Oleh: Yudiaryani
Ada satu kata yang belakangan terasa semakin sering terdengar: penertiban.
Sebuah istilah yang tampak administratif, tetapi menyimpan gema yang jauh lebih dalam—yakni pertanyaan tentang siapa yang boleh berbicara, dan siapa yang perlahan didorong untuk diam.
Namun, barangkali kita perlu melihatnya dari sudut yang berbeda.
Ini bukan semata peristiwa politik. Ini adalah peristiwa dramaturgi.
Dalam setiap sistem kekuasaan, selalu ada panggung. Ada aktor, ada naskah, ada penonton. Negara memainkan peran. Konstitusi menjadi teks. Rakyat—dalam ideal demokrasi—bukan sekadar penonton, melainkan bagian dari permainan itu sendiri.
Masalah muncul ketika posisi itu mulai bergeser. Ketika suara mulai “ditertibkan”, yang sesungguhnya terjadi bukan hanya pembatasan kritik, tetapi pengaturan panggung: siapa yang boleh tampil, siapa yang tidak; siapa yang boleh berbicara, dan siapa yang harus disenyapkan.
Di titik ini, demokrasi berhenti menjadi ruang partisipasi, dan perlahan bergeser menjadi pertunjukan yang dikurasi.
Dalam tradisi teater politik, terdapat satu gagasan penting: penonton tidak boleh selamanya menjadi penonton. Ia harus menjadi pelaku—spect-actor—yang mampu mengintervensi jalannya peristiwa.
Demokrasi bekerja dengan prinsip yang sama. Ia tidak hidup dari kesunyian, tetapi dari suara. Ia tidak tumbuh dari ketertiban yang dipaksakan, tetapi dari ketegangan yang dikelola. Ia bukan panggung yang steril, melainkan ruang terbuka bagi negosiasi makna.
Namun ketika kritik mulai dicurigai, ketika perbedaan dianggap ancaman, dan ketika suara publik ingin diatur, maka yang sedang terjadi bukan sekadar dinamika politik—melainkan krisis dramaturgi kekuasaan. Sebab dalam kondisi itu, negara tidak lagi sepenuhnya setia pada naskah yang memberinya legitimasi.
Dan di titik inilah pertanyaan yang lebih mendasar muncul: apakah mungkin sebuah kekuasaan melakukan semacam “makar” terhadap dirinya sendiri?
Bukan dalam pengertian hukum, melainkan dalam pengertian dramaturgis.
Ketika ia mulai melupakan teks konstitusi yang menjadi dasar keberadaannya, ketika ia menjaga panggung, tetapi mengabaikan penontonnya, ketika ia mempertahankan pertunjukan, tetapi mengorbankan partisipasi—maka yang runtuh bukan hanya kepercayaan, tetapi juga koherensi perannya sendiri. Demokrasi, pada akhirnya, bukan soal siapa yang paling kuat berbicara.
Tetapi apakah semua masih diberi ruang untuk bersuara.
Jika suara harus ditertibkan,
jika kritik mulai dicurigai,
jika partisipasi perlahan dibatasi—
maka yang tersisa bukanlah demokrasi,
melainkan sebuah pertunjukan tanpa rakyat.
Dan pertunjukan seperti itu, cepat atau lambat, akan kehilangan penontonnya.
Namun, ada yang lebih jauh dari itu.
Ketika sebuah bangsa mulai lebih sibuk memastikan pertunjukannya tetap rapi
daripada mendengarkan suara dari kursi-kursi gelap— ini bukan lagi sekadar persoalan politik,
Melainkan tanda bahwa panggung telah menjadi terlalu steril untuk menerima kehidupan. Dan ketika suara tidak lagi memiliki tempat, ia tidak benar-benar hilang—
Melainkan katastrofi sunyi: ketika jiwa bangsa perlahan kehilangan keberaniannya untuk bersuara.
dari kata-kata
menjadi diam yang panjang,
dan dari diam itu—
perlahan mengeras menjadi kepalan
yang tidak lagi meminta izin.
Penulis:
Prof. Dr. Yudiaryani, M.A.
Guru Besar Teater ISI Yogyakarta
Alumnus Lemhannas RI
Dramaturg, Sutradara, dan pemerhati relasi seni dan masyarakat
Diskusi