Oposisi Itu Terhormat

Kini, Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih tampaknya akan melanjutkan tradisi politik tanpa oposisi. Gerak-geriknya menunjukkan bahwa lawan-lawan politiknya sedang dirangkul, bukannya dibiarkan menjadi penyeimbang kekuasaan. PDIP, satu-satunya partai besar yang tampaknya akan berada di luar pemerintahan, pun tidak sepenuhnya leluasa untuk menjadi oposisi. Mereka punya banyak catatan buruk yang bisa dijadikan bahan negosiasi oleh pemerintahan baru. Oposisi, sekali lagi, akan menjadi ruang kosong yang hanya diisi oleh suara-suara lirih dari masyarakat sipil dan segelintir aktivis yang masih berani bersuara.
Kondisi ini mengingatkan kita pada era Orde Baru, ketika stabilitas politik dianggap sebagai syarat mutlak bagi pembangunan. Bedanya, jika dulu stabilitas dibangun dengan represi terbuka, kini stabilitas ditegakkan dengan kooptasi: lawan-lawan politik tidak dibungkam dengan kekerasan, tetapi dengan jabatan dan proyek-proyek menggiurkan.
Jika situasi ini terus berlanjut, demokrasi Indonesia bisa berubah menjadi sekadar prosedural: pemilu tetap ada, pemimpin tetap berganti, tetapi substansinya nihil. Kita akan menyaksikan demokrasi yang berjalan dengan satu kaki, pincang tanpa oposisi yang kuat.



















