Oleh: Tgk. H. Erli Safriza Al-Yusufiy, Lc.
(Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Babussaadah & Ketua HUDA Aceh Selatan)
Dalam arsitektur ekonomi Islam, zakat perdagangan bukan sekadar instrumen filantropi, melainkan sebuah mekanisme audit fiskal yang sangat presisi. Salah satu elemen paling strategis dalam audit ini adalah penentuan Starting Point atau titik nol siklus fiskal yang disebut sebagai Haul.
Melalui kajian Kitab Al-Mahalli Syarah Minhaj al-Thalibin di Kelas Dewan Guru Babussaadah, kita membedah bagaimana syariat membedakan antara investasi baru dan sekadar transformasi aset, terutama dalam lanskap mata uang modern saat ini.
- Kontinuitas Fiskal: Dari Modal ke Barang.
Prinsip utama dalam zakat perdagangan adalah Bina’ al-Haul atau kontinuitas fiskal. Apabila seorang pengusaha membeli stok dagangan menggunakan modal tunai yang sudah mencapai ambang batas (Nisab), maka “arloji” zakatnya tidak dimulai dari saat barang dibeli, melainkan menyambung dari masa kepemilikan modal tersebut.
Rasionalitasnya sangat logis secara moneter: emas, perak (disebut Naqad dalam istilah Fiqh) diposisikan sebagai “Aset Fundamental”. Karena barang dagangan adalah turunannya, maka status hukumnya wajib menumpang pada usia modalnya. Perubahan wujud dari ‘ain naqad menjadi barang tidak boleh memutus siklus hak fakir miskin yang sedang berjalan.
- Diskontinuitas dalam Transaksi Utang.
Kondisi ini berubah secara fundamental jika akuisisi barang dilakukan melalui instrumen utang atau “janji bayar” (Fid-Dzimmah). Secara legal-formal, karena aset dibeli dengan kewajiban di masa depan, bukan dengan fisik modal yang ada saat itu, maka terjadi pemutusan siklus (Inqitha’).
Dalam kasus ini, siklus fiskal perdagangan baru dimulai sejak transaksi pembelian terjadi. Ketelitian audit teknis ini menunjukkan betapa syariat sangat menjaga kejernihan status kepemilikan harta dalam setiap akad.
- Rupiah dan Logika Moneter Kontemporer.
Diskusi yang paling menarik muncul saat kita membawa teks klasik ke dalam realitas Rupiah. Secara historis, ulama merujuk pada standar emas dan perak. Namun, dalam lanskap ekonomi modern, uang kertas (Banknote) telah mengambil alih peran tersebut sepenuhnya.
Mengutip pandangan mayoritas ulama (Jumhur) dalam kitab Al-Fiqh ‘ala al-Madzahib al-Arba’ah, tidaklah rasional jika akumulasi kekayaan dalam bentuk uang kertas terbebas dari zakat hanya karena alasan teknis substansi bahan. Karena Rupiah kini menjalankan fungsi alat tukar secara mutlak, maka prinsip Bina’ al-Haul harus diadopsi:
Masa kepemilikan modal Rupiah dianggap sebagai awal siklus fiskal.
Saat uang dikonversi menjadi stok dagangan, haulnya tidak di-reset, melainkan melanjutkan umur kepemilikan uang tersebut.
Langkah ini adalah bentuk mitigasi risiko hukum (Ihtiyat) dalam menunaikan hak mustahiq secara akurat.
Penutup: Integritas Literasi Klasik di Era Digital.
Di YPI Dayah Madinatuddiniyah Babussaadah, melalui jenjang Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) Ulya, kami terus mengkaji teks-teks otoritatif seperti Al-Mahalli agar para santri dan dewan guru mampu melakukan dekonstruksi dan rekonstruksi hukum yang relevan.
Mencerdaskan anak negeri berarti membekali mereka dengan nalar hukum yang kuat, memahami bahwa zakat perdagangan bukan sekadar membagi sisa keuntungan, melainkan sebuah bentuk profesionalisme spiritual dalam mengelola aset. Dengan pemahaman fiskal yang benar, kita berharap ekonomi umat tidak hanya tumbuh secara kuantitas, tetapi juga berkah secara kualitas di hadapan Allah SWT.
Informasi ini disarikan dari materi Kajian Kitab Al-Mahalli di Kelas Dewan Guru Dayah Babussaadah pada 19 April 2026.
Diskusi