Sipil Berdaulat, Militer Menjaga
Oleh Yani Andoko
Kita ilustrasikan sebuah klub sepak bola. Pemain bintangnya hebat: tendangan keras, tekel akurat, stamina prima. Tapi suatu hari, sang pemain bintang mengambil alih klub, memecat manajer, dan memerintahkan sendiri strategi pertandingan. Kacau, kan?
Klub itu mungkin tetap menang beberapa laga, tapi cepat atau lambat akan hancur karena tak ada sistem, tak ada pembagian peran. Para pemain lain bingung, suporter kecewa, dan klub kehilangan arah.
Nah, negara juga begitu. Militer adalah “pemain bintang” dalam urusan pertahanan. Tapi di negara demokrasi, jangan sampai pemain bintang itu merangkap jadi manajer, apalagi pemilik klub. Siapa bos sebenarnya? Sipil. Artikel ini akan mengajak Anda merenungkan satu prinsip kunci: kekuasaan adalah sipil, militer adalah pelindungnya bukan sebaliknya.
Analitis Ala Ngopi Bareng
Militer Hebat, Tapi Bukan “Negara Dalam Negara”
Kita semua bangga pada TNI. Profesional, tangguh, dan selalu siap sedia. Saat bencana, mereka pertama turun. Saat perbatasan rawan, mereka siaga. Saat pandemi COVID-19, TNI membantu distribusi logistik dan mengerjakan rumah sakit darurat. Itu semua patut diacungi jempol.
Tapi jangan lupa: dalam demokrasi, tugas utama militer adalah melindungi kekuasaan sipil yang sah, bukan menjadi kekuasaan itu sendiri. Frasa “negara dalam negara” (state within a state) adalah mimpi buruk demokrasi. Sejarah mencatat banyak negara jatuh miskin dan otoriter karena militer mengambil alih kursi pemerintahan.
Contoh nyata:
Myanmar (2021): Militer menggulingkan pemerintah sipil Aung San Suu Kyi. Hasilnya? Ekonomi ambruk, lebih dari satu juta orang mengungsi, dan negara menjadi paria internasional.
Thailand (kudeta 2014): Militer berkuasa selama hampir satu dekade. Meski ada pemilu kemudian, pengaruh militer masih sangat kuat lewat konstitusi yang dirancang sendiri. Demokrasi Thailand seperti “pasien yang tak kunjung sembuh.”
Pelajaran dari mereka: sekali militer merasa bisa merebut kekuasaan dengan mudah, maka budaya kudeta akan terus mengancam. Indonesia pasca-Reformasi 1998 berhasil meninggalkan era dwifungsi ABRI. Itu prestasi besar yang harus dijaga.
Clausewitz Dan Filosofi “Perang Adalah Kelanjutan Politik”
Carl von Clausewitz, filsuf perang dari Prusia abad ke-19, punya petuah terkenal dalam bukunya On War: “Perang adalah kelanjutan politik dengan cara lain.” Mungkin terdengar macho, tapi maknanya dalam: keputusan untuk berperang atau damai, menentukan musuh atau sahabat, mengalokasikan anggaran pertahanan semua itu adalah urusan politik. Dan politik di demokrasi dijalankan oleh sipil (presiden, parlemen, menteri kabinet). Militer hanyalah alat teknis.
Mari pahami dengan analogi:
Politik = arsitek yang merancang rumah.
Militer = kontraktor yang membangun sesuai cetak biru.
Kontraktor yang hebat tidak lantas berhak mengubah desain seenaknya, apalagi mengambil alih kepemilikan rumah.
Dalam keadaan negara aman (tidak ada perang), militer harus kembali ke pangkalnya. Mereka tetap berlatih, menjaga kesiapan, melakukan operasi militer selain perang (OMSP) seperti bantuan bencana dan pengamanan perbatasan. Tapi mereka tidak aktif secara politis. Inilah disiplin tertinggi: menjadi kuat, namun tidak menggunakan kekuatan itu untuk merebut kendali.
Supremasi Sipil Bukan Melemahkan, Tapi Menguatkan Profesionalisme
Ada kekhawatiran yang sering muncul di warung kopi: “Jika sipil yang pegang kendali, apakah militer jadi lemah? Apa tidak lebih baik jenderal yang jadi presiden supaya negara kuat?”
Jawabannya: Justru sebaliknya.
Supremasi sipil adalah benteng profesionalisme militer. Mengapa?
Militer fokus pada kemampuan inti Latihan, taktik, intelijen, logistik. Tidak perlu sibuk dengan urusan politik yang penuh intrik dan bagi-bagi kekuasaan.
Militer terhindar dari korupsi politik Di banyak negara, militer yang masuk politik cenderung korup karena harus membiayai partai atau kampanye dari anggaran negara.
