Sell Indonesia: Saat Kepercayaan Investor Lari dari Negeri Zamrud

Oleh Yani Andoko 

Ketika IHSG Jatuh Lebih Dalam Dari Dongeng Tragedi

Anda baru saja membeli rumah impian. Enam bulan lalu, harganya melambung tinggi, tetangga sibuk bergosip tentang prospek kawasan yang “bakal jadi pusat kota baru.” Tapi tiba-tiba, nilai rumah itu jatuh lebih dari sepertiga. Harga rumah di seluruh kompleks perumahan ambruk. Orang-orang mulai berbisik, “Jual, jual, jual.”

Itulah kira-kira gambaran pasar saham Indonesia saat ini.

Pada 20 Januari 2026, Indonesia berada di puncak kejayaan. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menembus rekor tertinggi sepanjang masa di level 9.134 dengan kapitalisasi pasar mencapai Rp 16.590 triliun. Investor asing berbondong-bondong masuk. Ekonomi tumbuh 5,6 persen. Dunia memuji Indonesia sebagai salah satu negara emerging market paling menjanjikan.

Lima bulan berselang, ceritanya berubah 180 derajat.

Pada 8 Juni 2026, IHSG ambruk 4,52 persen ke level 5.342, anjlok lebih dari 36 persen dari puncaknya dan menjadikan Indonesia sebagai pasar saham dengan kinerja terburuk di antara lebih dari 90 indeks global yang dipantau Bloomberg sepanjang 2026. 

Kapitalisasi pasar menguap hingga Rp 7.018 triliun. Rupiah menyentuh level terendah sepanjang masa di Rp 18.201 per dolar AS. Investor asing telah menarik sekitar Rp 86 triliun dari surat utang pemerintah sejak Agustus 2025, sementara aksi jual bersih di pasar saham mencapai Rp 61,36 triliun sepanjang 2026.

Dan di tengah kepanikan itu, muncullah seruan yang kini menggema di meja-meja trading global: “Sell Indonesia.”

“Perdagangan besar di Asia saat ini adalah ‘jual Indonesia’,” ujar George Boubouras, kepala riset hedge fund K2 Asset Management yang mengelola sekitar US$ 4,3 miliar, kepada Bloomberg. 

Setelah puluhan tahun berinvestasi di Indonesia, ia sudah keluar dari seluruh posisinya sejak 2024.

Namun sebelum Anda ikut panik, mari kita bedah bersama: apa sebenarnya yang terjadi? Apakah ini krisis seperti 1998? Dan yang paling penting, apa dampaknya bagi kita masyarakat biasa yang hanya ingin mencukupi kebutuhan sehari-hari?

Anatomi “Sell Indonesia”

Angka-Angka Yang Tak Bisa Dibantah

Mari kita lihat data mentahnya terlebih dahulu. Ini bukan sekadar narasi menakut-nakuti.

Pasar Saham: IHSG yang sempat berada di level psikologis 9.000 kini terperosok ke 5.342 penurunan lebih dari 36 persen dalam waktu singkat. Semua sektor berada di zona merah. Sektor perindustrian turun 6,39 persen, infrastruktur 6,29 persen, transportasi 5,58 persen, teknologi 4,68 persen, dan kesehatan 4,44 persen. Saham-saham BUMN menjadi yang paling tertekan, dengan IDXMESBUMN merosot 7,98 persen.

Rupiah: Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS telah melemah lebih dari 7 persen sepanjang 2026 dan sekitar 14 persen sejak Oktober 2024. Pada perdagangan 8 Juni 2026, rupiah sempat menyentuh Rp 18.201 per dolar AS. Bahkan ada proyeksi bahwa rupiah bisa menyentuh Rp 19.000 pada Desember 2026 dan Rp 20.000 dalam setahun jika tekanan berlanjut.

