai modal simbolik untuk membangun kepercayaan publik.

Dalam masyarakat yang sangat beragam seperti Indonesia, pemilih tidak hanya mencari kompetensi. Mereka juga mencari kedekatan nilai.

Karena itu, simbol budaya dan religius menjadi bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat luas.

Namun penelitian ini menemukan sesuatu yang lebih menarik.

Simbol-simbol tersebut hampir selalu dipadukan dengan representasi profesionalisme.

Foto dalam kegiatan budaya sering disandingkan dengan aktivitas pelayanan publik.

Foto dalam kegiatan keagamaan sering diikuti dokumentasi kerja lapangan atau aktivitas pemerintahan.

Kombinasi ini menciptakan pesan yang sangat kuat.

Pemimpin yang baik bukan hanya dekat dengan nilai-nilai masyarakat, tetapi juga mampu bekerja secara efektif untuk masyarakat.

Di sinilah letak kecanggihan strategi komunikasi politik perempuan Indonesia yang berhasil dipetakan oleh penelitian ini.

-000-

Analisis terhadap   5.890 posting dari 97 politisi (anggota dpr) perempuan, menemukan bahwa 84,54% unggahan bersifat personalisasi. 

Namun personalisasi itu tidak didominasi oleh foto keluarga atau kehidupan pribadi. Yang paling dominan justru personalisasi profesional: rapat, kunjungan kerja, pelayanan publik, dan aktivitas resmi politik. 

Sementara konten emosional dan keluarga hanya muncul secara selektif. Bahkan ekspresi gagasan dan posisi kebijakan merupakan kategori yang paling jarang ditemukan. 

Temuan ini menunjukkan bahwa politisi perempuan Indonesia lebih memilih membangun legitimasi melalui citra “sedang bekerja” daripada melalui narasi kehidupan pribadi. 

Di luar tiga temuan utama tersebut, ada satu pola yang sangat menarik. Semakin profesional citra yang ditampilkan seorang politisi perempuan, semakin besar pula kebutuhan untuk menampilkan sisi personal dan kemanusiaannya. 

Dengan kata lain, profesionalisme ternyata tidak menggantikan kedekatan emosional. Justru keduanya tumbuh bersama. 

Dalam banyak kasus, unggahan yang memperlihatkan aktivitas kepemimpinan memperoleh makna yang lebih kuat ketika disandingkan dengan narasi keluarga, kegiatan sosial, atau momen religius. 

Temuan ini mengejutkan karena selama bertahun-tahun teori politik modern cenderung menganggap profesionalisme dan identitas personal sebagai dua kutub yang berbeda. 

Penelitian ini menunjukkan hal yang sebaliknya. Di era Instagram, publik tidak hanya ingin mengetahui apakah seorang pemimpin mampu bekerja. Publik juga ingin mengetahui siapa manusia yang bekerja di balik jabatan itu. 

Yang dicari bukan hanya kompetensi, melainkan kompetensi yang memiliki wajah kemanusiaan.

Pengalaman pribadi saya sebagai konsultan politik sejak Pemilu 2004 membuat temuan ini terasa sangat akrab. 

Selama lebih dari dua dekade mengamati perilaku pemilih Indonesia, saya berkali-kali menemukan bahwa perempuan kandidat hampir selalu dinilai dengan ukuran yang berbeda dibandingkan laki-laki. 

Ketika seorang kandidat laki-laki tampil tegas, publik melihatnya sebagai tanda kepemimpinan. 

Namun ketika karakter yang sama muncul pada kandidat perempuan, tidak jarang muncul pertanyaan tambahan mengenai keramahan, keibuan, atau kesantunannya. 

Dalam berbagai diskusi kelompok dan survei yang saya ikuti, saya menyaksikan bagaimana pemilih sering kali menuntut dua hal sekaligus dari seorang perempuan pemimpin: ia harus kuat, tetapi tidak boleh terasa terlalu keras; ia harus dekat dengan rakyat, tetapi tetap terlihat berwibawa. 

Karena itu, ketika penelitian ini menemukan pola identitas hibrida di Instagram, saya tidak melihatnya sebagai sekadar strategi media sosial. 

