Oleh: Tgk. H. Erli Safriza Al-Yusufiy, Lc.
(Pimpinan Dayah Madinatuddiniyah Babussaadah & Ketua HUDA Aceh Selatan).
Dalam diskursus Ushul al-Fiqh, sebuah hadis tidak hanya dinilai dari kesahihan sanadnya, tetapi juga dari bagaimana redaksi tersebut disampaikan (Sighat al-Ada’). Redaksi riwayat bukan sekadar pilihan kata, melainkan sebuah instrumen hukum yang menentukan tingkat kepastian (qath’i) atau keraguan (ihtimal) dalam penetapan syariat.
Melalui kajian Kitab Ghayatul Ushul karya Syaikhul Islam Zakaria al-Ansari di Dayah Babussaadah, kita diajak membedah hirarki redaksi hadis yang menjadi landasan otoritas para mujtahid.
- Redaksi Sharih: Puncak Kepastian Hukum
Tingkatan tertinggi dan paling murni dalam periwayatan adalah redaksi Sharih atau eksplisit. Kalimat seperti “Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda” atau “Rasulullah menceritakan kepadaku” dipandang sebagai hujah yang paling kuat.
Mengapa demikian? Karena redaksi ini menutup celah adanya perantara (waasithah). Imam al-Tufi al-Hanbali menegaskan bahwa model riwayat ini adalah standar utama (asal) karena menunjukkan interaksi langsung antara sahabat dan Nabi SAW secara fisik dan suara.
- Redaksi Muhtamil: Dialektika Antara Zahir dan Interpretasi.
Berbeda dengan redaksi eksplisit, terdapat tipologi redaksi Muhtamil yang secara linguistik masih membuka ruang interpretasi. Di sinilah para ulama, termasuk Syaikh Zakaria al-Ansari, melakukan klasifikasi rigid berdasarkan tingkat kekuatannya:
“Nabi Bersabda” (Qala al-Nabiyyu): Meskipun dianggap hujah yang kuat (al-asah), muncul diskusi karena adanya kemungkinan perantara sahabat lain yang tidak disebutkan namanya.
“Kami Diperintah” (Umirna): Redaksi pasif ini memicu perdebatan metodologis. Meski mayoritas ulama menganggapnya hujah (karena pembuat syariat adalah Nabi), sebagian kecil ragu jika perintah tersebut datang dari pemimpin wilayah atau ijtihad pribadi perawi.
“Termasuk Sunnah Adalah…” (Minas Sunnah): Secara zahir merujuk pada Sunnah Nabi, namun muncul diskusi apakah yang dimaksud adalah “Sunnah Nabawiyah” atau sekadar tradisi wilayah tertentu (Sunnah al-Balad).
- Redaksi Perbuatan dan Konsensus Zaman Nabi.
Kajian ini juga membedah fenomena Taqrir (persetujuan diam-diam) melalui redaksi “Kami melakukan hal itu di masa Nabi.” Sebagian ulama menjadikannya hujah karena menganggap Nabi mengetahuinya, sementara yang lain bersikap skeptis jika perbuatan tersebut luput dari pantauan Nabi sehingga tidak bisa dianggap sebagai ketetapan syariat.
Penutup: Hirarki Ketelitian Intelektual.
Syaikh Zakaria al-Ansari secara presisi menggunakan urutan redaksi ini sebagai penanda penurunan tingkat ketenangan hati (itmi’nan) dalam penerimaan hujah. Semakin tidak jelas subjek atau masa peristiwanya, semakin turun pula martabat epistemologis riwayat tersebut.
Bagi kita, ketelitian para ulama dalam membedah satu demi satu kata dalam riwayat hadis mengajarkan sebuah pelajaran berharga: bahwa kebenaran agama dijaga dengan disiplin ilmu yang sangat ketat. Memahami hirarki redaksi adalah langkah awal untuk menghargai betapa kokohnya arsitektur hukum Islam yang kita jalani hari ini.
Informasi ini disarikan dari materi Kajian Kitab Ghayatul Ushul di Kelas Dewan Guru SPM Babussaadah.
Diskusi