Program MBG: Keep Going or Not to Go?
Oleh Ir. Azhar, M.T.
Dosen Pada Fakultas Teknik Universitas Lampung
Berdasarkan riwayat dari perawi yang agak bisa dipercaya, yang namanya MBG (Makan Bergizi Gratis) alias memakan makanan yang bergizi tanpa harus membayar kepada penyedia makanan, bermula pada tahun 2006; jauh sebelum Partai Gerindra dibentuk, dan semakin jauh ke belakang dari pengangkatan Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden. Singkat kata, setelah Prabowo Subianto resmi menjabat sebagai presiden, program MBG pun secara resmi diluncurkan secara nasional pada 6 Januari 2025.
Kalau diperhatikan secara seksama, program MBG ini sangat mulia. Betapa tidak, pada 3 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa program MBG merupakan upaya pemerintah untuk memastikan pemenuhan gizi anak-anak Indonesia sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia nasional.
“Ada bagian-bagian negara kita yang lebih dari 20 persen, mendekati 30 persen, anak-anak kita kurang gizi. Yang terjadi adalah apa yang disebut stunting, sel otak kurang berkembang, sel otot kurang berkembang, sel otak, otot dan tulang kurang berkembang,” ucap Presiden.
Sebelumnya, pada tanggal 1 Juni 2026, dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila, presiden Prabowo mengatakan “Kita terus memberi Makan Bergizi Gratis untuk membangun generasi Indonesia yang sehat dan unggul dan cerdas”. Bahkan sebelumnya lagi, pada tanggal 22 Februari 2025, Direktur Promosi dan Edukasi Gizi, Badan Gizi Nasional (BGN), Khairul Hidayati mengatakan program MBG tidak hanya bertujuan mengatasi kelaparan dan kekurangan gizi saat ini, tetapi juga mendukung peningkatan kesehatan, kecerdasan, dan daya saing generasi mendatang.
“Program ini dirancang untuk menyediakan makanan bergizi dengan menu yang disesuaikan dengan ketersediaan bahan pangan lokal, sehingga tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujarnya.
Kemudian, pada tanggal 9 Juni 2026, presiden Prabowo memanggil jajaran Dewan Ekonomi Nasional (DEN) yang dipimpin oleh Luhut Binsar Panjaitan untuk memberi laporan hasil survei tentang dampak MBG. Apa hasil survei itu? Hasilnya adalah sebanyak 86,9 persen SPPG yang menjadi sasaran survei paling tidak melibatkan satu UMKM sebagai pemasok bahan baku, sebanyak 64–65 persen sektor UMKM yang masuk ekosistem supply chain MBG itu berada di lokasi yang sama dengan SPPG-nya, 99 persen tenaga kerja yang diserap oleh SPPG merupakan warga sekitar lokasi berdirinya SPPG.
Penting untuk dicatat di sini bahwa metode survei itu menggunakan teknik random samplingberbasiskan komputer dan memilih 800 titik survei. Perlu diketahui juga bahwa jumlah SPPG saat ini ada sebanyak 29.990 yang sudah berstatus operasional di seluruh wilayah Indonesia.
Artinya, yang disurvei oleh komputer itu hanyalah sekitar 2,7 persen. Dengan kata lain, hasil survei yang terkesan sudah sangat baik itu dan dilakukan oleh komputer (bukan survei ril di lapangan) secara statistika bisa diterima.
Masalahnya adalah hasil survei itu sama sekali tidak menyentuh tujuan pokok dari MBG yang sangat mulia itu, yang digadang-gadang sebagai untuk memenuhi kecukupan gizi bagi siswa sekolah. Hasil survei masih terbatas pada dampak di sektor ekonomi.
Setelah resmi menjabat, Presiden Prabowo meluncurkan program MBG ini secara nasional pada 6 Januari 2025. Perjalanan waktu membawa program ini telah berjalan sekitar 521 hari hingga memasuki bulan Juni 2026. Namun, dalam usia yang sudah melewati satu tahun tersebut, publik belum mendengar kabar sahih tentang anak-anak penerima manfaat yang mendadak bertambah pintar atau jarang sakit-sakitan.
Hal ini wajar, karena mencetak generasi cerdas memerlukan penunjang berupa ekosistem pendidikan dan infrastruktur sekolah yang memadai, bukan sekadar urusan membagikan kotak nasi.
Sebaliknya, alih-alih prestasi akademik, eksekusi program di lapangan justru memantik ironi sosial yang mendalam. Di sekolah-sekolah, kita tidak pernah melihat pemandangan anak-anak yang antusias atau berebut makanan MBG karena kelaparan. Makanan itu datang dan pergi begitu saja tanpa ikatan kebutuhan emosional maupun fisik dari para siswa.
Ketika menuai masalah logistik dan dana dari pemerintah pusat tersendat di beberapa daerah, program MBG sempat terhenti total. Menariknya, tidak ada satu pun siswa yang mengeluh, protes, atau meributkan hilangnya layanan makan gratis tersebut.
