Dengarkan Artikel
Oleh Novita Sari Yahya
Tulisan ini dibuat setelah membaca pemberitaan mengenai tuduhan kakak Presiden Filipina yang menyebut adiknya Presiden Ferdinand Marcos Jr. sebagai pengguna narkoba aktif. Terlepas dari benar atau tidaknya tuduhan tersebut, kenyataan bahwa pernyataan seperti itu dapat datang dari keluarga menggambarkan bagaimana isu narkotika bukan sekadar persoalan kriminal, tetapi dapat memengaruhi stabilitas politik suatu negara. Pertanyaannya bergeser: sejauh mana negara dapat terpapar, terpengaruh, atau dalam kasus ekstrem, dimanfaatkan oleh jaringan narkoba yang memiliki struktur transnasional dan sumber daya finansial besar?
Fenomena di Filipina membuka kembali diskusi mengenai hubungan antara kartel narkoba dan institusi politik. Di berbagai negara, hubungan tersebut bervariasi dalam skala dan bentuknya. Kasus Kolombia dan Meksiko misalnya, merupakan contoh klasik di mana kartel berusaha memengaruhi institusi negara melalui kekerasan dan korupsi. Sementara laporan mengenai Venezuela, Brasil, dan beberapa negara lain menunjukkan bahwa kelompok kriminal terorganisir dapat berinteraksi dengan unsur tertentu dalam pemerintahan tanpa harus sepenuhnya “menguasai” negara. Dengan demikian, perlu dibedakan antara pengaruh signifikan dan kontrol struktural penuh, sebab kedua konsep tersebut seringkali tercampur dalam wacana publik.
Infiltrasi Kartel dalam Politik: Gambaran Global yang Kompleks
Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah laporan internasional mengungkap adanya relasi antara kartel narkoba dan aktor-aktor negara. Amerika Serikat, misalnya, secara eksplisit menuduh sejumlah pejabat Venezuela terlibat dalam perdagangan narkoba. Tuduhan ini dikenal luas dalam konteks “Cartel of the Suns”, meskipun para analis menyatakan bahwa struktur tersebut lebih mencerminkan pola korupsi militer yang sistemik daripada sebuah kartel yang terorganisir seperti di Meksiko.
Brasil memiliki dinamika berbeda: jaringan narkoba sering memanfaatkan kontestasi politik lokal untuk memperkuat pengaruh, terutama melalui pendanaan ilegal atau intimidasi. Namun, meskipun ada dugaan pendanaan kampanye oleh organisasi kriminal, bukan berarti seluruh institusi negara bekerja sama dengan kartel. Gambaran situasi harus tetap proporsional dan berbasis temuan resmi.
Secara umum, kartel beroperasi mengikuti peluang. Ketika terdapat kelemahan institusional, ketidakstabilan politik, atau jaringan korupsi, kartel mengisi ruang tersebut. Namun infiltrasi tidak selalu bermakna dominasi, melainkan lebih sering berupa pemanfaatan kelemahan negara melalui korupsi dan kekuatan finansial.
Pendekatan Amerika Serikat dan Rusia: Dua Model Penanganan
- Pendekatan Amerika Serikat: Intervensi, Tekanan Diplomatik, dan Keamanan Nasional
Amerika Serikat memandang kartel narkoba sebagai ancaman lintas negara yang berdampak pada keamanan nasional. Pendekatan AS bersifat eksternal dan keras, mencakup:
sanksi ekonomi,
penetapan jaringan tertentu sebagai organisasi teroris,
tekanan diplomatik terhadap negara yang dianggap membiarkan operasi kartel.
Dalam kasus Venezuela, AS menuduh pejabat senior terlibat dalam perdagangan narkoba. Namun, perlu dicatat bahwa sebagian tuduhan masih diperdebatkan oleh komunitas internasional dan belum semuanya terbukti secara yuridis.
- Pendekatan Rusia: Penegakan Hukum Keras dan Kebijakan Sosial
Rusia menempuh pendekatan internal yang ketat terhadap narkoba, termasuk:
hukuman berat bagi produsen dan pengedar,
kerja sama intensif dalam isu narkotika dengan negara mitra, termasuk Indonesia,
kebijakan pengurangan konsumsi alkohol sebagai bagian dari strategi kesehatan masyarakat.
Namun, klaim bahwa Rusia secara sistematis merekrut narapidana kasus narkoba untuk wajib militer perlu dibatasi pada konteks tertentu (misalnya mobilisasi selama konflik), dan tidak dapat digeneralisasi sebagai kebijakan narkotika nasional.
Pendekatan Rusia menunjukkan kombinasi antara penegakan hukum dan intervensi sosial. Meski tidak sepenuhnya bebas kritik, kebijakan tersebut dianggap berhasil menurunkan konsumsi alkohol dan memperbaiki indikator kesehatan.
Produksi Narkoba oleh Negara: Kasus Suriah dan Pertanyaan atas Sudan
Suriah: Produksi Captagon sebagai Sumber Pendanaan
Suriah sering disebut dalam laporan internasional sebagai pusat produksi captagon selama perang berkepanjangan. Banyak analisis menunjukkan keterlibatan individu atau faksi tertentu dalam struktur negara. Namun istilah “negara produsen narkoba” perlu digunakan hati-hati — keterlibatan tersebut lebih tepat dipahami sebagai tindakan aktor-aktor dalam rezim, bukan institusi negara secara keseluruhan.
