Oleh Tabrani Yunis
Menjelang usia negeri tercinta Indonesia yang ke 100 tahun pada tahun 2045 telah mendorong lahirnya sebuah visi atau impian besar dalam pembangunan bangsa di usia 100 tahun. Impian besar itu seringkali kita dengar dewasa ini dengan sebutan Indonesia Emas 2045. Impian atau visi besar yang lahir dari refleksi 100 tahun kemerdekaan Republik Indonesia (1945–2045).
Tentu saja, sebagai sebuah mimpi atau visi besar, impian ini bagi pemerintah telah memunculkan visi ini dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional yan or g disusun oleh Bappenas melalui Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045. Impian atau visi yang ingin menjadikan Indonesia sebagai negara bersatu, berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Jadi, impian Indonesia Emas 2045 bagi pemerintah Indonesia tentu bukanlah sebuah ilusi atau sebagai utopia, konon bukan pula sekadar target ekonomi, melainkan visi peradaban, menjadikan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, inklusif, dan berkelanjutan di usia 100 tahun kemerdekaan, dengan menggunakan strategi yang menekankan transformasi ekonomi, pembangunan SDM unggul, tata kelola demokratis, infrastruktur modern, dan keberlanjutan lingkungan. Jadi, memang impian besar untuk masa seabad kemerdekaan Indonesia.
Idealnya memang demikian. Apa lagi impian ini katanya dibangun dengan berlandaskan pada pilar-pilar kuat sebagai upaya membangun Resiliensi, dengan memperkuat ketahanan nasional di bidang ekonomi, politik, sosial, dan lingkungan.
Konon pula sebagai upaya mengurangi kerentanan terhadap krisis global, pemerintah membangun kesejahteraan dengan meningkatkan pendapatan per kapita hingga USD 23.000–30.300, sekaligus menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,5–0,8%, serta menekan ketimpangan dengan rasio Gini 0,29–0,32 adalah upaya yang juga tidak bisa diabaikan. Realitasnya? Silakan diidentifikasi dan dianalisis.
Nah, begitu besar impian itu. Oleh sebab itu, sebagai sebuah mimpi besar, konsekuensinya pemerintah juga harus memastikan pemerataan pembangunan antarwilayah, meningkatkan kontribusi PDRB Kawasan Timur Indonesia yang ditargetkan naik menjadi 28,5%, serta memperkuat akses pendidikan, kesehatan, dan kesempatan kerja bagi seluruh lapisan masyarakat. Sekali lagi, seperti apa implementasinya?
Bukan hanya itu, kalau memang ingin menggapai mimpi besar, masih ada lagi yang harus dilakukan pemerintah Indonesia, yakni menjamin keberlanjutan, pemerintah dengan melakukan pembangunan ekonomi berbasis industri pengolahan (28% kontribusi PDB) dan maritim (15%), serta menjaga kelestarian lingkungan dan sumber daya alam. Lalu, apa yang terjadi dengan sistem pengelolaan sumber daya alam kita saat ini?
Kelihatannya memang sangat ideal dan berat karena harus memberikan jaminan bahwa impian atau visi Indonesia emas 2045 bisa diwujudkan oleh pemerintah. Impian besar yang bukan hanya menjadi harapan besar pemerintah Indonesia, tetapi menjadi harapan besar pula bagi seluruh elemen bangsa. Ya, mimpi besar dengan tantangan yang juga sangat besar.
Oleh sebab itu ketika pemerintah telah membuat Grand Desain Pembangunan Kependudukan (2020–2050) yang menjadi kerangka kerja untuk mengelola pertumbuhan penduduk secara seimbang, ini menjadi sebuah kekuatan. Jadi, memang selayaknya impian ini menjadi impian bersama, bukan hanya impian pemerintah, tetapi impian semua elemen bangsa.
Sebagai harapan besar dari pemerintah dan seluruh elemen bangsa Indonesia yah yang berharap visi ini bisa terwujud, maka untuk mewujud impian itu, segala potensi pendukung harus benar-benar diperhitungkan dan dibangun. Harus selalu mengkaji, apa masalah yang sedang dan mungkin dihadapi, melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman dalam mencapai atau mewujudkan visi Indonesia emas 2045 itu, agar tidak menjadi utopis.
