Dengarkan Artikel
Oleh Novita Sari Yahya
Selama beberapa hari terakhir pada awal September 2025, demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh Generasi Z (Gen Z) di Nepal berhasil menggulingkan pemerintahan Perdana Menteri KP Sharma Oli.
Aksi protes ini bermula sebagai gerakan damai yang menargetkan “Nepo Kids”—anak-anak pejabat tinggi yang memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, kontras dengan kesulitan ekonomi yang dihadapi mayoritas rakyat Nepal.
Gerakan ini dengan cepat berkembang menjadi tuntutan yang lebih luas, mencakup penghentian korupsi sistemik, penyelidikan terhadap aset ilegal pejabat, dan reformasi institusi negara.
Ribuan pemuda, termasuk pelajar yang mengenakan seragam sekolah, turun ke jalan-jalan di Kathmandu dan kota-kota lain di Nepal. Mereka meneriakkan slogan-slogan seperti “Enough is Enough” dan “End to Corruption” untuk menunjukkan kemarahan mereka terhadap ketidakadilan sosial dan ekonomi.
Demonstrasi ini tidak memiliki kepemimpinan formal dan dikoordinasikan melalui platform Discord setelah pemerintah memberlakukan larangan penggunaan media sosial.
Protes ini menjadi salah satu kerusuhan terparah di Nepal dalam satu dekade terakhir. Eskalasi kekerasan terjadi pada 8 September 2025, ketika polisi menggunakan peluru karet, gas air mata, dan peluru tajam untuk membubarkan demonstran yang berusaha memasuki gedung parlemen. Aksi ini menyebabkan 19 kematian awal dan ratusan orang terluka.
Pada 9 September 2025, kemarahan massa memuncak dengan pembakaran gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan beberapa kantor pemerintah. Tekanan yang luar biasa ini memaksa Perdana Menteri
KP Sharma Oli mengundurkan diri. Total korban jiwa akibat kerusuhan mencapai 51 orang, termasuk 21 demonstran, 3 polisi, dan 27 lainnya, dengan lebih dari 1.300 orang mengalami luka-luka.
Geopolitik Global dan Peran Nepal dalam BRICS*
Kejatuhan pemerintahan KP Sharma Oli. dan pemberlakuan darurat militer memicu spekulasi tentang keterlibatan faktor geopolitik, terutama setelah Nepal resmi menjadi mitra BRICS pada 1 Januari 2025. Keputusan ini merupakan bagian dari ekspansi BRICS, yang kini terdiri dari 10 anggota penuh—termasuk Indonesia yang bergabung pada 6 Januari 2025—dan 9 negara mitra. Bersama-sama, blok ini mewakili hampir setengah populasi dunia dan 41% PDB global berdasarkan paritas daya beli (PPP).
Posisi strategis Nepal, yang terletak di antara China dan India, serta ketergantungannya pada proyek-proyek Belt and Road Initiative (BRI) China—seperti pembangunan rel kereta api Tibet senilai miliaran yuan yang berbatasan dengan Nepal—menjadi sorotan. KP Sharma Oli yang dikenal pro-China, dituduh oleh lawan politiknya sebagai boneka Beijing.
Sementara itu, India khawatir bahwa pengaruh China di wilayah Himalaya mengancam kepentingan regionalnya.
Sebagian analis melihat protes Gen Z sebagai “color revolution” yang didukung Barat atau India untuk melemahkan pengaruh BRICS di Nepal, mirip dengan gejolak politik di Bangladesh dan Sri Lanka.
China mengeluarkan peringatan kepada warganya untuk tetap waspada, sementara India menyatakan harapan bahwa transisi politik di Nepal akan membawa stabilitas. KP Sharma Oli menuding India berada di balik penggulingannya, yang semakin memperkeruh ketegangan geopolitik di Asia Selatan.
Pemberlakuan Darurat Militer di Nepal.
Pada 9 September 2025, militer Nepal mengumumkan darurat militer setelah kerusuhan menyebabkan runtuhnya pemerintahan KP Sharma Oli. Jenderal Ashok Raj Sigdel, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Nepal, menyatakan bahwa militer mengambil alih sementara untuk menjaga keamanan nasional. Instruksi “tembak di tempat” dikeluarkan untuk menangani perusuh, di tengah laporan penyerangan terhadap pejabat tinggi, termasuk pemukulan terhadap mantan Perdana Menteri Sher Bahadur Deuba dan istrinya, serta pembakaran rumah-rumah pejabat.
