Menyusun Nyali di Tengah Pusaran: Kemana Arah Kesadaran Kritis Mahasiswa?

Oleh Yani Andoko 

Ketika Panggung Kampus Berubah Jadi Panggung Dagang

Dulu, kampus sering disebut sebagai “menara gading”. Tempat mahasiswa merenung, membaca teks-teks berat, dan mengguncang dunia dengan aksi nyata. Tapi sekarang, menara itu berubah jadi pusat perbelanjaan. Lihat saja: biaya kuliah melambung, magang jadi ajang eksploitasi, dan gelar terasa seperti sekadar tiket masuk ke pasar kerja yang sempit. Mahasiswa dipaksa jadi wiraswastawan atas dirinya sendiri.

Di tengah gegap gempita portofolio, internship, dan side hustle, pertanyaan besarnya: masih sadarkah mahasiswa bahwa bangsa ini sedang kritis?

Bukan kritis dalam arti pintar mengkritik, melainkan kritis karena sedang sakit kronis. Kemiskinan merata (9,36 persen penduduk masih di bawah garis kemiskinan per Maret 2024),   Utang negara menembus Rp8.000 triliun, dan demokrasi terasa seperti panggung sandiwara yang sutradaranya adalah oligarki. 

Lantas, di mana posisi mahasiswa? Apakah mereka masih menjadi social control atau justru sibuk mengontrol akun LinkedIn-nya sendiri?

Lebih ironis lagi, kampus yang seharusnya menjadi ruang perlawanan terhadap hegemoni kini justru menjadi mesin reproduksi neoliberalisme. Dosen diiming-imingi insentif publikasi di jurnal internasional yang berbayar, mahasiswa didorong menjadi “pengusaha muda” sejak semester awal, dan rektor bangga karena kampusnya masuk peringkat dunia berkat pendapatan sendiri. 

Di sinilah pentingnya kita membedah dengan santai, tapi tidak kehilangan pijakan: bagaimana mahasiswa memaknai situasi ini, dan apakah kesadaran kritis masih bisa tumbuh di tanah yang tandus?

Mahasiswa Terjepit, Kesadaran Terfragmentasi

Neoliberalisme: Si Manis yang Membius

Neoliberalisme datang dengan bungkus yang manis. “Dunia itu bebas, nak! Kamu harus kompetitif, mandiri, dan jangan bergantung pada siapa pun.” 

Kedengarannya inspiratif, bukan? Tapi di balik kata-kata motivasi itu, tersembunyi logika pasar yang kejam: pendidikan adalah komoditas, mahasiswa adalah konsumen, dan dosen adalah penyedia jasa yang dinilai dari jumlah kutipan dan proyek riset yang didanai industri.

Dampaknya nyata. Sejak diberlakukannya status PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum) di sejumlah kampus, biaya UKT (Uang Kuliah Tunggal) melonjak drastis. Di Universitas Gadjah Mada, misalnya, ada laporan kenaikan UKT hingga 9.900 persen dalam satu dekade. Ya, sembilan ribu sembilan ratus persen. Coba bayangkan, uang yang seharusnya untuk membeli buku, malah membengkak jadi biaya gedung rektorat yang megah, pusat olahraga ber-AC, dan studi banding pejabat kampus ke luar negeri.

Program “Merdeka Belajar Kampus Merdeka” (MBKM) yang digadang-gadang juga punya dua sisi. Di atas kertas, mahasiswa bebas magang di industri, mengambil proyek desa, atau menjadi guru di daerah terpencil. Di lapangan, banyak yang berakhir sebagai “budak korporat”: bekerja keras tanpa gaji, tanpa jaminan, dan gelar “pengalaman” sebagai satu-satunya imbalan. 

Seorang mahasiswa bercerita, “Saya magang 9 jam sehari di perusahaan konsultan, cuma dibilang ‘terima kasih’ dan secarik sertifikat. Padahal hasil kerja saya dipakai perusahaan untuk dapat proyek besar senilai miliaran rupiah.” Ini bukan lagi magang, ini eksploitasi berbalut inovasi.

Potret Mahasiswa Hari Ini: Antara Ambisi Dan Kecemasan

Untuk memahami kesadaran mahasiswa, kita lihat dulu keseharian mereka. Rata-rata mahasiswa perkotaan bangun pagi, cek notifikasi ponsel: tugas, undangan rapat, dan notifikasi pinjaman online yang jatuh tempo. Mereka berlari ke kampus, duduk di kelas sambil setengah mendengarkan dosen yang juga sibuk mengejar angka kredit. 

