Nasib Buruk dan Cinta Politik

Oleh: Suko Wahyudi

Kolumnis, tinggal di Yogyakarta 

“Nasib bisa memperlakukan manusia dengan sangat buruk, dan cinta bisa menjadi demikian buta.” — Andrea Hirata, Laskar Pelangi

Demokrasi Indonesia agaknya sedang jatuh cinta. Bukan cinta biasa. Ini cinta yang kalau disuruh melihat kenyataan malah memejamkan mata lebih rapat. Cinta yang menganggap kritik sebagai dosa, pertanyaan sebagai makar, dan akal sehat sebagai gangguan stabilitas nasional.

Di negeri ini, nasib bisa memperlakukan manusia dengan sangat buruk, tetapi anehnya manusia tetap bisa tersenyum kepada penyebab keburukan itu. Harga kebutuhan naik, pekerjaan makin mirip barang langka, korupsi tumbuh subur seperti rumput di musim hujan, tetapi sebagian rakyat tetap mencintai politik sebagaimana kambing mencintai jagal yang memberinya rumput sebelum Idul Adha.

Barangkali memang ada yang salah dengan hubungan kita dengan kekuasaan.

Kekuasaan di Indonesia sering diperlakukan seperti mantan toxic yang berkali-kali menyakiti, tetapi selalu diberi kesempatan kedua, ketiga, kesepuluh, bahkan kesempatan bonus lengkap dengan karangan bunga dan tepuk tangan.

Politikus menjelang pemilu mendadak menjadi makhluk paling dermawan sedunia. Gang sempit didatangi. Bayi diciumi. Emak-emak dipeluk. Lumpur kampung diinjak dengan wajah penuh penderitaan yang dipaksakan. Seolah-olah selama lima tahun sebelumnya mereka hidup serumah dengan rakyat dan tiap malam ikut memikirkan harga minyak goreng sambil menangis di sudut dapur.

Sesudah pemilu? Ah, rakyat kembali menjadi kenangan administrasi.

Demokrasi kita memang unik. Ongkosnya mahal, tetapi harga diri pemilih kadang bisa dinegosiasikan dengan amplop, sembako, kaus oblong, atau janji surgawi bernama “perubahan” yang umurnya bahkan kalah panjang dari baliho kampanye.

Yang lebih lucu, orang yang paling keras mengutuk politik uang kadang menjadi orang pertama yang bertanya, “Amplopnya mana?”

Ini bukan demokrasi tanpa idealisme. Idealisme tetap ada. Hanya saja ia sering kalah antre oleh kebutuhan dapur, loyalitas kelompok, fanatisme tokoh, dan kemampuan elite memoles dosa menjadi pencitraan.

Dalam politik Indonesia, fakta sering kalah oleh perasaan. Data bisa dibantah, angka bisa dicurigai, laporan bisa dipelintir. Tetapi kalau seorang tokoh sudah berhasil masuk ke hati pendukungnya, bahkan kesalahan dapat dipromosikan menjadi bentuk pengorbanan.

Korupsi? Fitnah politik.

Nepotisme? Strategi kaderisasi.

Janji tak ditepati? Dinamika pemerintahan.

Rakyat susah? Warisan rezim sebelumnya.

Luar biasa. Negeri ini mempunyai bakat langka: kemampuan mengubah problem menjadi narasi motivasi.

Kita seperti bangsa yang gemar menyelesaikan kebakaran dengan seminar pemadam kebakaran.

Kekuasaan tentu senang dengan situasi semacam ini. Apa yang lebih menyenangkan bagi penguasa selain rakyat yang miskin secara ekonomi tetapi kaya loyalitas? Apa yang lebih nyaman selain warga yang lebih rajin membela tokoh daripada membela kepentingannya sendiri?

Demokrasi yang sehat membutuhkan warga negara yang kritis. Tetapi kita kadang lebih menyukai warga negara yang patuh, emosional, mudah tersinggung, dan rajin berperang di media sosial demi orang-orang yang bahkan tidak tahu nama mereka.

Indonesia tampaknya telah berhasil menciptakan satu inovasi politik baru: kultus demokratis. Orang bebas memilih, asalkan pilihan itu jangan sampai mengganggu pemujaan terhadap tokoh.

Padahal demokrasi bukan agama baru yang meminta iman tanpa pertanyaan. Demokrasi justru hidup dari pertanyaan yang tidak nyaman.

Tetapi pertanyaan memang barang mahal di republik ini. Bertanya bisa dianggap melawan. Mengkritik bisa dicap tidak nasionalis. Tidak ikut arus bisa dicurigai kurang cinta tanah air.

Akhirnya, rakyat hidup di antara dua nasib: diperlakukan buruk oleh kenyataan sosial-ekonomi dan dibujuk terus-menerus untuk mencintai kekuasaan tanpa syarat.

Ironinya, hubungan itu jarang setara.

Rakyat diminta sabar ketika harga naik. Diminta mengerti ketika janji tak ditepati. Diminta dewasa ketika kebijakan terasa menyakitkan. Tetapi kekuasaan sering tampak alergi terhadap kritik kecil, sebagaimana bangsawan kolonial alergi terhadap debu jalanan.

Mungkin inilah tragedi demokrasi kita: terlalu banyak cinta, terlalu sedikit akal sehat.

Kita mencintai tokoh lebih daripada prinsip. Mencintai slogan lebih daripada substansi. Mencintai kemenangan politik lebih daripada keadilan sosial.

Padahal demokrasi tidak membutuhkan rakyat yang mabuk asmara kepada penguasa. Demokrasi membutuhkan warga yang berani berkata: “Saya mendukung Anda, tetapi saya tidak akan meminjamkan mata saya untuk ikut buta.”

Sebab ketika cinta politik kehilangan akal sehat, kekuasaan menemukan surga kecilnya. Dan ketika rakyat terlalu lama memaklumi, nasib memperoleh pekerjaan tetap: memperlakukan manusia dengan sangat buruk, sambil membuat mereka bertepuk tangan atas penderitaannya sendiri.