Ketika “Merdeka” Seperti Penjara Berganti Penjaga
Ketika “Merdeka” Seperti Penjara Berganti Penjaga
Oleh Teuku Johar Gunawan
Sesudah Hamdalah dan Shalawat. Suara rakyat sering hilang di ruang hampa bagi penguasa, namun ketika perlu suara, nama rakyat tak pernah kering dari bibir mereka.
Ada penguasa yang sebenarnya tidak peduli kepada rakyat, hanya menggunakan nama rakyat untuk kepentingan sesaat. Lihatlah menjelang pemilihan para calon tiba-tiba berubah rupa – mirip bunglon berubah warna.
Pada saat kampanye semua dipoles. Senyum ditebar dan pose disebar. Spanduk di mana-mana. Sampai-sampai di pinggir paritpun spanduk dengan senyum itupun perlu ada. Tampilannya berubah – seperti dalam bahasa orangtua: “seakan-akan gulapun tak tertelan, rupanya beling kaca dilahapnya juga”. Lalu di mana rakyat?
Rakyat jadi objek pelengkap penderita dan pendengar pidato-pidato gegap gempita, pendengar janji-janji besar yang kemudian sesudahnya boleh dilupa.
Di negeri yang aneh itu, janji-janji sudah sering dibuat dan lewat begitu saja. Anak-anak muda sudah biasa mendengar janji akan ada sekian juta lapangan kerja — sambil berdiri di antrian panjang untuk satu posisi dengan upah minimum saja.Sementara ada anak penguasa – karpet merah sudah siap sedia, jika perlu hukum dirubah untuknya. Lalu ada media dan survei yang dibuat bekerja menyulap angka-angka. Seakan amanat adalah soal statistik semata.
Anak-anak muda sudah biasa jika mendengar syarat kerja –perlu lulus sekolah ini, harus ada sertifikat itu, jangan lupa indeks prestasi yang tinggi juga, oh dan bagusnya sudah ada pengalaman juga – padahal ia baru saja lulus sekolah.
Sementara ada anak penguasa, ada hubungan dengan lingkar kuasa, maka ijazah itu seperti formalitas saja – jikapun ada. Jika tak ada – maka harus ada. Bagaimana? Tenang saja di negeri yang aneh itu kadang sebagian formalitas bisa “disulap” saja.
Ada anak penguasa yang kerjanya hanya memenuhi “tour of duty” dan check-list saja sambil menunggu nasib baik siapa tahu bisa mengangkangi bangsa. Sambil “magang” dapat uang besar pula. Otak kosong – mata melompong – yang bekerja orang lain jadi “kaki meja”. Jika ditanya – tak bisa, maka mungkin ia akan berkata: bukan urusan saya. Siapa suruh kamu diam saja.
Di tempat lain, di kantor-kantor mereka sibuk buat baliho besar dengan motto “wilayah bebas korupsi, daerah berintegritas”. Tapi tayangan berita pejabat ditangkap menjamur juga, Si A ditangkap karena dugaan korupsi, pejabat B ditangkap tangan terima uang suap, berita tak henti soal korupsi.
Padahal ketika dilantik, mereka bukan main fasihnya mengucapkan sumpah.Tapi sesudahnya yang terjadi: korupsi.
Lalu di mana rakyat? Ah rakyat ada ketika ia keliling menjemput suara.
Memperkenalkan diri dalam bentuk baliho rupa-rupa di pojok jalan raya. Dan tidak lupa berpose sambil semangat: “Demi rakyat”. Sesudah terpilih dan duduk – datanglah para toke dengan bujuk rayu agar memuluskan izin tambang di daerah A, membabat hutan di daerah B, dapat jatah proyek di daerah C, dan seterusnya.
Maka tiba-tiba terbayanglah keuntungan di depan mata, dan perlahan, tapi pasti nama rakyat makin samar rupanya, dan suara rakyat makin hilang ditelan janji-janji surga para toke.
Sehingga segera ditandatangani saja izin tambang itu, izin babat hutan itu, izin proyek itu – karena yang diingat dirinya dan keluarganya dapat apa. Dan juga kroninya.