Sore hari, mereka bekerja paruh waktu di kafe, jadi kurir, atau menjadi content creator dadakan. Malamnya, begadang mengerjakan laporan magang sambil scroll media sosial melihat teman-temannya sudah diterima kerja di perusahaan bonafide.

Inilah realitas mahasiswa hari ini: terjepit. Mereka sadar bahwa ijazah saja tidak cukup, harus dibungkus dengan sertifikat, pengalaman organisasi, kemampuan bahasa asing, dan segudang skill teknis. 

Tekanan ini tidak datang dari dalam diri, melainkan dari sistem yang membuat mereka percaya bahwa kegagalan adalah kesalahan individu. Ketika lulus dan tidak kunjung mendapat kerja, mereka menyalahkan diri sendiri: “Apa kurang sertifikatku?” “Apa salah pilih jurusan?” 

Padahal, lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah sarjana yang dihasilkan setiap tahun (sekitar 1,5 juta sarjana baru per tahun, dengan tingkat pengangguran terbuka untuk diploma dan sarjana mencapai 5,5 persen pada 2024).

Kesadaran Reaktif: Api Sekejap Di Sekam Basah

Lalu, bagaimana sikap mahasiswa terhadap situasi bangsa yang makin carut-marut? Mereka tetap marah, tapi kemarahannya sering hanya seumur jagung. Ingat demo tolak UU Cipta Kerja tahun 2020? Luar biasa. Mahasiswa dari berbagai kampus dan organisasi (HMI, PMII, LMND, sampai BEM se-Indonesia) bersatu. Mereka sadar bahwa omnibus law itu adalah anak kandung neoliberalisme: memudahkan investasi, merugikan buruh dan petani, serta meluluhlantakkan lingkungan. 

Ribuan mahasiswa turun ke jalan, bentrok dengan polisi, dan beberapa ditahan.

Tapi setelah itu? Kembali ke bisnis masing-masing. Isu selanjutnya adalah kasus online bullying, lalu harga BBM, lalu omicorps, lalu gagal ginjal akut, lalu pemilu, lalu… dan seterusnya. 

Api perlawanan tidak pernah padam, tetapi juga tidak pernah cukup besar untuk membakar sistem yang keliru. Inilah yang disebut kesadaran reaktif: peka terhadap pemicu, tapi lemah dalam analisis struktur.

Seorang aktivis tua bercerita dengan nada getir: “Sekarang mahasiswa mudah sekali digerakkan oleh isu viral. Tapi mereka juga cepat sekali reda. Seperti korek api di tengah hujan. Sebentar nyala, padam lagi.” Kesadaran seperti ini tidaklah salah, tetapi ia tidak cukup untuk mengubah tatanan. Karena kapitalisme neoliberal tidak akan tumbang oleh protes yang sporadis; ia hanya bisa digerogoti oleh perlawanan yang sistemik, berkesinambungan, dan terorganisasi dengan baik.

Aktivisme Elitis: Ketika Pejuang Jadi “Lorong”

Ada kritik pedas yang dilontarkan dari dalam gerakan mahasiswa sendiri. Beberapa aktivis dianggap telah kehilangan kontak dengan realitas rakyat kecil. Mereka fasih berbicara tentang “hegemoni”, “kapitalisme”, dan “revolusi”, tapi kesulitan ngobrol dengan pedagang kaki lima di depan gerbang kampus. 

Istilah-istilah berat yang keluar dari mulut mereka bagaikan mantra yang tidak lagi sakti.

Seorang peneliti gerakan sosial pernah bercanda (tapi getir), “Aktivis kampus sekarang lebih sibuk dengan rapat koordinasi yang bertele-tele, membuat pamflet estetik dengan warna pastel, dan saling sindir di timeline Twitter daripada turun ke pabrik atau sawah.” 

Akibatnya, gerakan mahasiswa terkesan elitis dan eksklusif. Rakyat yang seharusnya menjadi sekutu, justru merasa tidak diwakili. Mereka bertanya, “Apa bedanya kalian dengan politisi yang janji manis?”

Tak heran jika kemudian muncul ungkapan “bem-nya BEM” atau “Lorong” (baca: elorong, kependekan dari ‘elek kaya gorong-gorong’—jorok dan hanya lewat saja). Ini adalah sindiran sinis bahwa aksi mahasiswa hanya formalitas, seremoni tahunan dalam memperingati hari-hari besar, tanpa membawa perubahan nyata. Aktivisme telah menjadi gaya hidup, bukan panggilan moral.

