Program Makanan Gratis
Antara Pembangunan Modal Manusia dan Akumulasi Modal Politik
Oleh: Dayan Abdurrahman
Ketika Perdebatan Berada pada Tempat yang Salah
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan sosial terbesar dalam sejarah Indonesia modern. Sejak diluncurkan, program ini memunculkan berbagai respons. Sebagian kalangan memuji karena dianggap sebagai investasi penting bagi generasi muda. Sebagian lainnya mengkritik karena besarnya anggaran, berbagai persoalan tata kelola, hingga efektivitas implementasinya di lapangan. Namun sesungguhnya, perdebatan mengenai MBG sering kali berada pada tempat yang salah.
Perdebatan publik cenderung terjebak pada persoalan teknis, seperti jumlah dapur yang dibangun, jumlah makanan yang dibagikan, atau besarnya anggaran yang digunakan. Padahal pertanyaan yang jauh lebih mendasar adalah: apakah MBG sedang membangun modal manusia Indonesia atau justru sedang membangun modal politik negara? Pertanyaan ini penting karena akan menentukan bagaimana program tersebut dievaluasi, diperbaiki, dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
Jika tujuan utamanya adalah membangun kualitas manusia Indonesia, maka seluruh desain kebijakan harus tunduk pada logika kesehatan masyarakat, ilmu gizi, efektivitas anggaran, dan dampak jangka panjang. Namun jika orientasinya lebih banyak bergerak pada logika popularitas politik, maka ukuran keberhasilan akan bergeser menjadi luasnya distribusi, banyaknya penerima manfaat, dan tingginya visibilitas negara di tengah masyarakat.
Negara Tidak Kekurangan Anggaran, Tetapi Sering Kekurangan Prioritas
Dalam ilmu kebijakan publik terdapat prinsip sederhana bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan negara merupakan pilihan politik. Anggaran negara tidak pernah benar-benar cukup untuk memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara bersamaan. Karena itu, setiap kebijakan harus mampu menjawab satu pertanyaan penting: apakah dana publik telah digunakan pada tempat yang memberikan dampak terbesar?
Dalam konteks MBG, pertanyaan tersebut menjadi sangat relevan. Program ini menyerap sumber daya fiskal yang sangat besar. Oleh karena itu, keberhasilannya tidak boleh diukur dari besarnya anggaran yang terserap, melainkan dari perubahan yang berhasil diciptakan. Apakah angka stunting menurun? Apakah kualitas kesehatan anak meningkat? Apakah prestasi belajar membaik? Apakah ketimpangan akses gizi berkurang?
Sayangnya, budaya birokrasi di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, masih sering terjebak pada logika distribusi. Program dianggap berhasil ketika seluruh anggaran terserap dan seluruh target administratif tercapai. Padahal yang dibutuhkan masyarakat bukanlah distribusi semata, melainkan perubahan nyata dalam kualitas hidup.
Mengapa Pendekatan Universal Tidak Selalu Adil?
Salah satu kelemahan mendasar dalam berbagai program sosial adalah kecenderungan memperlakukan seluruh penerima manfaat secara seragam. Secara politik, pendekatan ini terlihat adil karena semua orang memperoleh bagian yang sama. Namun secara ilmiah, pendekatan tersebut tidak selalu menghasilkan keadilan yang sesungguhnya.
Kebutuhan biologis masyarakat tidak pernah seragam. Anak yang hidup dalam keluarga miskin kronis memiliki tingkat kerentanan yang jauh lebih tinggi dibandingkan anak yang tumbuh dalam keluarga dengan akses pangan yang memadai. Demikian pula anak-anak yang tinggal di daerah terpencil menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan mereka yang tinggal di kawasan perkotaan.
Karena itu, memberikan intervensi yang sama kepada kelompok dengan tingkat risiko yang berbeda sesungguhnya bukanlah keadilan. Justru di situlah letak ketidaktepatan kebijakan. Negara harus berani mengakui bahwa kelompok yang paling rentan membutuhkan perhatian yang lebih besar dibandingkan kelompok yang relatif aman.