Nah, dalam membaca potensi dan kekuatan, sebenarnya kita bisa memetakan bahwa Indonesia memiliki sumber daya alam yang katanya begitu kaya dan juga memiliki kekuatan berupa bonus demografi yang juga melimpah. Namun, harapan akan kekuatan ini berada dalam ancaman kehilangan, ketika potensi yang besar sebagai soko guru tidak dimanfaatkan dengan baik dan tepat.
Ya, salah satu potensi besar yang digadang-gadangkan selama ini adalah apa yang dimiliki bangsa ini yang disebut bonus demografi. Keberadaan bonus demografi menjadi “jendela peluang” menuju Indonesia Emas 2045. Tapi tunggu dulu, lihatlah realitas bonus itu. Seperti apa wujudnya?
Kita boleh bangga dengan bonus demografi yang mungkin akan dipetik, tetapi jangan lupa berkaca dan menggunakan kacamata yang berlensa bersih. Ya, bila mata kita masih bening, bisa membedakan mana emas, mana perak, mana yang bermanfaat dan mana yang tidak, kita pasti bisa membaca fenomena dan realitas di lapangan. Para pembaca pasti melihat ada banyak fenomena menarik dan menyedihkan. Fenomena yang menjadikan Indonesia terancam kehilangan bonus. Yakni bonus demografi.
Ya, bonus yang dikatakan secara kwantitas berupa jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) di Indonesia pada tahun 2025 diproyeksikan mencapai sekitar 193,3 juta hingga 197,13 juta jiwa, perlu diliha dengan jelas. Memang benar bahwa kelompok usia ini mendominasi populasi, mencapai sekitar 69,51% dari total penduduk, yang menandakan Indonesia berada dalam puncak bonus demografi. Namun, tunggu dulu, seperti apa wujudnya?
Ya, jumlah itu tentu saja sangat besar dan potensial, namun ada kekhawatiran kita terhadap potensi besar ini, yakni kehilangan bonus itu. Ada banyak fenomena yang menyebabkan hilangnya bonus demografi di Indonesia yang disebabkan oleh bayak faktor. Beberapa faktor penyebab kehilangan Bonus Demografi itu di antaranya. Pertama, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kondisi riil dari bonus itu. Sehingga kebijakan -kebijakannya belum fokus pada bagaimana memaksimalkan pemanfaatan bonus.
Kita bisa baca atau lihat seperti apa kebijakan pemerintah dalam penciptaan lapangan kerja berkualitas dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Realitas membuktikan bahwa ada persoalan besar terkait hal ini adalah semakin meningkatnya jumlah pengurangan di tanah air. Celakanya yang menganggur pada usia produktif. Mereka bukan saja yang berpendidikan rendah, tamat SD, SMP, SMA/SMK, tetapi lulusan perguruan tinggi yang bertitel sarjana. Ya, sarjana pengangguran.
Tidak percaya? Baca saja catatan BPS, bahwa tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada November 2025 sebesar 4,74 persen, walau turun 0,11 persen poin dibanding Agustus 2025. Angka ini bisa semakin besar ketika peluang kerja semakin sempit. Dari jumlah itu, bayangkan pula ada 1.01 juta sarjana menganggur dan ada 177 ribu penganggur lulusan Diploma, 1.56 juta pengangguran lulusan SMK dan 2.03 juta pengangguran lulusan SMA, sementara 2.42 juta pengangguran lulusan SMP dan SD. Ini adalah pengangguran usia produktif yang menjadi bonus demografi tersebut. Jelas ini menjadi ancaman dalam mewujudkan golden Indonesia 2045.
Bukan hanya itu, kehilangan lain adalah terjadinya arus bonus demografi berkualitas yang memilih kabur aja dulu dari Indonesia. Mereka kabur ke Singapura, atau negara-negara maju untuk bekerja dan meningkatkan income yang jauh lebih besar dan menjanjikan. Mereka kecewa terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menghargai nilai intelektual dan keterampilan mereka. Derasnya arus brain drain ini sulit dibendung dan ini adalah ancaman nyata bagi upaya mewujudkan Indonesia emas 2045.
