Ketika Rupiah Tersungkur Dan Piring Masih Kosong: Antara Optimisme Makro Dan Realitas Dompet

Oleh Yani Andoko 

Bulan Madu Itu Masih Terasa Manis.

Bulan Juni 2026, berbagai lembaga survei merilis data yang membuat istana tersenyum lebar: 72,2 persen publik puas dengan kinerja pemerintahan Prabowo-Gibran. Dan yang lebih mencengangkan, survei Indikator Politik Indonesia mencatat kepercayaan publik terhadap Presiden Prabowo menembus 90 persen. 

Angka-angka itu seolah berbisik: tenang saja, rakyat masih percaya. Presiden dinilai tegas, program Makan Bergizi Gratis (MBG) digulirkan ke berbagai daerah, dan entah bagaimana, stabilitas harga BBM tetap terjaga di tengah gejolak global.

Tapi di sisi lain, ada cerita yang tak tercatat dalam angka-angka kepuasan itu.

Cerita tentang ibu-ibu yang menghela napas panjang melihat harga cabai rawit menyentuh Rp68.000 per kilogram di pasar. Cerita tentang buruh pabrik di Jawa Barat yang pulang dengan membawa kardus berisi barang-barang pribadinya, karena tempatnya bekerja memutuskan merumahkan. 23.470 buruh kehilangan pekerjaan hanya dalam lima bulan pertama 2026 dan itu hanya data yang tercatat resmi.

Cerita tentang kelas menengah yang perlahan, tapi pasti, terus menipis.

Inilah Indonesia hari ini. Sebuah negeri yang sedang berjalan di atas tali tipis di antara dua jurang. Di satu sisi, optimisme makro yang terukur dan membanggakan. Di sisi lain, realitas dompet yang terus menciut, ketakutan akan PHK, dan pertanyaan yang menggantung di udara: “Seberapa lama lagi ini bisa bertahan?”

Angka-Angka Yang Bikin Menteng Tersenyum

Sebelum kita semakin tenggelam dalam kekhawatiran, mari kita lihat dulu mengapa para pejabat di ibu kota tampak begitu tenang.

Pertama, pertumbuhan ekonomi 2025 tercatat 5,11 persen. Angka yang cukup solid di tengah perlambatan ekonomi global. Konsumsi rumah tangga masih tumbuh meski melambat dan investasi infrastruktur terus bergulir.

Kedua, inflasi masih “terkendali” di kisaran 3,08 persen per Mei 2026. Meskipun di dekat batas atas target BI, angka ini jauh dari bayang-bayang hiperinflasi yang pernah melumpuhkan Indonesia di masa lalu. Bank Indonesia dan pemerintah tampaknya berhasil menjaga harga energi tetap stabil, setidaknya di atas kertas.

Ketiga, kepuasan publik yang tinggi. Survei Poltracking mencatat 66 persen responden cukup puas, dan 6,2 persen sangat puas. Gen Z bahkan menjadi kelompok paling puas, mencapai 78,6 persen. Ini bukan sekadar angka; ini adalah modal politik yang besar.

Keempat, ada warisan sejarah. Indonesia sudah berulang kali terbukti mampu bertahan dari badai global krisis 1998 memang dahsyat, tapi sejak saat itu, fondasi ekonomi makro kita jauh lebih kokoh. Cadangan devisa lebih besar, sistem perbankan lebih sehat, dan utang negara lebih terkendali dibandingkan era-era sebelumnya. Tapi di balik semua kenyamanan itu, ada sesuatu yang mengganjal.

Saat Angka Makro Tak Lagi Sama Dengan Isi Piring

Bulan lalu, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan “tidak khawatir” dengan pelemahan rupiah yang saat itu sudah menembus batas psikologis. Beberapa hari kemudian, tepatnya Jumat, 5 Juni 2026, rupiah resmi menyentuh level terlemah sepanjang sejarah: Rp18.050 per dolar AS.

Ini bukan sekadar berita di halaman ekonomi koran. Ini adalah pukulan telak bagi daya beli kelas menengah dan bawah. Mengapa? Karena setiap kali rupiah melemah, harga barang impor termasuk pangan ikut melambung. Dan sayangnya, Indonesia masih sangat tergantung pada impor untuk komoditas pangan tertentu seperti gandum, kedelai, bawang putih, dan sapi bakalan.