Capital Outflow: Investor asing terus menarik dananya. Di pasar obligasi, sejak Agustus 2025, investor asing telah mengurangi kepemilikan surat berharga negara sekitar Rp 86 triliun atau hampir 9 persen. Akibatnya, obligasi Indonesia telah kehilangan lebih dari 8 persen nilainya bagi investor berbasis dolar AS sepanjang 2026 jauh tertinggal dibandingkan rata-rata obligasi negara berkembang yang masih mencatat kenaikan sekitar 1,6 persen.

Angka-angka ini tidak berbohong. Tapi pertanyaannya: mengapa?

Biang Kerok Yang Tak Terduga

Para analis sepakat, masalah utama bukan datang dari gejolak ekonomi global. Bukan perang dagang AS-China. Bukan juga krisis minyak. Musuh utamanya ada di dalam negeri sendiri.

Pertama: Kepergian ‘Jangkar’ Fiskal. Bagi banyak investor, kepergian Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati pada 2025 menjadi titik balik yang menentukan. 

Ia secara luas dianggap sebagai penjamin disiplin fiskal yang telah meyakinkan pasar bahwa Indonesia akan mempertahankan pengelolaan anggaran konservatif pengelolaan yang membantu Indonesia meraih peringkat kredit investasi dan menarik modal asing jangka panjang. Tanpa sosoknya, keraguan mulai merayap.

Kedua: Kebijakan yang Sulit Dibaca. 

Pemerintahan Prabowo, yang mulai menjabat pada Oktober 2024, menjalankan agenda ekonomi yang lebih populis dan intervensionis. Target pertumbuhan ekonomi 8 persen yang ambisius. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menguras APBN hingga Rp 268-Rp 335 triliun dalam setahun setara lebih dari 8 persen total belanja negara. 

Program ini bahkan dilaporkan telah menimbulkan lebih dari 4.000 kasus keracunan makanan dalam delapan bulan pelaksanaannya dan berbagai masalah tata kelola. Di Batam, 55 unit SPPG bahkan berhenti beroperasi karena dana MBG dari APBN belum cair.

Ketiga: Intervensi Negara yang Meningkat. Pemerintah juga membentuk Danantara, superholding BUMN yang mengelola aset hingga US$ 1 triliun. Kebijakan ini bahkan mencakup pengambilalihan 28 izin perusahaan swasta ke Danantara, yang dimaknai banyak pihak sebagai nasionalisasi aset. 

Kritikus menilai langkah ini sebagai kembalinya Indonesia ke era kontrol negara atas perdagangan sebuah langkah mundur yang mengkhawatirkan investor asing.

Prabowo membela kebijakannya. Ia mengklaim Danantara dan MBG merupakan bagian dari transformasi mendalam ekonomi Indonesia. Tapi pasar tidak terpengaruh oleh retorika optimistis. Pasar bergerak berdasarkan persepsi risiko.

Dampak Nyata Di Piring Makan Kita

Sekarang, lupakan sejenak angka-angka makro dan mari kita turun ke lapangan. Apa arti semua ini bagi masyarakat biasa?

Harga-harga naik. Ketika rupiah melemah, barang-barang impor menjadi lebih mahal. Bahan baku industri naik, biaya produksi membengkak, dan pada akhirnya harga barang konsumsi ikut melonjak. 

Anggota Komisi XI DPR bahkan meminta BI bergerak cepat mencegah lonjakan harga yang “bikin rakyat menjerit”. Di Jawa Barat, pelaku usaha yang menjual barang kebutuhan pokok dengan bahan baku impor sudah merasakan tekanan berat. Kepercayaan masyarakat kepada pemerintah pun tergerus seiring melonjaknya harga kebutuhan pokok.

Ancaman PHK mengintai. Kenaikan biaya produksi dan lemahnya daya beli membuat ruang gerak perusahaan semakin sempit. Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSP TSK) melaporkan bahwa sejak Januari 2026, sekitar 3.000 anggotanya telah terkena PHK. Secara total, Kementerian Ketenagakerjaan mencatat sekitar 23.470 orang terkena PHK dari Januari hingga Mei 2026. 