Saya melihatnya sebagai jawaban kreatif terhadap realitas sosial yang telah lama hidup dalam alam bawah sadar politik Indonesia.

-000-

Untuk memahami isu ini lebih dalam, ada dua buku yang sangat penting untuk dibaca.

Buku pertama adalah The Second Sex karya Simone de Beauvoir, pertama kali diterbitkan pada tahun 1949.

Buku ini merupakan salah satu karya paling berpengaruh dalam sejarah pemikiran modern mengenai perempuan.

Gagasan paling relevan dari buku ini adalah bahwa identitas perempuan bukan semata-mata produk biologis, melainkan juga hasil konstruksi sosial yang dibentuk oleh sejarah, budaya, dan relasi kekuasaan.

Beauvoir menunjukkan bahwa perempuan selama berabad-abad ditempatkan sebagai “yang lain”, yaitu pihak yang selalu didefinisikan melalui standar yang dibuat oleh laki-laki.

Akibatnya, perempuan sering menghadapi tuntutan yang saling bertentangan. Mereka diminta berprestasi, tetapi tidak boleh terlalu ambisius. Mereka diminta memimpin, tetapi tidak boleh terlihat terlalu dominan.

Ketika membaca penelitian mengenai politisi perempuan Indonesia di Instagram, kita melihat bahwa gagasan Beauvoir masih sangat relevan.

Arena pertarungan memang berubah.

Namun dilema dasarnya tetap sama.

Perempuan masih terus bernegosiasi dengan ekspektasi sosial yang kompleks.

Karena itu, buku ini membantu kita memahami akar historis dari fenomena yang ditemukan dalam penelitian tersebut.

-000-

Buku kedua adalah Lean In: Women, Work, and the Will to Lead karya Sheryl Sandberg yang diterbitkan pada tahun 2013.

Jika Beauvoir menjelaskan akar masalahnya, Sandberg menjelaskan bagaimana perempuan menghadapi tantangan itu dalam dunia modern.

Sandberg menunjukkan bahwa banyak hambatan terhadap perempuan tidak selalu hadir dalam bentuk diskriminasi yang terang-terangan. Sering kali hambatan itu hadir dalam bentuk stereotip yang tidak disadari.

Perempuan yang menunjukkan ambisi sering dinilai berbeda dibanding laki-laki yang menunjukkan ambisi yang sama.

Perempuan yang tegas sering dianggap agresif, sementara laki-laki yang tegas dianggap pemimpin.

Temuan penelitian Eriyanto dan Denny JA memperlihatkan bagaimana para politisi perempuan Indonesia berusaha menjawab dilema tersebut melalui strategi visual yang cermat.

Instagram menjadi alat untuk membangun kredibilitas sekaligus kedekatan.

Ia menjadi ruang untuk memperlihatkan bahwa kepemimpinan dan feminitas tidak harus saling meniadakan.

Karena itu, buku Sandberg membantu menjelaskan mengapa strategi identitas hibrida yang ditemukan dalam penelitian ini bukan sekadar fenomena Indonesia, melainkan bagian dari perubahan global mengenai kepemimpinan perempuan di abad ke-21.

-000-

Tentu saja tidak semua pihak akan sepakat dengan kesimpulan penelitian ini.

Sebagian kritikus berpendapat bahwa strategi visual di Instagram justru berisiko memperkuat stereotip lama.

Menurut mereka, ketika politisi perempuan terus menampilkan citra keibuan, religius, atau domestik, mereka sebenarnya tetap bergerak dalam kerangka budaya patriarkal yang sama.

Kritik lain bahkan lebih jauh.

Dominasi politik visual dianggap berpotensi menggeser perhatian publik dari kualitas kebijakan menuju kualitas pencitraan. Dalam situasi seperti itu, kandidat yang paling menarik secara visual bisa memperoleh keuntungan lebih besar dibanding kandidat yang paling kompeten.

Kedua kritik tersebut layak dipertimbangkan.

Namun penelitian ini menunjukkan gambaran yang lebih kompleks.

Yang terjadi bukanlah reproduksi pasif terhadap stereotip.

Yang terjadi adalah proses negosiasi aktif terhadap stereotip.