Akibatnya? Harga pangan meroket:

Cabai rawit merah: Rp68.000/kg

Bawang putih: sekitar Rp40.200/kg

Daging sapi kualitas I: Rp141.650/kg

Beras kualitas medium: sekitar Rp16.000/kg

Inflasi Mei 2026 tercatat 3,08 persen secara tahunan, naik dari 2,42 persen di bulan sebelumnya. Sekali lagi, ini masih dianggap “terkendali” oleh para ekonom. Tapi coba tanyakan pada ibu rumah tangga yang setiap pagi harus merogoh kocek lebih dalam untuk sepiring nasi dan lauk. Apakah angka 3 persen itu terasa “terkendali” baginya?

Kelas Menengah Yang Tergerus Dan Mengapa Ini Berbahaya

Ini adalah bagian yang paling mengkhawatirkan. Bukan sekadar karena orang jadi lebih miskin, tetapi karena kelas menengah adalah tulang punggung perekonomian Indonesia.

Mereka adalah konsumen utama, pembayar pajak terbesar, dan penyumbang stabilitas sosial-politik. 

Selama kelas menengah kuat, Indonesia kuat. Tapi apa yang terjadi saat kelas menengah mulai jatuh ke kelas bawah?

Data BPS menunjukkan jumlah kelas menengah turun dari 47,9 juta orang pada 2024 menjadi 46,7 juta orang pada 2025. 

Itu berarti sekitar 1,1 juta orang turun kelas hanya dalam waktu satu tahun. Jika dibandingkan dengan 2018, penurunannya jauh lebih tajam: saat itu kelas menengah masih berjumlah sekitar 59,5 juta orang.

Pada saat yang sama, kelompok aspiring middle classmereka yang rentan jatuh miskin justru bertambah 4,5 juta jiwa, menjadi 142 juta jiwa pada 2025. Jumlah ini mendominasi 50,4 persen total penduduk Indonesia.

Artinya, lebih dari separuh penduduk Indonesia saat ini hidup dalam status “satu langkah dari jurang kemiskinan.”

Pandemi memang menjadi pemicu awal, tapi setelah lima tahun berlalu, pemulihan kelas menengah masih jauh dari kata tuntas. Bahkan, trennya justru semakin memburuk. PHK massal yang melanda sektor manufaktur dan tekstil semakin mempercepat proses pemiskinan ini. 

Data Kemnaker mencatat 23.470 pekerja terkena PHK sepanjang Januari-Mei 2026, dengan Jawa Barat sebagai provinsi dengan angka tertinggi.

Jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang mencapai 46.015 orang kita mungkin akan bernapas lega. Tapi jangan tertipu. Angka resmi hanya mencatat PHK yang dilaporkan melalui sistem formal. Serikat buruh bersikeras bahwa angka sesungguhnya jauh lebih besar.

Retakan Yang Mulai Terlihat

Kembali ke pertanyaan di awal: “Apakah ini hanya kerapuhan ekonomi kita, atau ada unsur lain, dan akankah 1998 terulang?”

Saya akan jawab dengan jujur: tidak, ini bukan 1998. Setidaknya, belum. Perbedaan fundamentalnya sangat jelas. Pada 1998, ekonomi Indonesia menyusut minus 13 persen, inflasi melambung di atas 77 persen, dan rupiah jatuh dari Rp2.000 ke Rp16.650 per dolar AS. Saat ini, meski rupiah menyentuh level terlemah sepanjang sejarah, kita masih mencatat pertumbuhan positif dan inflasi yang terkendali.

Tapi ada “unsur lain” yang tak kalah berbahaya: krisis kepercayaan yang mulai merayap bukan pada presiden, melainkan pada sistem ekonomi itu sendiri.

Mantan Direktur BAIS TNI, Brigjen (Purn) Purnomo, baru-baru ini memperingatkan potensi balkanisasi atau disintegrasi Indonesia jika berbagai persoalan ekonomi dan politik tidak segera diselesaikan. Ini bukan sekadar retorika. 

Ketimpangan ekonomi yang melebar ditambah dengan konflik internal elite, sentimen politik identitas, dan ketidakpercayaan publik pada aparat penegak hukum adalah bahan bakar yang sangat mudah menyulut api.

Belum lagi protes-protes yang mulai bermunculan di berbagai daerah. Di akhir Agustus 2025, protes dimulai dari Jakarta lalu menyebar ke setiap kota besar di Indonesia, menuntut pemerintah mengatasi tingginya pengangguran dan inflasi. Laporan Human Rights Watch juga mencatat protes terhadap penggusuran paksa, perampasan lahan, dan korupsi di sektor pertambangan dan perkebunan.