Ruang Digital: Antara Gerakan Nyata Dan Slacktivism

Media sosial adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, ia membantu menyebarkan informasi dengan cepat. Kasus kekerasan seksual di kampus, korupsi pejabat, atau kebijakan kontroversial bisa viral dalam hitungan jam. Petisi daring dapat ditandatangani puluhan ribu orang. Hashtag mengudara, membuat opini publik bergerak.

Namun di sisi lain, media sosial juga menciptakan ilusi partisipasi. Sebuah studi menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung merasa sudah “berbuat sesuatu” setelah like, share, atau menuliskan kutipan sastrawi di status WhatsApp. Mereka tidak melangkah lebih jauh untuk turun ke jalan, berorganisasi, atau melakukan riset mandiri. Inilah yang disebut slacktivism atau clicktivism: aktivisme kursi malas yang memuaskan nurani tanpa risiko.

Lebih parah lagi, algoritma media sosial menjebak mahasiswa dalam echo chamber dan filter bubble. Mereka hanya melihat konten yang sejalan dengan pendapatnya, sehingga tidak pernah terpapar pada argumen dari sudut pandang lain. Diskusi yang sehat, yang mempertajam pikiran kritis, justru tergantikan oleh perdebatan sengit yang cepat berubah jadi perang komentar.

Tapi, Jangan Putus Asa Dulu: Ada Titik Terang

Namun, dalam pusaran yang suram, ada titik-titik kecil cahaya. Beberapa gerakan yang berhasil membangun kesadaran struktural justru muncul dari isu-isu yang sangat dekat dengan kantong mahasiswa. Misalnya, gerakan Tolak Kenaikan UKT di sejumlah PTN seperti UGM, UI, dan UNNES pada 2023-2024. 

Di sini, mahasiswa tidak hanya demo, tetapi juga melakukan riset mandiri tentang aliran dana UKT, membuat aliansi dengan warga sekitar kampus yang juga terdampak (karena harga sewa naik), dan menolak membayar UKT secara kolektif meski diancam sanksi akademik.

Hal yang lebih menarik adalah munculnya kelas alternatif dan sekolah kritis di berbagai kota. Di sini, mahasiswa dan mantan mahasiswa belajar bersama teks-teks ekonomi politik, membaca ulang kebijakan publik, dan membangun kesadaran bahwa dunia lain itu mungkin. 

Di Malang, ada Sekolah Kritis yang rutin mengadakan diskusi tentang utang negara. Di Yogyakarta, ada Ruang Baca Kiri yang menyediakan literatur terlarang di perpustakaan kampus. Di Jakarta, Sekolah Solidaritas melatih aktivis muda untuk melakukan riset lapangan. Tempat-tempat ini ibarat oase di tengah gurun neoliberalisme.

Juga, gerakan solidaritas untuk Palestina (2023-2024) menjadi momen penting. Mahasiswa lintas kampus bersuara lantang menolak genosida dan imperialisme, meskipun ditekan oleh narasi “netralitas akademik” yang bias, bahkan beberapa rektor mengeluarkan surat edaran yang melibatkan unjuk rasa pro-Israel. Ini menunjukkan bahwa nalar anti-penjajahan masih hidup, dan mahasiswa masih mampu melihat bahwa penindasan tidak punya batas negara.

Faktor Pelemah: Ekonomi, Represi, Dan Sinisme

Apa yang paling melemahkan kesadaran kritis mahasiswa? Setidaknya ada tiga faktor besar.

Pertama, tekanan ekonomi. Mahasiswa zaman sekarang harus membiayai hidupnya sendiri. UKT yang mahal, biaya kos, transportasi, dan kebutuhan sehari-hari memaksa mereka bekerja paruh waktu. 

Tidak semua orang punya orang tua kaya. Akibatnya, waktu dan energi habis untuk survival, bukan untuk perenungan kritis. Seorang mahasiswa pekerja mengatakan, “Saya ingin ikut diskusi dan aksi, tapi setelah shift 8 jam sebagai kasir, badan rasanya remuk. Tidur saja sudah syukur.”