Para politisi perempuan menggunakan simbol budaya yang telah dikenal publik sebagai sumber legitimasi untuk memperluas ruang kepemimpinan mereka.

Selain itu, penelitian ini juga tidak menemukan bahwa citra menggantikan substansi.

Sebaliknya, citra sering kali berfungsi sebagai pintu masuk menuju substansi.

Dalam ekosistem digital yang sangat padat informasi, visual menjadi sarana awal untuk menarik perhatian, sementara gagasan tetap menjadi faktor yang menentukan keberlanjutan dukungan publik.

Karena itu, persoalannya bukan memilih antara citra dan substansi.

Persoalannya adalah bagaimana keduanya bekerja bersama secara efektif.

-000-

Sebagai seseorang yang selama puluhan tahun mengamati perilaku pemilih Indonesia, saya berkali-kali menemukan satu pelajaran yang sama.

Politik sesungguhnya bukan hanya pertarungan program.

Politik adalah pertarungan makna.

Dalam berbagai survei nasional yang saya lakukan sejak era Reformasi, saya melihat bahwa pemilih tidak hanya memilih berdasarkan kebijakan. Mereka juga memilih berdasarkan persepsi mengenai siapa yang layak dipercaya.

Dahulu persepsi itu dibangun melalui televisi dan surat kabar.

Kini persepsi itu dibangun melalui layar ponsel yang berada hanya beberapa sentimeter dari wajah kita.

Ketika meneliti Instagram para politisi perempuan Indonesia, saya melihat sesuatu yang lebih besar daripada sekadar strategi kampanye.

Saya melihat sebuah proses sejarah.

Saya melihat perempuan Indonesia sedang membangun definisi baru mengenai kepemimpinan di ruang digital.

Mereka tidak menunggu izin untuk hadir.

Mereka hadir.

Mereka tidak meminta definisi baru tentang kepemimpinan.

Mereka menciptakannya.

Di balik setiap foto yang tampak sederhana, berlangsung percakapan panjang antara budaya, identitas, kekuasaan, dan masa depan demokrasi.

-000-

Penelitian ini pada akhirnya tidak hanya berbicara tentang Instagram.

Ia berbicara tentang perjalanan panjang perempuan untuk memperoleh ruang yang setara dalam percakapan publik.

Selama berabad-abad, perempuan sering diminta memilih antara diterima atau berpengaruh, antara dicintai atau dihormati, antara menjadi diri sendiri atau memenuhi harapan masyarakat.

Riset ini menunjukkan bahwa generasi baru politisi perempuan Indonesia mulai menolak pilihan palsu tersebut.

Mereka membangun jalan ketiga.

Mereka menunjukkan bahwa seseorang dapat menjadi pemimpin yang efektif tanpa harus meninggalkan identitas kemanusiaannya.

Di situlah makna terdalam penelitian ini.

Demokrasi yang matang bukanlah demokrasi yang memaksa setiap orang menjadi seragam.

Demokrasi yang matang adalah demokrasi yang memberi ruang bagi beragam identitas untuk tampil, bernegosiasi, dan berkontribusi dalam kehidupan publik.

Pada akhirnya, masa depan politik tidak ditentukan oleh siapa yang paling berhasil menguasai panggung.

Ia ditentukan oleh siapa yang paling mampu mengubah keaslian dirinya menjadi kepercayaan publik.

Mungkin itulah pelajaran terbesar dari penelitian ini: pemilih masa kini tidak lagi mencari pemimpin yang kuat atau pemimpin yang manusiawi. Mereka mencari pemimpin yang mampu menjadi keduanya sekaligus.

Di abad digital, kekuasaan mungkin lahir dari citra, tetapi hanya kepercayaan yang mampu membuatnya bertahan.

Jakarta, 23 Juni 2026

-000-

REFERENSI

Eriyanto & Denny Januar Ali. (2026). Spectrum of Gendered Self-Presentation and Visual Politics: A Study of Indonesian Women Politicians’ Campaigns on Instagram. Cogent Arts & Humanities. Taylor & Francis Group.

Simone de Beauvoir. (1949). The Second Sex. Paris: Gallimard.

Sheryl Sandberg. (2013). Lean In: Women, Work, and the Will to Lead. New York: Alfred A. Knopf.