Industri yang bergantung pada bahan baku impor menghadapi tekanan lebih besar karena biaya produksi terus merangkak naik.

Investasi kecil tergerus. Bagi Anda yang memiliki reksadana atau saham, portofolio investasi pasti tergerus tajam. Investor asing yang kabur memperparah kondisi, sementara investor ritel domestik ikut panik dan menjual. Kelas menengah yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi mulai merasakan tekanan ganda: penghasilan stagnan sementara biaya hidup membengkak.

Respon Pemerintah: Antara Retorika dan Aksi

Di tengah badai, pemerintah tidak tinggal diam. Tapi seberapa efektifkah responsnya?

Dari sisi komunikasi, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa gencar membantah narasi negatif. Ia menolak anggapan bahwa “Sell Indonesia” mencerminkan kondisi ekonomi nasional secara utuh. Ia juga mempercepat rilis data APBN untuk menunjukkan bahwa fundamental fiskal tetap terjaga keseimbangan primer bahkan kembali mencatat surplus Rp 58,6 triliun pada Mei 2026, meningkat dari Rp 28 triliun pada April. 

Namun, reaksi Purbaya yang cenderung defensif dan sesekali meremehkan (“penulis gak tahu keadaan RI”) mungkin tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan investor global yang telah lari meninggalkan Indonesia.

Dari sisi teknis, Bank Indonesia (BI) telah menaikkan suku bunga acuan (BI Rate) sebesar 50 basis poin menjadi 5,25 persen pada Mei 2026. BI juga mengintensifkan intervensi di pasar valuta asing untuk membendung pelemahan rupiah. Di pasar obligasi, intervensi pun dilakukan untuk menstabilkan imbal hasil agar tetap menarik bagi investor. 

Pemerintah, DPR, dan BI juga sepakat untuk mempercepat program sektor riil guna mendorong ekonomi di tengah ketidakpastian.

Namun, para pengamat menilai respons ini masih setengah jalan. Intervensi terus-menerus menguras cadangan devisa (yang turun menjadi US$ 146,2 miliar pada April 2026). Kenaikan suku bunga, meski bertujuan stabilisasi rupiah, justru bisa memperlambat pertumbuhan ekonomi. Dan yang terpenting: belum ada tanda-tanda perubahan arah kebijakan yang menjadi akar masalah. Investor masih menunggu apakah program MBG akan di-skala ulang, apakah Danantara akan lebih transparan, dan apakah ruang bagi sektor swasta akan diperluas lagi.

Psikologi Pasar Mengapa “Sell Indonesia” Begitu Mencekam?

Selain data ekonomi dan kebijakan, ada satu faktor yang sering luput dari perhatian: psikologi kolektif.

Istilah “Sell Indonesia” tidak hanya viral di media internasional, tetapi juga bergema di media sosial dalam negeri. Tagar-tagar seperti #Krismon2026 muncul dan memicu ingatan kolektif akan krisis 1998, meskipun kondisi fundamental saat ini sangat berbeda.

Analisis sentimen di platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube menunjukkan bahwa sentimen negatif mendominasi diskusi publik terhadap kinerja pemerintahan Prabowo. 

Ini menciptakan lingkaran setan: sentimen negatif memperkuat aksi jual, aksi jual memperkuat sentimen negatif. Investor panik bukan karena fundamental buruk, tapi karena takut ketinggalan kereta (fear of missing out) dalam versi negatifnya. Ini yang disebut herding behavior perilaku kawanan yang bisa mengubah kebocoran kecil menjadi banjir bandang.

“Derasnya aksi jual investor asing menunjukkan proses pencarian keseimbangan pasar belum sepenuhnya selesai,” ujar Hendra, analis dari KGI Sekuritas, kepada Kontan. “Meski demikian, peluang technical rebound tetap terbuka setelah koreksi yang cukup dalam.”