Keheningan para siswa ini menjadi bukti sosiologis yang tak terbantahkan: program MBG sama sekali tidak dirindukan oleh anak-anak yang menjadi target utamanya.
Anomali psikologis ini diperparah oleh beban operasional yang bergeser ke pundak pihak sekolah. Alih-alih fokus pada kegiatan belajar-mengajar, para guru di lapangan justru merasa terbebani karena mendadak harus menyambi tugas sebagai petugas logistik. Merekalah yang harus sibuk mengatur, mendata, dan membagi-bagikan paket MBG di ruang-ruang kelas setiap hari.
Situasi ini diperburuk oleh fakta kesehatan yang kelam; sejak awal 2025 hingga April 2026, tercatat ada sekitar 33.626 anak yang mengalami keracunan atau gangguan kesehatan yang diduga kuat terkait dengan hidangan MBG. Ketakutan akan higienitas makanan ini membuat berhentinya program secara temporer justru membawa kelegaan tersembunyi bagi siswa, guru, dan orang tua.
Lantas, siapa yang sebenarnya histeris dan meributkan ketika dana pemerintah tersendat dan program ini terhenti? Jawabannya jelas: para pengelola, yayasan, dan vendor pihak ketiga. Begitu aliran dana macet, konflik internal langsung pecah di tingkat atas. Mereka saling sikut, saling ribut, dan saling menyalahkan.
Reaksi ini menjadi konfirmasi paling telanjang bahwa motivasi penggerak program di tingkat elit bukanlah ketulusan untuk memperbaiki gizi anak bangsa, melainkan demi mengamankan perputaran uang dan margin keuntungan bisnis mereka.
Kepanikan para pengelola ini sangat beralasan jika melihat besarnya “kue” anggaran yang diperebutkan. Dengan estimasi jumlah siswa mencapai 49 juta anak dari jenjang PAUD hingga SMA, dan indeks rata-rata Rp14.000 per siswa selama 200 hari sekolah, pemerintah harus menggelontorkan dana setidak-tidaknya mencapai Rp137,2 triliun per tahun.
Sebagai pembanding, andaikan anggaran super jumbo itu dialokasikan untuk merombak fisik pendidikan, pemerintah bisa membangun 24.000 unit sekolah baru yang sederhana, atau mendirikan 686 SMA unggulan berasrama (boarding school) berstandar tinggi di seluruh pelosok negeri setiap tahunnya.
Nafsu memperebutkan perputaran uang rakyat ratusan triliun ini akhirnya terbukti bukan sekadar kekhawatiran fiktif. Aroma amis korupsi di tingkat atas meledak menjadi skandal hukum besar dengan ditetapkannya Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) beserta dua wakilnya sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung atas dugaan korupsi tata kelola logistik program MBG.
Penyelidikan mengungkap modus operandi pencucian uang dan markup pengadaan barang yang sangat tidak lazim untuk sebuah instansi gizi. Anggaran yang dikorupsi mencakup nilai fantastis sebesar Rp1 triliun, yang dialokasikan untuk pengadaan komoditas yang tidak ada hubungannya dengan isi piring makanan, seperti pengelembungan harga 21.801 unit motor listrik, pengadaan 32.000 pasang sepatu, serta penggelembungan harga komputer tablet hingga televisi berukuran jumbo.
Gurita penyelewengan logistik ini dikunci rapat oleh praktik nepotisme dan kolusi di lingkaran kekuasaan untuk memuluskan izin Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG. Laporan investigasi resmi dari Indonesia Corruption Watch (ICW) memperkuat temuan ini dengan mengungkap fakta bahwa terdapat 102 yayasan di 38 provinsi yang terbukti terafiliasi dengan pejabat, elit politik, dan pengurus partai politik dalam pelaksanaan program MBG.
Sebanyak 28 yayasan terafiliasi langsung dengan partai politik, 18 dengan pebisnis, 12 dengan birokrasi, bahkan melibatkan unsur militer hingga kepolisian.
Pada akhirnya, potret utuh program MBG ini menyisakan satu kesimpulan menohok: ia telah bertukar kutub. Kebijakan publik ini sibuk diributkan, dikorupsi, dan dipertahankan secara histeris melalui pengadaan motor listrik hingga sepatu oleh para elit yang mengincarnya sebagai ladang duit.
Di saat yang sama, ia justru sunyi, menyisakan trauma keracunan massal, membebani guru di lapangan, dan sama sekali tidak dirindukan oleh anak-anak yang menjadi target utamanya. Anggaran ratusan triliun rupiah milik rakyat habis bukan untuk menyuapi masa depan generasi, melainkan habis untuk mengenyangkan syahwat ekonomi para kroni di lingkar kekuasaan.
Haruskah program MBG ini dilanjutkan?
—-*
