Oleh: Riski Alfandi
Pendahuluan: Demokrasi Visual dan Era Politik Simbolik
Tindakan ini kemudian menjadi viral, mendominasi ruang media sosial dan pemberitaan, serta membentuk persepsi publik bahwa pemimpin tersebut “turun langsung” dan “berkomitmen pada nilai-nilai masyarakat”. Namun, apakah tindakan ini benar-benar mencerminkan kepemimpinan substantif, atau justru menandai pergeseran politik ke arah panggung performatif dan post-truth?
Untuk menjawab pertanyaan ini, tulisan ini akan mengkaji fenomena tersebut melalui pendekatan multidisipliner yang menggabungkan teori politik simbolik (Edelman), teori performativitas (Butler dan Alexander), konsep populisme(Laclau dan Müller), serta analisis politik post-truth (Keyes dand’Ancona). Melalui pendekatan ini, kita akan melihat bagaimana kekuasaan hari ini banyak dimainkan dalam ruang simbolik dan performatif, yang secara paradoks justru menjauhkan pemimpindari tanggung jawab kebijakan yang substantif.
Politik Simbolik: Kekuasaan yang Dibangun dari Imajinasi
Menurut Murray Edelman dalam The Symbolic Uses of Politics(1964), dunia politik adalah dunia simbol. Tindakan politik tidak selalu diarahkan untuk menyelesaikan masalah, tetapi lebih sering untuk menciptakan kesan dan persepsi yang dapat meredakan kecemasan publik dan memperkuat legitimasi kekuasaan. Dalam kerangka ini, aksi seperti masuk ke gorong-gorong atau ikut razia terhadap pasangan mesum lebih merupakan tindakan simbolik untuk menunjukkan “kedekatan dengan rakyat” atau “komitmen terhadap moralitas” daripada upaya nyata menyelesaikan persoalan struktural seperti kemiskinan, sanitasi, atau ketimpangan gender.
Simbol dalam politik berfungsi sebagai alat komunikasi yang menyederhanakan kompleksitas kebijakan menjadi narasi visual yang mudah dicerna. Pemimpin yang turun ke jalan dalam balutan pakaian sederhana atau memimpin langsung razia moral menjadi ikon yang mudah dikenali, dikagumi, dan dikapitalisasi secara politik. Namun, simbol menjadi berbahaya ketika mengaburkan substansi, karena publik akhirnya menilai kinerja berdasarkan gestur dan gaya, bukan kebijakan dan dampaknya.
Performatifitas Politik: Kekuasaan Sebagai Aksi Panggung
Konsep performativitas dalam politik, sebagaimana dikembangkan oleh Judith Butler dan diperluas oleh Jeffrey C. Alexander, menjelaskan bahwa identitas politik tidak bersifa ttetap, melainkan dibentuk melalui aksi yang diulang dan ditampilkan secara publik. Dalam Performance and Power(2011), Alexander menyatakan bahwa pemimpin modern harus memainkan peran di hadapan publik agar terlihat otentik. Tanpa aksi panggung yang meyakinkan, maka narasi tentang”pemimpin yang peduli” atau “pemimpin bermoral” tidak akan terbentuk.
Aksi politik performatif seperti memimpin razia pelanggaran syariat atau menyusuri pasar rakyat dapat dimaknai sebagai bentuk dramatization of power. Pemimpin membangun narasi tentang dirinya dengan cara menciptakan momen-momen emosional yang viral. Namun, ketika performa lebih dihargai daripada substansi kebijakan, maka ruang publik akan dipenuhi oleh simulasi ketulusan yang justru memanipulasi opini dan harapan rakyat.
Populisme Kosmetik: Rakyat Sebagai Alat Legitimasi
Dalam On Populist Reason (2005), Ernesto Laclau menjelaskan bahwa populisme adalah strategi artikulasi yang menciptakan subjek politik kolektif bernama “rakyat” dan menyatukannya dalam oposisi terhadap “elite”. Dalam kerangka ini, pemimpin populis membangun identitasnya dengan mengklaim sebagai perwakilan sejati rakyat, sekaligus mengutuk elite sebagai musuh bersama.