Kalau
Militer mendapat legitimasi rakyat Ketika militer tunduk pada pemerintah sipil yang dipilih rakyat, maka setiap operasi militer (termasuk yang kontroversial) memiliki mandat moral dan hukum yang jelas.
Contoh nyata:
Amerika Serikat: Menteri pertahanan selalu sipil (kecuali pensiunan jenderal yang sudah bukan anggota aktif). Jenderal bintang empat seperti Dwight Eisenhower setelah pensiun menjadi presiden tetap dalam kerangka sipil, bukan kudeta. Militer AS sangat profesional dan dihormati, meski supremasi sipil sangat kental.
Jerman pasca Perang Dunia II: Militer (Bundeswehr) dirancang dengan prinsip Innere Führung (kepemimpinan internal) yang menekankan ketaatan pada hukum dan konstitusi sipil. Hasilnya: Jerman menjadi kekuatan ekonomi demokratis tanpa takut militer nakal.
Indonesia era Reformasi: Penghapusan dwifungsi ABRI, pengurangan kursi TNI di DPR, dan pembentukan Komnas HAM. Meski masih ada pekerjaan rumah (seperti jabatan sipil untuk purnawirawan), arahnya sudah benar.
Data Opini Publik Dan Tantangan Di Indonesia
Tidak sekadar teori. Mari lihat fakta. Survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA pada 2023 menunjukkan bahwa sekitar 78% rakyat Indonesia setuju TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis. Artinya, kesadaran sipil sudah kuat. Masyarakat lebih memilih tentara yang profesional di barak dari pada tentara yang duduk di parlemen atau jadi bupati.
Namun, tantangan tetap ada:
Jabatan sipil untuk purnawirawan: Bukan hal tabu jika memang kualifikasi dan dibutuhkan. Tapi harus transparan, terbatas, dan berdasarkan permintaan institusi sipil, bukan “jatah kekuasaan.”
Idealnya, purnawirawan tidak mendominasi kursi strategis seperti BUMN atau kementerian.
Politik uang dan keberpihakan: Selalu ada godaan bagi perwira aktif untuk mendukung calon tertentu demi keuntungan pribadi atau institusi. Di sinilah peran pengawasan internal (Propam) dan eksternal (Komnas HAM, DPR) sangat krusial.
Memori Orde Baru: Masih ada sebagian generasi yang menganggap “keamanan lebih penting dari demokrasi.” Padahal, keamanan tanpa demokrasi hanya menghasilkan ketakutan, bukan ketenteraman sejati.
Mitos Yang Perut Diluruskan
Agar tidak salah paham, mari bedah beberapa mitos:
Mitos Fakta
“Militer harus ikut politik karena mereka yang menjaga kedaulatan.” Kedaulatan dijaga dengan profesionalisme, bukan dengan masuk ke partai atau kabinet. Polisi juga menjaga keamanan, tapi tidak ikut politik.
“Supremasi sipil berarti militer diabaikan anggarannya.” Tidak. Justru kontrol sipil memastikan anggaran pertahanan tepat sasaran dan diawasi publik.
“Di negara darurat militer, supremasi sipil gugur.” Darurat militer tetap harus berdasarkan undang-undang dan disetujui parlemen. Itu pun sementara. Bukan alasan untuk kudeta permanen.
Kesimpulan Yang Berkesan
Mari kembali ke analogi klub sepak bola. Militer adalah kiper andalan sekaligus kapten tim. Kiper boleh memberi instruksi pada bek, bersuara di ruang ganti, bahkan memotivasi rekan-rekan. Tapi dia tidak boleh memutuskan taktik tim secara keseluruhan, apalagi memecat pelatih dan direktur klub. Dalam demokrasi, pelatih dan direktur adalah sipil yang dipilih rakyat melalui pemilu.
Pesan terakhir yang ingin saya tanamkan:
Kekuasaan adalah sipil. Militer adalah pelindung kekuasaan itu. Bukan sebaliknya.
Kalau prinsip ini hidup dalam keseharian kita dari ruang rapat DPR, hingga obrolan santai di warung kopi maka demokrasi Indonesia akan sehat, kokoh, dan tidak mudah digoyah oleh siapa pun, termasuk seragam terbaik sekalipun.
Karena pada akhirnya, negara yang kuat bukanlah negara di mana militernya mengatur segalanya, melainkan negara di mana setiap institusi tahu tempatnya, dan rakyat merasa aman tanpa perlu takut pada alat negaranya sendiri.
Cobalah Anda bayangkan jika besok pagi jenderal aktif mengumumkan bahwa mereka mengambil alih pemerintahan karena alasan “keamanan nasional,” apa yang akan Anda rasakan? Takut? Marah? Atau justru lega? Jika jawaban Anda takut atau marah, maka Anda paham mengapa supremasi sipil begitu penting. Jangan biarkan demokrasi kita jadi cerita horror seperti Myanmar.
Batu, 20 April 2026