Rakyat? Nanti tunggu masa pemilihan lagi. Buatkan lagi janji-janji. Lalu ingkari. Ia tahu rakyat sering lupa. Apalagi kalau “bantuan” disebar sampai ke depan pintu rumah-rumah mereka. Memanglah pula ada rakyat yang memilih menjadi “pembela buta” – pokoknya semua program penguasa bagus – tak boleh ada cela.
Untuk pengikut buta itu yang utama isi dompet – walau harus menjual jiwa raga. Akhirnya kubu rakyat terbelah. Dan penguasa bisa tertawa, mereka bisa bebas buat suka-suka.Sementara ada rakyat ada yang memilih diam saja. Bukan urusan saya. Padahal amanat ilmu kadang ada pada mereka.Bukankah peringatan Nabi berlaku juga buat mereka: siapa yang tak peduli dengan urusan umat ini bukan bagian dari mereka?
Akhirnya di negeri yang aneh itu, rakyat ada yang digusur, dizalimi. Tanahnya diduduki saja atas nama “kepentingan negara”. Kontrak-kontrak akhirnya dibuat lebih karena dorongan kepentingan “geng” semata, walau di atas kertas semua tentu atas nama “kepentingan rakyat”. Para cukong leluasa duduk satu meja dengan penguasa. Lapangan golf kadang jadi tempat negosiasi aman tanpa jejak berita – demikian kabar dari sumber terpercaya.
Tambang-tambang dibuka, hutan dibabat bukan satu, dua hektar, tapi jutaan hektar atas nama kepentingan negara. Aparat dibuat untuk menjaga – berdiri berhadapan dengan rakyat. Patok-patok dipancang dan bertuliskan “Tanah Negara”. Rakyat tak punya kuasa berhadapan dengan otot baja dan senjata, karena kadang jika sudah pegang senjata, hati lupa bahwa rakyat itu manusia dan saudara sebangsa juga.
Ada rakyat yang sudah teriak tolak tambang di daerahnya.Mereka kuatir hutan mereka akan rusak karenanya. Hilang keseimbangan alam karenanya. Mereka benar. Lingkungan rusak karena tambang – bukan teori di atas kertas saja.
Ia pengalaman nyata manusia di banyak tempat. Jadi hak rakyat jika mereka risau dan bersuara.
Ketika rakyat bersuara, mereka sesungguhnya sudah mengumpulkan keberanian untuk bicara – di zaman ketika bersuara kepada penguasa seolah dosa. Tidak banyak yang mereka minta: jangan rusak ruang hidup mereka. Sadar mereka,tambang ini keuntungannya tidak semua buat bangsa. Sebagian lari entah ke mana. Di situ letak masalahnya. Ketika penguasa bicara soal lapangan kerja – berapa benar jumlahnya dan pertanyaannya “apakah sepadan dengan daya rusaknya?”
Ada pula penguasa buat aturan – ketika rakyat bersuara, mahasiswa berteriak, maka tinju yang bicara. Di negeri yang aneh itu, akhirnya aparat tak lagi bersama rakyat. Untuk sehat saja mesti lewat luka. Mengapa?
Padahal jika mau jujur, di negeri yang aneh itu, berapa banyak proyek dijalankan tanpa bingkai yang matang. Tata kelola bisa datang menyusul – yang penting jalan dulu saja – cincai-cincai sajakata mereka. Jika rugi dan salah, maka tinggal cari “kambing hitam” saja.
Berapa banyak program menghamburkan dana – hasilnya tak benar-benar terasa bagi rakyat jelata.
Akankah penguasa terus tuli ketika rakyat bersuara? Atau “mendengar” tapi tak mendengar? Hearing without listening kata orang di luar sana.
Akankah mereka berkata: “diamkan saja…kafilah tetap berlalu”? ketika mahasiswa bertanya.
Akankah nama rakyat hanya bergema – menjelang pemilihan saja? Akankah di negeri yang aneh itu rakyat seperti tak punya hak untuk bersuara – hanya karena negara merasa lebih tahu tentang ruang hidup mereka?
Di negeri yang aneh itu – “merdeka” itu, seperti penjara berganti penjaga. Tak ada yang berubah hakikatnya. Di negeri yang aneh itu suara rakyat makin lama makin hilang makna, karena penguasanya pura-pura lupa bahwa mereka dahulu rakyat juga. Padahal mereka itu makan dari keringat rakyatnya.