Namun, populisme dalam praktik sering kali mengalamidegradasi menjadi populisme kosmetik, yakni populisme yang hanya menampilkan simbol-simbol kerakyatan atau religiusitastanpa kebijakan substantif. Jan-Werner Müller dalam What Is Populism? (2016) menegaskan bahwa populisme sering kali mengklaim representasi tunggal atas “kehendak rakyat”, dandalam prosesnya, mengabaikan pluralitas dan debat rasional.
Ketika pemimpin melakukan aksi-aksi simbolik secara intens tanpa disertai evaluasi kebijakan yang terbuka, maka rakyat hanya dijadikan objek dari narasi politik, bukan subjek yang berdaya dan kritis. Hubungan antara pemimpin dan rakyat menjadi relasi emosional yang dangkal, bukan relasi struktural yang memperjuangkan keadilan sosial.
Politik Post-truth: Narasi Mengalahkan Fakta
Fenomena pemimpin yang menonjolkan aksi-aksi simbolik juga harus dilihat dalam konteks era post-truth. Ralph Keyes dalamThe Post-Truth Era (2004) menggambarkan bagaimana kebohongan, manipulasi fakta, dan permainan emosi menjadi ciri utama komunikasi publik kontemporer. Dalam dunia post-truth, kebenaran tidak lagi diverifikasi melalui data dan logika, tetapi divalidasi oleh perasaan dan viralitas.
Matthew d’Ancona dalam Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back (2017) menjelaskan bahwa post-truth menciptakan lingkungan politik yang penuh ilusi, di mana pemimpin yang pandai membangun narasi emosional akan lebih dipercaya dibanding mereka yang menyampaikan fakta dengan jujur.
Dalam konteks ini, aksi memimpin razia menjadi lebih berdampak daripada reformasi hukum atau program pendidikan kritis. Publik lebih mudah tersentuh oleh satu foto dramatis daripada membaca laporan evaluasi kebijakan. Politik pun bergeser menjadi kompetisi naratif, bukan kompetisi kinerja.
Implikasi Demokrasi: Antara Simbol dan Substansi
Ketika politik direduksi menjadi panggung pertunjukan dan simbol, maka demokrasi berada dalam risiko besar. Pemilu menjadi ajang memilih aktor terbaik, bukan pemimpin terbaik. Rakyat didorong untuk bersikap reaktif terhadap penampilan, bukan reflektif terhadap substansi. Partisipasi politik digantikan dengan konsumsi citra.
Demokrasi yang sehat seharusnya dibangun atas dasar transparansi, akuntabilitas, dan deliberasi rasional. Pemimpin harus dinilai dari kemampuannya merumuskan dan menjalankan kebijakan yang adil, bukan dari kemampuannya meneteskan air mata atau memimpin penggerebekan di depan kamera. Masyarakat sipil dan media harus menjalankan fungsi pengawasan dengan kritis, bukan sekadar menjadi penyambung lidah pencitraan politik.
Penutup: Membangun Politik yang Dewasa
Kita tidak menolak simbol atau gestur empati dalam politik. Namun, simbol harus sejalan dengan substansi. Aksi simbolik pemimpin akan bermakna bila diikuti oleh perubahan struktural yang terukur dan berkelanjutan. Sebaliknya, simbol yang kosonghanya akan memperdalam jurang antara kekuasaan dan rakyat.
Rakyat yang cerdas adalah mereka yang mampu membedakan antara pemimpin yang bekerja diam-diam memperbaiki sistem, dan pemimpin yang rajin tampil untuk membentuk ilusi kerja. Demokrasi bukan sekadar memilih pemimpin yang viral, tetapimembangun sistem yang berpihak pada keadilan, kebenaran, dan keberlanjutan.
Referensi:
• Edelman, M. (1964). The Symbolic Uses of Politics. University of Illinois Press.
• Butler, J. (1990). Gender Trouble: Feminism and the Subversion of Identity. Routledge.
• Alexander, J. C. (2011). Performance and Power. Polity Press.
• Laclau, E. (2005). On Populist Reason. Verso.
• Müller, J.-W. (2016). What Is Populism?. University of Pennsylvania Press.
• Keyes, R. (2004). The Post-Truth Era: Dishonesty and Deception in Contemporary Life. St. Martin’s Press.
• d’Ancona, M. (2017). Post-Truth: The New War on Truth and How to Fight Back. Ebury Press.
🔥 5 Artikel Terbanyak Dibaca Minggu Ini
Discussion about this post