Tapi sementara pasar mencari keseimbangan, rakyat kecil terus merasakan getarannya.

Apakah Ini Krisis 1998 Lagi? (Beda Zaman, Beda Cerita)

Krisis moneter 1998 meninggalkan trauma mendalam bagi bangsa Indonesia. Inflasi melonjak hingga lebih dari 77 persen, ekonomi minus 13 persen, dan ratusan perusahaan gulung tikar. Wajar jika masyarakat cemas dan bertanya-tanya: apakah sejarah akan berulang?

Pemerintah dengan tegas mengatakan: TIDAK. Menteri Keuangan Purbaya menyebut kondisi ekonomi 2026 jauh berbeda dengan 1998. Perbedaan paling mencolok terlihat dari inflasi: pada puncak krisis 1998, Indonesia mengalami hiperinflasi lebih dari 77 persen, sementara inflasi saat ini masih di kisaran 3,08 persen (Mei 2026). 

Pada 1998, ekonomi Indonesia negatif 13 persen, aktivitas usaha lumpuh total, dan pengangguran melonjak tajam. Sementara pada kuartal I-2026, ekonomi Indonesia justru tumbuh 5,61 persen, menunjukkan konsumsi dan investasi masih bergerak positif.

Faktor pembeda lainnya adalah sektor riil yang masih relatif sehat. Bank-bank tidak mengalami krisis likuiditas seperti 1998. Utang swasta dalam denominasi dolar AS jauh lebih terkendali dibandingkan era 1990-an. Utang pemerintah terhadap PDB masih di bawah 40 persen jauh lebih sehat dibandingkan banyak negara maju sekalipun.

“Kondisi ekonomi Indonesia saat ini tidak mengarah pada krisis seperti tahun 1998,” tegas Purbaya. “Fundamental fiskal tetap terjaga dan perekonomian nasional masih dalam kondisi baik.”

Namun, ada satu perbedaan penting yang harus diwaspadai. Jika krisis 1998 dipicu oleh faktor eksternal (krisis keuangan Asia) dan fundamental ekonomi yang memang rapuh, krisis kepercayaan 2026 justru dipicu oleh kebijakan domestik yang dianggap tidak ramah pasar. 

Ini ironis, karena fundamental ekonominya setidaknya di atas kertas jauh lebih kuat daripada 1998. Tapi kepercayaan investor adalah komoditas yang rapuh. Dan ketika kepercayaan hilang, fundamental yang baik sekalipun butuh waktu untuk memulihkannya.

Yang Bisa Dilakukan (Selain Panik)

Di tengah badai, panik adalah musuh terbesar. Ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan, baik oleh pemerintah maupun oleh kita sebagai masyarakat biasa.

Untuk Pemerintah: Tindakan yang Belum Dilakukan Namun Sangat Krusial

Para ekonom dan pelaku pasar mengidentifikasi beberapa langkah yang belum diambil, namun sangat krusial untuk memulihkan kepercayaan:

 Melakukan revisi kebijakan secara sukarela. Investor ingin melihat bukti nyata bahwa pemerintah bersedia mengoreksi arah kebijakan yang dinilai berisiko misalnya dengan menyusun ulang skala prioritas program MBG dan sumber pendanaannya, serta meningkatkan transparansi tata kelola Danantara.

 Menggandeng tokoh kredibel di mata pasar internasional untuk memimpin komunikasi kebijakan ekonomi, bukan sekadar membantah narasi negatif dengan retorika defensif.

Memperkuat diplomasi ekonomi dengan mengadakan roadshow ke pusat-pusat keuangan global (New York, London, Singapura, Tokyo) untuk menjelaskan secara langsung arah kebijakan kepada para pemodal besar.

