Dengarkan Artikel
Oleh: Dayan Abdurrahman
Ketika ekonomi terguncang, pondasi kehidupan paling dasar — keluarga dan desa — juga mudah rapuh. Sebuah keluarga dapat hancur karena tekanan ekonomi yang terus menerus. Apalagi sebuah desa yang berhadapan dengan keterbatasan geografis, modal, dan kapasitas SDM.
Di sinilah peran dana desa — bila dikelola dengan bijaksana — menjadi sangat krusial sebagai jalan menuju kesejahteraan bersama, ketenangan sosial, dan penguatan silaturahim antarwarga.
Akan tetapi, di balik retorika indah tentang “desa mandiri” dan “pemberdayaan rakyat”, realitas di lapangan kerap memperlihatkan kelemahan implementasi— antara teori, harapan, dan praktik sering tertatih.
Artikel ini berusaha menyegarkan kembali dengan data dan kisah nyata: bagaimana dana desa di Aceh dan Indonesia digunakan, desa-desa unggul yang bisa ditiru, kendala yang dihadapi, serta langkah-langkah strategis agar dampak nyata bisa semakin besar.
Gambaran Dana Desa: Alokasi & Realisasi di Aceh & Indonesia
Data makro nasional:, Tahun 2024, alokasi dana desa ditetapkan sebesar Rp 71 triliun, naik sekitar 1,42 % dibanding 2023. Indonesia.go.id
Prioritas penggunaannya meliputi pembangunan prasarana dasar, pemberdayaan masyarakat, ketahanan pangan, BLT desa, dan pengembangan desa digital. Indonesia.go.id +1
Statistik Keuangan Pemerintah Desa dari BPS menunjukkan sejumlah indikator anggaran dan realisasi desa di tahun 2023–2024, sebagai salah satu dasar evaluasi kinerja dana desa.
Badan Pusat Statistik Indonesia
Data dari Aceh: Provinsi Aceh pada 2025 mendapatkan alokasi dana desa sebesar lebih dari Rp 4,738 triliun untuk 6.497 gampong/desa di 23 kabupaten/kota.
atjehterkini.id
Realisasi dana desa (earmark dan non-earmark) di Aceh mencapai Rp 4,57 triliun, atau sekitar 92,26 % dari pagu yang tersedia saat pengukuran tertentu. aceh.bpk.go.id
Di Aceh Tengah, misalnya, 57 dari 295 kampung sudah menyelesaikan proses administrasi pencairan dana desa tahap pertama 2025 — sebagai contoh bahwa progres aktual bisa bervariasi antar desa.
acehtengahkab.go.id
Dengan data ini terlihat bahwa meskipun alokasi sangat besar, realisasinya tidak selalu seragam dan struktur keterlambatan atau hambatan administratif masih nyata.
Kisah Desa Unggul & Best Practice Penggunaan Dana Desa
Agar tidak terjebak dalam narasi idealisme tanpa pijakan nyata, mari kita lihat contoh-contoh desa yang telah berhasil menggunakan dana desa untuk kebaikan bersama:
Desa Wisata Berbasis Komunitas
Sebagai contoh best practice, banyak penelitian menyebutkan desa-desa wisata yang dikelola dengan prinsip good governance dan kolaboratif sebagai model pemanfaatan dana desa. Salah satunya, studi “Analisis Pengembangan Desa Wisata sebagai Best Practice Penggunaan Dana Desa” menunjukkan bahwa dengan pendampingan, transparansi, dan keterlibatan komunal, dana desa bisa mendorong ekonomi kreatif lokal dan mempertahankan nilai kearifan lokal.
jurnal.syntaxliterate.co.id
BUMDes Legal dan Mandiri
Di tingkat nasional, data mencatat bahwa dari sekitar 74.691 BUMDes yang terdaftar, hanya sekitar 10 % (± 7.902 unit) yang sudah berbadan hukum resmi (legal entity) hingga 2022.
Desa-desa yang berhasil mengembangkan BUMDes menjadi usaha simpan pinjam mikro, usaha agribisnis lokal, pengelolaan sampah, atau unit digital— menampilkan bahwa tidak cukup punya modal, tetapi manajemen yang baik sangat penting.
Wikipedia
Pembangunan Infrastruktur Terintegrasi & Pemberdayaan
Di Aceh Tamiang, Kampung Medang Ara menjadi studi kasus penting. Penelitian pada desa ini menunjukkan bahwa penggunaan dana untuk pembangunan jalan permukiman berjalan, tetapi belum maksimal karena hambatan SDM, sarana-prasarana, dan rendahnya partisipasi masyarakat akibat kurang transparansi.
Kasus ini mengingatkan bahwa proyek fisik tidaklah salah, tetapi tanpa perencanaan yang melibatkan warga dan pemeliharaan berkelanjutan, efeknya sering singkat dan rapuh.
Universitas Medan Area Repository
Retorika vs Teori vs Realitas: Titik Krisis Implementasi
Dalam banyak pelatihan, kita diajarkan kerangka pemberdayaan masyarakat: partisipatif, bottom-up, transparan, inovatif. Namun, di kenyataan desa, sering muncul jurang antara teori dan lapsus lapangan:
Kapasitas Aparatur Terbatas
Walaupun ada aturan dan pedoman teknis, banyak kepala desa dan perangkat desa belum memiliki pengetahuan memadai tentang manajemen usaha, pemasaran, pembukuan, dan analisis risiko. Di Kampung Medang Ara, penelitian mencatat bahwa salah satu hambatan utama adalah SDM yang belum memadai.