Jika tekanan ekonomi terus berlanjut, bukankah ini adalah resep klasik untuk “krisis Mei”? Bukan karena angka makronya sama, tapi karena tekanan psikologis dan material yang dialami masyarakat kelas bawah memiliki pola yang mirip: rasa tidak adil yang terlalu lama dipendam.

Masih Ada Peluang Tapi Pintu Mulai Tertutup

Mari kita akui: ada satu hal yang masih bekerja untuk Indonesia saat ini, dan itu adalah kepercayaan publik yang masih cukup tinggi.

Tingkat kepercayaan terhadap Presiden Prabowo yang mencapai 90 persen dan kepuasan 72,2 persen adalah modal sosial yang sangat berharga. Ini adalah bantalan yang bisa menyerap guncangan termasuk keluhan tentang harga pangan dan PHK selama pemerintah merespons dengan cepat dan tepat.

Namun, retakan mulai terlihat. Survei Bank Indonesia mencatat Indeks Ekspektasi Konsumen (IEK) turun menjadi 129,6 pada April 2026 dari 130,4 sebelumnya. Harapan akan peningkatan penghasilan dan ketersediaan lapangan kerja juga menurun sejak awal tahun. 

Survei LPEM UI bahkan mengungkap bahwa meskipun ekonomi tumbuh 5,61 persen (tertinggi sejak 2012), mayoritas ekonom dan praktisi justru menilai kondisi perekonomian sedang tertekan.

Dengan kata lain, jurang antara angka makro yang “sehat” dan realitas keseharian yang “tertekan” semakin melebar. Dan jika jurang itu terus dibiarkan, suatu saat tidak ada lagi yang bisa menahannya.

Jalan keluar masih ada, tetapi tidak otomatis.

Pemerintah perlu bekerja ekstra keras untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar dirasakan oleh rakyat kecil bukan hanya dinikmati oleh segelintir elite. Program seperti MBG perlu dievaluasi secara berkala agar tepat sasaran. Subsidi yang dipangkas harus diganti dengan perlindungan sosial yang lebih efektif. 

Penciptaan lapangan kerja bukan sekadar proyek infrastruktur besarharus menjadi prioritas utama. Dan yang terpenting, para pejabat di Jakarta harus mulai mendengarkan dengan sungguh-sungguh suara dari pasar-pasar tradisional, dari pabrik-pabrik yang mulai merumahkan buruh, dari ibu-ibu yang setiap pagi menghitung rupiah di dompetnya.

Karena pada akhirnya, stabilitas tidak diukur dari angka kepuasan survei di kantor pusat. Stabilitas diukur dari mampu tidaknya sebuah keluarga membeli beras dan telur dengan harga yang wajar, diukur dari aman atau tidaknya seorang buruh dari ancaman PHK, dan diukur dari tersenyum atau tidaknya seorang ibu ketika pulang dari pasar.

Antara Percaya dan Bertahan

Maka, apakah kita, rakyat biasa, masih bisa percaya bahwa Indonesia akan keluar dari situasi ini?

Saya tidak punya jawaban pasti. Tapi saya tahu ini: kepercayaan bukanlah sesuatu yang diberikan gratis. Kepercayaan adalah hasil dari kerja dari reformasi yang tulus, dari transparansi yang jujur, dan dari kebijakan yang berpihak pada rakyat banyak, bukan pada segelintir pemodal.

Angka-angka kepuasan yang tinggi saat ini adalah berkat. Jangan sia-siakan. Karena begitu kepercayaan itu runtuh, akan sangat sulit membangunnya kembali. Bukan dalam hitungan bulan, tapi dalam hitungan dekade.

Krisis 1998 memang tidak akan terulang persis sama. Tapi selalu ada bentuk krisis baru, yang mungkin lebih senyap, lebih bertahap, dan dalam banyak hal lebih berbahaya: krisis di mana kita tetap percaya, padahal secara perlahan kita sedang dihancurkan.

Jadi, mari kita jaga mata dan telinga tetap terbuka. Mari kita tidak terlalu mudah diyakinkan oleh angka-angka makro yang membanggakan. Dan mari kita, sebagai warga negara, terus mengingatkan para pemimpin kitadengan cara apa pun yang kita bisa bahwa piring kosong adalah ancaman nyata bagi kelangsungan bangsa ini.

Percaya itu penting. Tapi lebih penting lagi, percaya pada apa yang benar-benar terjadi di sekitar kita.

                     Batu, 3 Juni 2026