Kedua, represi kampus dan negara. Aktivis yang lantang mengkritik kebijakan kampus bisa dijatuhi sanksi: pembekuan KRS, skorsing, bahkan DO. Beberapa kampus juga bekerja sama dengan aparat untuk memata-matai kegiatan mahasiswa yang dianggap “radikal”. Ancaman KUHP baru dan UU ITE juga menghantui. Efek gentar ini nyata; banyak mahasiswa memilih bungkam dan fokus pada karir saja.

Ketiga, sinisme dan krisis kepercayaan. Generasi milenial dan Z tumbuh di tengah kegagalan reformasi. Mereka melihat bahwa rezim berganti, tetapi oligarki tetap sama. Korupsi tetap merajalela. Keadilan sosial masih mimpi. Akibatnya, banyak yang sinis dan mengatakan, “Ah, gerakan mahasiswa zaman sekarang percuma. Semuanya sudah diatur penguasa.” Sinisme ini, jika tidak dikelola, bisa menjadi bumerang: bukannya memicu perlawanan, malah mematikan semangat.

Membangun Kembali Dari Akar Rumput

Lalu, apa yang bisa dilakukan? 

Jawabannya: tidak ada jalan pintas. Kesadaran kritis tidak bisa diunduh dalam bentuk modul daring atau sertifikat webinar. Ia harus dibangun dari bawah, lewat interaksi langsung, lewat pembacaan yang tekun, dan lewat aksi kolektif yang terus-menerus.

Beberapa strategi yang mulai dijalankan oleh kantong-kantong kecil mahasiswa sadar adalah:

Menyelenggarakan forum-forum studi kecil, tidak harus besar, cukup 5-10 orang, membaca satu teks pendek, lalu mendiskusikannya dalam konteks lokal.

Membangun aliansi dengan gerakan sosial di luar kampus: buruh, petani, kelompok nelayan, dan warga yang terkena dampak proyek investasi. Dengan cara ini, mahasiswa tidak lagi eksklusif.

Menggunakan media sosial secara lebih cerdas, misalnya membuat konten edukasi yang tidak hanya viral tetapi juga membekas, serta mengajak diskusi yang sehat (bukan perang komentar).

Mendorong perubahan kurikulum lewat perjuangan di senat akademik, meskipun lambat, tetapi bisa membuka ruang untuk mata kuliah kritis.

Menolak logika kompetisi yang beracun, misalnya dengan membangun sistem belajar bersama, berbagi catatan, dan saling mendukung, bukan saling menjatuhkan demi nilai IPK.

Antara Bertahan Atau Berubah

Jadi, apakah kesadaran kritis mahasiswa mati? Tentu tidak. Ia hanya terjepit. Terjepit antara tekanan ekonomi (harus cepat kerja), represi kampus (ancaman DO), dan godaan gaya hidup digital (scroll media sosial tanpa akhir). 

Tapi seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghormati jasa pahlawannya.” Mahasiswa adalah pahlawan masa depan, tetapi mereka tidak akan bisa berbuat banyak jika terus dibius oleh logika pasar yang membuat mereka sibuk dengan urusan perut masing-masing.

Kesadaran kritis tidak lahir dari ruang hampa. Ia butuh asupan: membaca, berdiskusi, turun ke lapangan, dan berani mengatakan “tidak” pada ketidakadilan. Ia juga butuh organisasi yang tidak hanya sibuk dengan jabatan, tapi dengan perjuangan kolektif. Dan yang paling penting, ia butuh ruang untuk berlatih, membuat kesalahan, dan belajar lagi.

Untuk para mahasiswa yang sedang membaca esai ini: tanyakan pada dirimu sendiri, apakah kampus ini hanya tempatmu menitipkan portofolio, atau tempatmu menempa nurani? Apakah diploma hanya secarik kertas, atau senjata untuk membela mereka yang tak bersuara? 

Apakah scroll TikTok lebih penting daripada membaca laporan tahunan tentang utang negara?

Jika kita kehilangan mahasiswa yang kritis, maka hilanglah satu-satunya harapan bahwa sistem yang tidak adil ini bisa diubah. Dan jika harapan itu hilang, maka yang tersisa hanyalah kegelapan pasar yang tidak pernah puas, yang akan terus memangsa siapa pun, termasuk mahasiswa itu sendiri. Jadi, mari kita susun nyali di tengah pusaran.

Karena pada akhirnya, kesadaran bukanlah hadiah, ia adalah pilihan. Dan pilihan itu ada di tangan kita, para mahasiswa yang masih percaya bahwa dunia yang lebih adil mungkin diwujudkan.

                 Batu, 30 April 2026