Dr. Al Chaidar Abdurrahman Puteh, M.Si
Dosen Antropologi, Universitas Malikussaleh, Lhokseumawe, Aceh
Klaim bahwa Teungku Muhammad Daud Beureueh “menyerahkan” Aceh kepada Indonesia adalah penyederhanaan sejarah yang tidak akurat dan cenderung menyesatkan. Faktanya, keputusan-keputusan besar yang diambil oleh Daud Beureueh—termasuk dukungan terhadap Republik Indonesia—selalu melalui musyawarah bersama para ulama dan tokoh masyarakat Aceh.
Pada masa awal kemerdekaan, Aceh adalah salah satu daerah yang paling cepat menyatakan dukungan terhadap Republik. Daud Beureueh, sebagai pemimpin PUSA dan Gubernur Militer Aceh, Langkat, dan Tanah Karo, memainkan peran penting dalam menggalang dukungan rakyat Aceh untuk Republik Indonesia. Bahkan, rakyat Aceh menyumbangkan emas dan dana untuk membeli pesawat Seulawah RI-001 sebagai bentuk dukungan konkret terhadap kemerdekaan.
Musyawarah Ulama sebagai Dasar Keputusan
Daud Beureueh tidak bertindak sebagai otoritas tunggal. Ia dikenal sebagai pemimpin kolektif yang selalu melibatkan para ulama dalam pengambilan keputusan strategis. Dalam berbagai sumber, termasuk dokumen sejarah dan kesaksian sezaman, disebutkan bahwa keputusan untuk mendukung Republik Indonesia diambil melalui rapat-rapat besar ulama dan tokoh masyarakat Aceh. Bahkan ketika ia kecewa terhadap pemerintah pusat dan memimpin pemberontakan DI/TII, keputusan itu pun lahir dari proses kolektif, bukan tindakan sepihak.
Klaim bahwa Daud Beureueh “menyerahkan” Aceh muncul dari narasi politik tertentu yang ingin menegaskan bahwa Aceh kehilangan kedaulatannya karena keputusan satu orang. Padahal, sejarah menunjukkan bahwa dukungan Aceh terhadap Republik adalah hasil konsensus luas, bukan paksaan atau pengkhianatan.
Jadi, bukan hanya tidak benar bahwa Daud Beureueh menyerahkan Aceh sendirian—justru ia adalah simbol dari semangat kolektif rakyat Aceh yang ingin merdeka bersama Republik, dengan syarat bahwa nilai-nilai Islam dan otonomi daerah dihormati. Kalau mau, bisa bantu telusuri dokumen atau momen-momen musyawarah penting yang melibatkan ulama Aceh saat itu. Mari kita lihat kembali ke sejarah dimana ada beberapa momen penting musyawarah ulama Aceh yang menjadi dasar legitimasi keputusan Teungku Muhammad Daud Beureueh dalam mendukung Republik Indonesia.
(1) Maklumat Ulama Aceh, 15 Oktober 1945
Ini adalah tonggak penting. Dalam maklumat ini, sejumlah ulama besar Aceh —termasuk Abu Hasan Krueng Kalee, Abu Ja’far Shiddiq Lamjabat, Abu Ahmad Hasballah Indrapuri, dan Teungku Daud Beureueh— menyatakan bahwa perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia adalah jihad fi sabilillah, kelanjutan dari perjuangan Teungku Chik di Tiro. Ini bukan keputusan pribadi, tapi hasil konsensus ulama Aceh.
(2) Musyawarah Besar di Masjid Tiro, 17 November 1945
Dalam musyawarah ini, ulama dan tokoh masyarakat mengangkat Teungku Umar Tiro sebagai Panglima Barisan Mujahidin. Ini menunjukkan bahwa struktur militer rakyat Aceh dibentuk atas dasar keputusan kolektif, bukan instruksi sepihak.
(3) Musyawarah Besar Pembentukan Barisan Hizbullah di Banda Aceh, 23 November 1945
Dipimpin langsung oleh Teungku Daud Beureueh, barisan ini dibentuk setelah musyawarah besar di Masjid Raya Baiturrahman. Ini memperkuat bahwa langkah-langkah strategis PUSA selalu melalui proses musyawarah dan legitimasi sosial.
Klaim bahwa Daud Beureueh “menyerahkan” Aceh kepada Indonesia secara sepihak tidak berdasar. Ia justru menjadi pelaksana keputusan kolektif para ulama dan tokoh masyarakat Aceh yang melihat Republik sebagai wadah perjuangan Islam dan kemerdekaan.
Diskusi