Oleh Rosadi Jamani

50 Santri Tumbang Keracunan MBG di Demak

Keracunan lagi. Lagi. Lagi. Kadang rasanya bosan juga menulis keracunan MBG. Mirip menulis kisah korupsi. Sekali tulis cukup dijadikan pelajaran bagi dapur yang lain. Nyatanya, tidak. Terbaru ada 50 santri (ada juga data 68) tumbang keracunan usai menyantap makanan pemberian negara itu. Simak narasinya sambil seruput Koptagul, wak!

Ahad pagi, 19 April 2026, Desa Pilangwetan di Kecamatan Kebonagung, Kabupaten Demak, tidak pernah benar-benar bangun. Lebih dari 50 santri tumbang setelah menyantap nasi goreng, telur, acar, dan jeruk dari program MBG. Mereka mual, muntah, pusing, diare. Kata-kata yang terdengar ringan di laporan, tapi di lapangan adalah tubuh-tubuh kecil yang menggigil, wajah pucat, mata kosong menatap langit-langit rumah sakit.

Kepala Dinas Kesehatan Demak, Ali Maimun, berbicara rapi, terukur, profesional. Evakuasi dilakukan. Puskesmas siaga. Rumah sakit menerima. Semua tampak seperti sistem bekerja. Tapi sistem macam apa yang baru bergerak setelah anak-anak terkapar? Sistem macam apa yang menunggu muntah pertama sebagai alarm?

Para santri itu berasal dari tiga hingga lima pesantren. Pagi mereka sekolah di MTs, siangnya kembali mondok, membawa harapan sederhana. Belajar, makan, tumbuh. Tapi yang mereka telan justru kegagalan yang dibungkus dalam nasi goreng. “Lebih dari 50 dirawat,” kata laporan. Lebih dari 50. Angka dingin yang gagal memuat jeritan satu pun.

Ini bukan kejadian tunggal. Sepanjang 2026 hingga awal April saja, sudah 5.523 siswa keracunan dari program yang sama. Tahun 2025 mencatat 28.103 siswa. Totalnya 33.626 pelajar di 31 provinsi. Tiga puluh tiga ribu enam ratus dua puluh enam anak. Jika setiap anak adalah satu suara, maka negeri ini seharusnya sudah gemuruh oleh protes. Tapi yang terdengar justru bisikan sinis: “Ah, cuma 0,0007%.”

Januari 2026 ada 1.242 korban. Februari, 1.920 korban. Maret hingga awal April, kumulatif 5.523. Ini bukan tren, ini parade penderitaan. Penyebabnya? Diduga makanan yang tidak memenuhi standar kebersihan. Sebuah kalimat yang terlalu sopan untuk menutupi kegagalan yang terlalu besar.

Sebanyak 2.162 dapur SPPG ditutup atau disuspend dari total 26.066 dapur di 38 provinsi. Rinciannya, 1.789 suspend penuh, 368 SP1, 5 SP2. Ribuan dapur bermasalah, tapi program tetap melaju seperti kereta tanpa rem, menabrak akal sehat di setiap tikungan.

Lalu datang ironi yang begitu kasar hingga terasa seperti penghinaan. Ada 21.801 unit motor listrik Emmo dibeli dengan anggaran Rp139 triliun. Satu unit Rp42 juta. Di saat anak-anak muntah karena makanan, negara sibuk membeli kendaraan yang bahkan tidak bisa menelan rasa bersalah. Belum cukup, Rp4,19 triliun dihabiskan untuk piring dan sendok di 15 dapur, sekitar Rp279 miliar per dapur hanya untuk alat makan. Piringnya mahal, makanannya mencelakai.

Publik marah. JPPI mencatat. FSGI menyorot. Survei Celios menunjukkan orang tua lebih memilih bantuan tunai dari pada makanan gratis yang berisiko. Tapi suara itu seperti dilempar ke sumur tanpa dasar.

Akhirnya, kebijakan berubah. Presiden Prabowo Subianto menghentikan skema universal, kini hanya untuk anak miskin dan kurang gizi. Katanya lebih tepat sasaran. Katanya efisien. Tapi perubahan ini datang setelah 33.626 anak lebih dulu menjadi korban.

Di Pilangwetan, anak-anak itu mungkin tidak peduli soal kebijakan. Mereka hanya tahu satu hal, makanan yang seharusnya memberi hidup justru membuat mereka hampir kehilangannya. Kita para pengikut Partai Koptagul, membaca semua ini, dipaksa memilih, tetap diam, atau mengakui, ini bukan sekadar kegagalan, tapi luka yang terus dibiarkan terbuka.