Dengarkan Artikel
Oleh Dayan Abdurrahman
Tulisan ini saya tulis di sela-sela bekerja di dapur, di antara wajan yang masih panas dan pengunjung yang belum ramai datang. Di saat-saat seperti ini, ketika tubuh sibuk bekerja dan pikiran dibiarkan berjalan sendiri, justru pertanyaan-pertanyaan paling mendasar muncul. Tentang Aceh dengan segala penderitaannya. Tentang negara dengan klaim kedaulatannya. Dan tentang bagaimana dua hal ini seharusnya dipertemukan secara adil, jujur, dan manusiawi.
Saya menulis bukan dari ruang seminar ber-AC atau meja birokrasi yang rapi, melainkan dari ruang hidup sehari-hari, tempat rakyat kebanyakan menjalani hidup sambil menanggung dampak kebijakan yang sering kali jauh dari mereka. Dari sini, Aceh tidak tampak sebagai isu politik yang abstrak, melainkan sebagai ruang penderitaan nyata—rumah yang terendam, sawah yang rusak, hutan yang hilang, dan ingatan kolektif yang kembali berdenyut pelan.
Bencana ekologi yang kini melanda Aceh dan wilayah Sumatera lainnya bukan peristiwa kebetulan. Ia adalah akumulasi dari kebijakan panjang yang mengorbankan keseimbangan alam atas nama pembangunan. Hutan ditebang, sungai dipersempit, dan ruang hidup warga dipertaruhkan demi kepentingan segelintir aktor yang dilindungi oleh struktur kekuasaan. Dalam kajian kebencanaan, ini jelas: kita sedang menghadapi bencana buatan manusia.
Namun, yang paling menyakitkan bagi banyak orang Aceh bukan hanya bencananya, melainkan respons negara yang tampak ragu, lamban, dan berhati-hati secara politis. Seolah-olah penderitaan warga harus ditimbang dulu dengan kalkulasi citra, stabilitas, dan ketakutan lama. Di titik inilah Aceh kembali dibaca bukan sebagai korban, tetapi sebagai wilayah yang “sensitif”, “rawan”, dan “bernuansa politik”.
Cara pandang ini berbahaya. Ia menggeser fokus dari keadilan ke keamanan, dari pemulihan ke pengendalian. Padahal, sejarah Aceh telah memberi pelajaran mahal: setiap kali negara memilih pendekatan represif atau menutup diri, yang tumbuh justru luka kolektif yang semakin dalam.
Aceh adalah wilayah dengan memori sejarah yang kuat dan hidup. Memori itu tidak mati bersama generasi lama, tetapi diwariskan, diceritakan ulang, dan menjadi bagian dari kesadaran sosial. Memori tentang konflik, ketidakadilan, eksploitasi, dan pengabaian negara bukan untuk membangkitkan permusuhan, melainkan sebagai penanda bahwa ada pengalaman traumatik yang belum sepenuhnya disembuhkan.
Tsunami 2004 menjadi momen penting dalam sejarah ini. Bencana alam yang maha dahsyat itu memaksa negara dan dunia untuk melihat Aceh dengan cara yang berbeda—bukan sebagai ancaman, tetapi sebagai manusia yang membutuhkan pertolongan. Dunia hadir, dan negara belajar. Dari keterbukaan itu lahirlah perdamaian Aceh, yang hingga kini diakui sebagai salah satu best practice resolusi konflik di dunia modern.
Perdamaian Aceh tidak lahir dari laras senjata, tetapi dari pengakuan, dialog, dan keberanian politik. Negara saat itu menunjukkan bahwa kedaulatan tidak runtuh ketika ia mengakui kesalahan dan membuka diri. Justru sebaliknya, legitimasi menguat.
Sayangnya, dalam menghadapi bencana ekologi hari ini, semangat itu terasa memudar. Negara kembali terjebak dalam kecurigaan subjektif: takut simpati internasional, takut narasi HAM, takut Aceh dibaca sebagai isu politik global. Ketakutan ini membuat negara bersembunyi di balik bahasa teknis dan prosedural, alih-alih menghadapi akar masalah secara jujur.
Padahal, persoalan yang dihadapi bersifat objektif dan nyata: kerusakan ekologi, penderitaan warga, dan kegagalan kebijakan. Ini bukan soal separatisme. Ini soal keadilan.
Aceh hari ini tidak sedang meminta kemerdekaan. Ia meminta pengakuan. Pengakuan bahwa bencana ini bukan semata takdir alam, tetapi hasil dari keputusan manusia. Pengakuan bahwa negara turut bertanggung jawab. Dan dari pengakuan itu, lahir permintaan maaf, pemulihan yang sungguh-sungguh, serta keberpihakan nyata kepada korban.
Sebagian kalangan mungkin berpikir bahwa Aceh, sebagai daerah dengan identitas Islam yang kuat, tidak akan mendapat simpati luas dari negara-negara Barat yang menjadi pusat kekuasaan global. Anggapan ini keliru. Simpati kemanusiaan tidak dibangun di atas agama atau identitas politik semata, tetapi atas rasa keadilan universal. Ketika penderitaan dibiarkan, ketika pengingkaran terus berulang, simpati itu akan tumbuh perlahan, mengendap, dan bertahan lama dalam benak publik global.
Aceh mungkin kecil secara angka, tetapi besar secara makna. Secara kualitatif, Aceh memiliki modal sejarah, memori kolektif, dan kesadaran politik yang matang. Dalam teori sosial, memori kolektif seperti ini adalah energi laten. Ia tidak selalu meledak, tetapi ia terus hidup. Ketika negara gagal membaca dan meresponsnya dengan adil, energi itu bisa berubah menjadi ketegangan yang sulit dikendalikan.
Karena itu, negara seharusnya tidak memandang memori Aceh sebagai ancaman, melainkan sebagai peringatan. Peringatan bahwa pendekatan keamanan dan represif bukan solusi. Bahwa keadilan, pengakuan, dan audit moral justru adalah jalan keluar yang lebih aman dan berkelanjutan.
Audit lingkungan yang independen, pembongkaran relasi negara–korporasi yang merusak, serta pemulihan berbasis korban adalah bentuk kedaulatan yang matang. Negara yang berani diaudit adalah negara yang percaya diri. Negara yang menolak audit moral sesungguhnya sedang menunjukkan kelemahannya sendiri.
Di sela-sela saya memasak dan bekerja, pikiran ini terus berputar: membela Aceh sesungguhnya adalah upaya menyelamatkan Indonesia. Apa yang terjadi di Aceh hari ini adalah cermin bagi seluruh daerah. Jika cermin itu dihindari atau dipecahkan, yang hilang bukan bayangan Aceh, melainkan kemampuan Republik untuk mengenali dirinya sendiri.
Indonesia tidak perlu takut belajar dari Aceh. Perdamaian Aceh adalah bukti bahwa pengakuan dan keadilan tidak melemahkan negara. Justru pengingkaran yang terus-meneruslah yang perlahan menggerogoti Republik dari dalam.
Tulisan ini bukan ajakan untuk melawan negara, melainkan ajakan untuk merawatnya. Dengan cara paling mendasar: jujur pada sejarah, adil pada korban, dan berani bertanggung jawab atas masa depan.
Dayan Abdurrahman
Pemerhati Kebencanaan dan Keadilan
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