Lalu, apa yang terjadi saat ini adalah terkait dengan masalah pertumbuhan ekonomi yang tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja baru, sehingga banyak lulusan tidak terserap. Celakanya lagi saat ini pengelolaan sumber daya alam yang lemah yang katanya melimpah, tetapi pengelolaan yang tidak bijak membuat keuntungan lebih banyak dinikmati pihak asing dan segelintir kroni oligarki. Sementara masyarakat bangsa ini hanya diposisikan sebagai korban bencana ekonomi dan bencana ekologis akibat kesalahan pemerintah mengelola sumber daya alam.
Kita bisa berkaca bagaimana buruknya management pemerintah dalam mengelola sumber daya alam yang terus dieksplorasi dan eksploitasi secara serampangan dan menyebabkan negeri ini berhadapan dengan bencana ekologis seperti yang barus saja mendera rakyat Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat. Bencana yang juga disebut sebagai bentuk Ekosida yang memiskinkan masyarakat dan menjadi lumbung kemiskinan baru di Indonesia. Buruknya penanganan bencana menambah penderitaan rakyat dan kelabunya mimpi meraih Indonesia Emas 2045 itu.
Tidak hanya itu, dunia pendidikan yang seharusnya menjadi katalisator untuk mempercepat persiapan menggapai Indonesia emas, hingga saat ini masih dihadapkan pada berbagai persoalan klasik dan terkini. Lihat saja persoalan kesenjangan kualitas pendidikan yang masih menyelimuti bangsa ini. Pendidikan belum sepenuhnya menyiapkan generasi muda menghadapi era digital dan industri global yang merupakan tahapan menuju Indonesia emas. Pertanyaannya, bagaimana bisa meraih medali emas, kalau kualitas bonus yang dimiliki berkemampuan literasi, numerasi dan sains yang rendah?
Soal kemampuan literasi, numerasi dan sains yang menjadi basis untuk menempa bonus demografi menjadi generasi emas ini masih sangat rendah. Ketika ketiga kemampuan dasar itu sangat rendah, maka sangatlah tidak mungkin mencapai impian meraih emas. Apalagi kalau pemerintah lalai dan abai dalam upaya kualitas literasi, numerasi dan sains bonus demografi ini. Maka, Indonesia bukan hanya akan kehilangan bonus demografi, tetapi juga kehilangan emas yang diimpikan.
Nah, ketika bonus demografi yang menjadi soko guru atau jendela peluang bagi Indonesia tidak dikelola dengan baik, maka selain tidak bisa menggondol emas, ada banyak dampak yang mungkin akan dituai. Ya, dampak kehilangan bonus demografi itu bisa berupa pertumbuhan ekonomi stagnan meski jumlah tenaga kerja besar. Kedua, ketergantungan pada asing dalam pengelolaan SDA dan teknologi. Ke tiga, terjadinya krisis sosial akibat pengangguran dan ketidakadilan distribusi kesejahteraan. Ke empat, potensi konflik generasi bila anak muda merasa tidak diberi ruang untuk berkontribusi. Jadi sangat berbahaya, bukan?
Jadi, kalau tidak ingin menuai dampak buruk dari kehilangan bonus demografi tersebut, pemerintah memang tidak boleh lagi lalai dan abai. Harus serius mencari jalan keluarnya. Oleh sebab itu, cari dan gali lah akar masalah atau root problems dari segala fenomena dan realitas yang ada saat ini.
Tentu masih ada jalan keluarnya. Misalnya serius melakukan investasi besar pada pendidikan dan keterampilan digital agar generasi muda siap menghadapi industri masa depan. Juga serius mendorong kewirausahaan dan UMKM untuk menyerap tenaga kerja lokal. Yang lebih penting lagi adalah melakukan reformasi kebijakan SDA agar keuntungan lebih banyak dinikmati rakyat. Untuk itu, diperlukan kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil dalam menciptakan ekosistem kerja yang sehat, bukan menjual SDA ke pihak asing dan pemerintah hanya mengambil fee. Ini gila. Terakhir jangan lupa membangun iklim riset dan inovasi sehingga talenta anak bangsa yang sudah memperkaya negeri, tidak perlu “kabur” ke luar negeri.