Sudan: Perlu Kehati-hatian dalam Menilai Informasi
Beberapa laporan media menyebut adanya penggunaan captagon dalam kelompok milisi Sudan. Namun bukti akademik internasional yang dapat diverifikasi mengenai skala produksi atau distribusi oleh negara masih terbatas. Dengan demikian, argumentasi tentang Sudank sebagai “negara produsen” masih perlu dukungan sumber yang lebih kuat.
Brasil: Upaya Terbaru Melawan Jaringan Narkoba
Brasil menghadapi tantangan kartel selama puluhan tahun, termasuk perang antar geng di kawasan favelas. Namun dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah melakukan pengetatan operasi:
integrasi kerja polisi federal dan militer,
penindakan terhadap politisi yang menerima dana dari organisasi kriminal,
reformasi kelembagaan di sejumlah kota.
Tak seperti di beberapa narasi populer, keberadaan kartel di Brasil tidak identik dengan kendali penuh atas negara, melainkan persaingan kekuasaan di wilayah tertentu.
Indonesia: Ancaman Nyata, Tapi Perlu Pembedaan Analitis
Indonesia berada di posisi strategis dalam jalur perdagangan narkotika internasional. Ancaman yang dihadapi jelas dan terukur:
- Indonesia adalah pasar besar dan menguntungkan.
- Sindikat internasional dari Asia Tenggara hingga Amerika Latin beroperasi secara aktif.
- Oknum aparat dan peredaran di Lapas menjadi masalah berulang.
- Banyak jalur laut yang sulit diawasi sepenuhnya.
Namun, penting untuk membedakan antara:
kehadiran sindikat narkoba internasional, dan infiltrasi kartel dalam sistem politik formal.
Hingga kini, belum ada bukti kuat bahwa kartel narkoba internasional memiliki peran politik struktural di Indonesia sebagaimana di negara-negara yang benar-benar dikuasai kekuatan kriminal. Namun, potensi risiko tetap ada, terutama melalui:
korupsi,
pendanaan ilegal,
lemahnya regulasi pendanaan politik.
Penutup
Kasus Filipina menunjukkan bahwa isu narkoba dapat mengguncang dinamika politik pada tingkat tertinggi. Pengalaman global memperlihatkan bahwa kartel narkoba dapat menjadi aktor yang sangat berpengaruh ketika negara melemah. Namun tiap negara memiliki konteks berbeda, sehingga analisis harus mempertimbangkan bukti, variasi struktur kekuasaan, dan kompleksitas hubungan antara negara dan kejahatan terorganisir.
Bagi Indonesia, ancaman nyata lebih terletak pada peredaran narkoba, kejahatan terorganisir lintas negara, dan kerentanan institusional yang dapat dimanfaatkan oleh kelompok kriminal. Menghadapinya memerlukan kombinasi pendekatan hukum, sosial, ekonomi, dan integritas politik bukan sekadar perang terhadap narkoba, tetapi penguatan ketahanan negara secara menyeluruh.
Daftar Pustaka
- Kontan. (2024). Filipina geger, Presiden Ferdinand Marcos Jr dituduh gunakan narkoba.
https://amp.kontan.co.id/news/filipina-geger-presiden-ferdinand-marcos-jr-dituduh-gunakan-narkoba - BNN RI. (2024). Narkotika sebagai kejahatan unik extraordinary.
https://bnn.go.id/wamenkumham-narkotika-sebagai-kejahatan-unik-extra-ordinary/ - BBC Indonesia. (2024). Artikel tentang isu narkotika dan kebijakan Filipina.
https://www.bbc.com/indonesia/articles/cvgm1vxz1z3o - Bloomberg Technoz. (2024). AS sebut kartel Venezuela teroris, tuduh Maduro pemimpinnya.
https://www.bloombergtechnoz.com/detail-news/90532/as-sebut-kartel-venezuela-teroris-tuduh-maduro-pemimpinnya - Tempo.co. (2024). Lima negara dengan kartel narkoba paling berbahaya.
https://www.tempo.co/internasional/5-negara-dengan-kartel-narkoba-paling-berbahaya-44168 - ANTARA News. (2024). BNN RI dan Rusia kerja sama tingkatkan kapasitas penegakan hukum.
https://m.antaranews.com/berita/5247997/bnn-ri-dan-rusia-kerja-sama-tingkatkan-kapasitas-penegakan-hukum - Pikiran Rakyat NTT. (2024). Narkoba, milisi, dan genosida: Jejak captagon dalam konflik Sudan.
https://ntt.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-2329771034/narkoba-milisi-dan-genosida-jejak-captagon-dalam-konflik-sudan - CNN Indonesia. (2018). Filipina klaim korban perang narkoba baru 5.000 orang.
https://www.cnnindonesia.com/internasional/20181220154553-106-355239/filipina-klaim-korban-perang-narkoba-baru-5000-orang - Wikipedia. (2024). Alcohol in Russia.
https://en.wikipedia.org/wiki/Alcohol_in_Russia
Novita sari yahya
Penulis dan peneliti
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