Untuk Investor Kecil: Panduan Bertahan (dan Mungkin Menuai Untung Nanti)

Situasi Tindakan Rasional Hindari

Portofolio saham sudah merugi >30% Tahan jika fundamental perusahaan baik; jual jika perusahaannya punya utang dolar besar Jual di titik terendah karena panik

Memegang reksadana pasar uang Tahan; imbal hasil akan naik karena suku bunga tinggi Tarik semua, justru kehilangan potensi kupon

Memegang dolar tunai Sebagian bisa masuk ke saham blue chip yang sudah oversold Tetap hold jika tidak butuh rupiah

KPR dengan bunga floating Segera nego ke bank untuk restrukturisasi atau lock rate Nekad menjual aset dengan harga murah.

Dana menganggur Lakukan averaging bertahap (1/3 dana sekarang, 1/3 tunggu stabil, 1/3 cadangan) All-in di satu aset

Untuk Masyarakat Biasa: Tetap Waras, Tetap Produktif

Kurangi ketergantungan pada barang impor. Beralih ke produk lokal tidak hanya membantu perekonomian, tapi juga melindungi dompet dari gejolak kurs.

Siapkan dana darurat. Setidaknya 3-6 bulan biaya hidup, dalam bentuk yang likuid dan tidak terpengaruh fluktuasi pasar.

Jangan ikut-ikutan panik. Kepanikan massal hanya akan memperburuk keadaan. Ingat, pasar pada akhirnya selalu siklus.

Api Atau Abu?

Indonesia tidak sedang sekarat, tetapi ia sedang berjalan di atas tali tanpa jaring pengaman. Krisis ini adalah buah dari hilangnya kepercayaan, dan kepercayaan bukanlah komoditas yang bisa dibeli dengan retorika. Kepercayaan adalah kristal yang pecah dalam sekali jatuh, dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk direkatkan kembali.

Pasar tidak hanya ingin mendengar bahwa fundamental ekonomi baik. Pasar ingin melihat bukti nyata bahwa kebijakan akan kembali ke jalur yang ramah pasar dan dapat diprediksi. Bahwa intervensi negara tidak akan menghabisi ruang gerak sektor swasta. Bahwa disiplin fiskal bukan sekadar slogan, tapi komitmen yang dijalankan.

Kesimpulannya, “Sell Indonesia” adalah peringatan, bukan vonis mati. Peringatan bagi kita semua bahwa kepercayaan investor tidak bisa dianggap remeh, bahwa intervensi negara yang berlebihan tanpa kalkulasi matang bisa membuat “kandang” ekonomi yang nyaman berubah menjadi bara api yang membakar kepercayaan itu sendiri.

Jelang 2027, bangsa ini harus memutuskan: apakah kita ingin memadamkan api dengan kebijakan yang cerdas dan transparan, atau membiarkannya membakar habis sisa-sisa kepercayaan yang masih tersisa? Sebab ketika investor sudah berkata “tidak”, yang tersisa adalah kita sendiri yang harus menghadapi dinginnya dapur tanpa bahan bakar ekonomi yang cukup.

Tapi ada satu hal yang tidak boleh dilupakan di tengah semua hiruk-pikuk ini: Indonesia pernah melalui badai yang jauh lebih dahsyat dan bangkit lagi. Krisis 1998, tsunami 2004, pandemi 2020 semua telah kita lewati. Bukan karena kita kebal terhadap krisis, tapi karena kita rakyatnya tahu cara bertahan, beradaptasi, dan pada akhirnya, bangkit kembali. Skenario terburuk mungkin tidak terjadi, tetapi kewaspadaan dan persiapan adalah kunci untuk memastikan bahwa esok hari masih lebih baik daripada hari ini.

Pertanyaannya sekarang bukan apakah “Sell Indonesia” akan berakhir, tapi kapan dan bagaimana dan jawabannya, untuk sebagian, ada di tangan kita sendiri.

                    Batu, 5 Juni 2026