Kerusuhan juga memicu penjarahan toko, mal, dan fasilitas publik, termasuk gedung parlemen, Mahkamah Agung, dan Istana Presiden Sital Niwas. Media internasional melaporkan pembebasan sekitar 12.500 narapidana dari penjara Dilli Bazaar, serta penjarahan senjata dari kantor polisi yang dibakar massa. Kekhawatiran tentang potensi pemerkosaan dan perampokan juga muncul, meskipun belum ada konfirmasi resmi dari otoritas.
Militer mengerahkan pasukan di jalan-jalan Kathmandu, mendirikan pos pemeriksaan, dan memerintahkan warga untuk tetap berada di rumah. Bandara Internasional Tribhuvan ditutup untuk waktu yang tidak ditentukan. Puluhan orang ditangkap, dan militer berhasil menangkap kembali sebagian narapidana yang melarikan diri. Situasi ini menciptakan kekosongan kekuasaan, dengan KP Sharma Oli dilaporkan melarikan diri menggunakan helikopter militer.
Penerapan Darurat Militer dan Janji Pemerintahan Sementara.
Jenderal Ashok Raj Sigdel, Kepala Staf Angkatan Bersenjata Nepal, menerapkan darurat militer dan pengamanan ketat terhadap kerusuhan yang terjadi di Nepal. Puluhan orang ditangkap untuk mencegah eskalasi lebih lanjut dan menjaga keamanan nasional. Jenderal Sigdel juga menjanjikan pembentukan pemerintahan sementara menjelang pemilu umum, dengan parlemen yang dibubarkan dan pemilu dijadwalkan paling lambat Maret 2026.
Kekhawatiran atas Peran Militer dalam Politik.
Sejarah kekuasaan militer di Nepal menunjukkan adanya kekhawatiran atas keterlibatan militer dalam politik, terutama mengingat pengalaman kudeta di negara-negara ASEAN seperti Myanmar. Meskipun militer Nepal dikenal netral sejak Nepal menjadi republik pada 2008, keterlibatan langsung mereka dalam situasi saat ini menimbulkan kekhawatiran akan potensi instabilitas jangka panjang. Analis pun memperingatkan agar militer tidak semakin campur tangan dalam politik untuk menghindari ketidakstabilan yang lebih besar..
Kesepakatan Pemerintahan Transisi.
Melalui negosiasi antara militer, presiden, dan perwakilan Gen Z, dicapai kesepakatan untuk membentuk pemerintahan transisi. Fokus utama pemerintahan ini adalah melakukan investigasi mendalam terkait kasus korupsi dan melaksanakan reformasi yang diperlukan untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap institusi negara.
Sushila Karki sebagai Perdana Menteri Sementara.
Pada 12 September 2025, Sushila Karki, mantan Ketua Mahkamah Agung Nepal dan perempuan pertama di posisi tersebut, dilantik sebagai Perdana Menteri sementara. Ini menjadikannya sebagai PM perempuan pertama dalam sejarah Nepal. Sushila Karki, yang dikenal sebagai figur bersih dan tegas melawan korupsi, dipilih melalui voting informal di Discord oleh perwakilan Gen Z setelah melalui proses negosiasi dengan Jenderal Sigdel dan Presiden Ram Chandra Poudel.
Tantangan Pemerintahan Sushila Karki
Sebagai Perdana Menteri sementara, Sushila Karki memiliki mandat untuk membentuk kabinet dalam beberapa hari dan menyelenggarakan pemilu dalam enam bulan. Tugas utamanya meliputi membangun kembali institusi negara yang rusak, menyelidiki kematian demonstran selama kerusuhan, dan menangani aset ilegal mantan pejabat seperti KP Sharma Oli.
Generasi Z mendukung Sushila Karki sebagai simbol perubahan dan harapan untuk perbaikan, meskipun tantangan besar tetap ada, seperti memulihkan ketertiban, merekonstruksi bangunan yang rusak, serta menjaga keseimbangan geopolitik di tengah tekanan dari India dan China.
Transisi Menuju Stabilitas
Transisi ini diharapkan dapat membawa stabilitas politik dan keamanan bagi Nepal setelah periode kerusuhan dan ketidakpastian. Namun, analis memperingatkan bahwa periode ketidakpastian panjang mungkin masih akan terjadi seiring dengan upaya memulihkan situasi negara dan membangun kembali kepercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi negara.
Referensi:
– Acharya, K. (2025, September 10). Nepal in Turmoil: Gen Z Protests Topple Oli Government. The Kathmandu Post.
– BBC News. (2025, September 9). Nepal Declares Military Emergency as Protests Escalate.
– Bhattarai, R. (2025). Geopolitical Implications of Nepal’s Political Crisis: The Role of BRICS and Regional Powers. Journal of South Asian Studies, 48(3), 215–230.
– Sharma, G. (2025, September 13). Sushila Karki Appointed as Nepal’s Interim Prime Minister Amid Crisis. Reuters.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
