Oleh Rosadi Jamali

Kang Dedi Mulyadi alias KDM baru duduk manis di kursi Gubernur Jawa Barat. Tapi, otaknya sudah panas. Ia panggil pejabat pendapatan daerah.

“Berapa pendapatan pajak kendaraan bermotor?” tanya KDM.

“Kurang lebih 8 triliun, Pak,” jawab pejabat dengan wajah serius.

KDM terkejut. Hampir jatuh dari kursinya yang empuk. Delapan triliun? Duit segede itu?

Padahal, untuk memperbaiki jalan se-Jawa Barat cukup 4 triliun. Itu artinya, kalau rakyat bayar pajak kendaraan setahun saja, seharusnya jalan-jalan di Jabar mulus kayak pipi bayi. Kenyataannya? Jalan tetap butut, penuh lubang, dan bikin pengendara olahraga jantung tiap hari.

“Untung kita di Indonesia. Coba kalau di Amerika, kita udah digugat rakyat,” ujar KDM, sambil menghela napas panjang. Para pejabatnya malah senyam-senyum.

Rakyat pun mulai berpikir keras. Ngapain bayar pajak kalau jalannya tetap bikin motor jedag-jedug? Bikin shockbreaker nangis? Bikin kaki pegal karena ngerem mendadak biar nggak nyemplung ke lubang?

Mereka bayar pajak kendaraan bermotor, tapi hasilnya nihil. Seperti beli nasi bungkus, tapi isinya cuma daun pisang.

Di mana duitnya? Kenapa jalan tetap bopeng? Apakah pajaknya berubah jadi kuntilanak dan menguap di angkasa?

Ah sudahlah. Rakyat pasrah. Karena protes pun seringnya cuma masuk telinga kiri, keluar lubang anggaran entah ke mana.

Kalau kepala daerah lain ditanya, gimana soal jalan hancur macam bubur? Jawaba pastinya, “Anggaran Minim.” Anggaran minim atau dialihkan untuk kepentingan pribadi. Saya berharap, logika KDM yang sekarang semakin ramai menghiasi medsos, lebih ramai dari pidato Prabowo, bisa menginspirasi kepala daerah lain. Menginspirasi kepala daerah yang suka bohongi rakyat dengan dalih minim anggaran. Atau, yang lagi ngetren, dalih efisiensi anggaran.

camanewak

Rosadi Jamani
Ketua Satupena Kalbar