Dalam konteks ini, penulis mengusulkan pendekatan yang disebut sebagai Negara Nutrisi Presisi, yaitu model kebijakan yang menempatkan data kesehatan, tingkat kemiskinan, risiko stunting, dan kerentanan sosial sebagai dasar utama dalam distribusi intervensi gizi. Fokus kebijakan tidak lagi pada seberapa banyak makanan yang dibagikan, tetapi pada seberapa banyak masalah gizi yang berhasil diselesaikan.
Belajar dari Negara-Negara yang Berhasil
Indonesia tidak perlu memulai dari nol. Berbagai negara telah menunjukkan bagaimana program makanan sekolah dapat menjadi instrumen pembangunan manusia yang efektif. Jepang menjadikan program makan siang sekolah sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Anak-anak tidak hanya menerima makanan, tetapi juga belajar mengenai gizi, kebersihan, disiplin, dan penghargaan terhadap makanan. Program tersebut menjadi bagian dari pembentukan karakter bangsa.
Finlandia mengintegrasikan makanan sekolah ke dalam sistem kesejahteraan sosial dan pendidikan. Fokusnya bukan sekadar memastikan anak makan, melainkan memastikan setiap siswa berada dalam kondisi fisik dan mental yang optimal untuk belajar.
Korea Selatan membangun sistem pengawasan mutu yang ketat sehingga kualitas makanan dan keamanan pangan tetap terjaga. Sementara Tiongkok memfokuskan intervensi nutrisi pada wilayah pedesaan dan daerah tertinggal yang memiliki risiko kesehatan lebih tinggi.
Pelajaran terpenting dari negara-negara tersebut adalah bahwa keberhasilan program makanan sekolah tidak ditentukan oleh seberapa besar anggarannya, melainkan oleh seberapa tepat sasarannya. Negara-negara tersebut lebih fokus menyelesaikan masalah daripada sekadar memperluas distribusi.
Dilema Besar: Efektivitas atau Popularitas?
Pada titik inilah MBG menghadapi dilema yang sesungguhnya. Secara ilmiah, pendekatan yang lebih selektif dan berbasis kebutuhan akan menghasilkan dampak yang lebih besar terhadap kesehatan masyarakat. Namun secara politik, pendekatan universal sering kali lebih menguntungkan karena menjangkau lebih banyak penerima manfaat.
Inilah pertemuan antara logika kesehatan dan logika kekuasaan. Logika kesehatan menuntut presisi, sementara logika politik cenderung menyukai ekspansi. Logika kesehatan berbicara mengenai efektivitas, sedangkan logika politik sering kali berbicara mengenai visibilitas.
Tidak ada yang salah dengan pertimbangan politik dalam kebijakan publik. Namun persoalan muncul ketika kepentingan politik mulai menggeser tujuan utama program. Jika hal itu terjadi, maka program yang semula dirancang untuk menyelesaikan masalah gizi berpotensi berubah menjadi instrumen distribusi politik yang mahal.
Arah Masa Depan yang Perlu Ditempuh
Ke depan, MBG perlu bergerak menuju fase yang lebih matang. Fokus program harus diarahkan pada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Integrasi dengan program penanganan stunting perlu diperkuat. Sistem pengawasan kualitas makanan harus diperbaiki. Pemerintah daerah perlu diberikan ruang yang lebih besar dalam menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan lokal. Yang paling penting, keberhasilan program harus diukur berdasarkan dampak nyata, bukan sekadar jumlah penerima manfaat.
Indonesia membutuhkan keberanian untuk berpindah dari politik distribusi menuju politik efektivitas. Dari logika proyek menuju logika hasil. Dari kebijakan yang sekadar populer menuju kebijakan yang benar-benar menyelesaikan masalah.
Penutup
Pada akhirnya, tujuan negara bukanlah membagikan makanan sebanyak mungkin. Tujuan negara adalah memastikan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk tumbuh sehat, belajar dengan baik, dan berkembang menjadi sumber daya manusia yang unggul.
Karena itu, keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis tidak boleh diukur dari jumlah porsi yang dibagikan atau besarnya anggaran yang dihabiskan. Keberhasilannya harus diukur dari sejauh mana program tersebut mampu mengubah masa depan anak-anak Indonesia.
Di situlah letak perbedaan antara kebijakan yang sekadar populer dan kebijakan yang benar-benar beradab. Yang pertama menghasilkan tepuk tangan sesaat. Yang kedua menghasilkan generasi yang lebih baik.