Universitas Medan Area Repository
Kurangnya Transparansi & Partisipasi Masyarakat
Keputusan pembangunan sering sudah disiapkan sebelum musyawarah desa; warga hanya menjadi pendengar, bukan pengambil keputusan. Akibatnya muncul kekecewaan ketika proyek tidak sesuai kebutuhan atau manfaatnya terasa timpang.
Kompleksitas Administratif & Birokrasi
Pencairan dana sering mengalami keterlambatan karena syarat administrasi, verifikasi, atau monitoring. Di konteks nasional, banyak desa terlambat menetapkan APBDes, merekam data KPM (kalangan penerima manfaat), atau menghadapi hambatan geografis ketika menyalurkan BLT-DD.
Contoh konkret: di Medang Ara, hambatan struktur birokrasi dan kurangnya sarana pendukung juga tercatat sebagai alasan proyek jalan belum optimal.
Sekretariat Kabinet Republik Indonesia
Universitas Medan Area Repository
Kesenjangan Antarkelompok
Bila dana digunakan tanpa pertimbangan keadilan sosial, kelompok tertentu (yang lebih dekat dengan kekuasaan atau lebih kuat jaringan) bisa mendapatkan manfaat lebih besar, meninggalkan kelompok rentan seperti perempuan, keluarga miskin, atau penyandang disabilitas.
Inilah titik kritis: teori bagus, regulasi lengkap, semangat kuat— namun gagal menjadi nyata jika tidak dijembatani dengan kapasitas manusia, mekanisme pengawasan lokal, dan kultur kerja bersama.
Strategi Penguatan & Rekomendasi Agar Dana Desa Berdaya (Bukan Sekadar Berwacana
Supaya dana desa “menginspirasi” bukan sekadar “mengelabui”, berikut langkah konkret yang dapat diambil:
A. Pemetaan Potensi Lokal & Riset Pasar Kontekstual
Sebelum memutuskan usaha apa yang didukung, desa perlu memetakan potensi lokal (pertanian, perikanan, kerajinan, pariwisata) dan mengkaji pasar nyata (konsumen lokal, kota tetangga, daring). Hindari desain usaha “general” tanpa keunikan lokal.
B. Peningkatan Kapasitas Teknis Aparatur & Pelaku Usaha
Pelatihan bukan sekadar teori, melainkan praktik: bagaimana membuat rencana usaha, manajemen keuangan sederhana, strategi pemasaran lokal dan daring, serta mitigasi risiko. Sertakan pendampingan jangka menengah untuk memastikan implementasi konsisten.
C. Transparansi & Akuntabilitas Sebagai Landasan Moral
Laporan keuangan desa dan BUMDes disajikan secara terbuka (contoh papan pengumuman, media sosial desa, forum warga). Dalam musyawarah desa, setiap rupiah harus bisa dijelaskan asal, penggunaan, dan manfaatnya. Hal ini mengurangi kesenjangan dan potensi konflik.
D. Partisipasi Warga Sejak Awal
Warga tidak hanya sebagai “objek” manfaat, tapi sebagai “subjek” keputusan. Musyawarah desa harus benar-benar wadah dialog terbuka. Bila warga merasa ikut membentuk keputusan, mereka juga merasa bertanggung jawab menjaga keberlanjutan.
E. Skema Kerja Sama Lintas Desa / Aliansi Usaha Lokal
Desa kecil dapat bersinergi: semisal produksi pangan desa A, pengolahan di desa B, distribusi via desa C. Dengan skala lebih besar, efisiensi meningkat, pemasaran lebih luas, dan risiko bisa dibagi.
F. Pemilihan Proyek Prioritas Berdampak Ganda
Proyek yang memberikan manfaat ganda (ekonomi + sosial) sebaiknya menjadi prioritas: misalnya pengairan pertanian, budidaya ikan terpadu, pengering hasil tani, kebun bersama, sentra UMKM lokal. Proyek fisik yang fungsinya terbatas (misal jalan kecil) tetap penting, namun bahannya harus disertai perencanaan pemeliharaan jangka panjang.
G. Monitoring & Evaluasi Mandiri
Desa perlu memiliki sistem evaluasi internal — misalnya setiap semester melakukan audit sederhana, survei warga penerima manfaat, dan review perencanaan untuk tahun berikutnya. Bila ada program gagal atau tidak efektif, segera koreksi dan alihkan sumber daya ke program yang lebih berhasil.
5. Menyegarkan Makna: Dana Desa untuk Kemaslahatan, Ketenangan, dan Kebersamaan
Kita tidak menulis ini untuk mengajari, melainkan untuk menyegarkan memori kita bahwa di balik angka dan proyek, inti dari dana desa adalah amanah sosial. Apapun cerita ekonomi global, ketika fondasi desa stabil, silaturahim terjaga, dan keadilan sosial dirasakan, masyarakat akan merasakan ketenteraman dan kepercayaan.
Kalau ekonomi rusak, apa pun organisasi sosial bisa rapuh — bahkan keluarga pun bisa retak. Maka desa yang sehat ekonomi dan sosialnya menjadi benteng terakhir dari kegelisahan. Dalam konteks religius, pengelolaan dana desa dengan prinsip kejujuran, transparansi, dan musyawarah juga menjadi ibadah sosial — satu jalan agar umat tidak tercerai berai karena konflik material.
Kunci utamanya adalah: bukan besarannya yang menentukan kesuksesan, tetapi kualitas pengelolaan, nilai kebersamaan, dan keberanian memperbaiki bila terjadi kesalahan. Bila kita menjaga amanah ini bersama, dana desa akan menjadi rahmat, bukan beban; pengikat, bukan pemecah.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
