Aceh Karam

Oleh Tabrani Yunis

Jumat pagi, di warung kopi Cut Nun, yang letaknya hanya sekitar 50 meter dari POTRET Gallery, penulis menikmati rebusan ketela pohon dan segelas teh kosong, teh tanpa gula. Seorang teman lama, Yazid, yang dulu sama-sama mengajar bahasa Inggris di Oxford English Course di kawasan kampung baru. Ia hampir sama dengan penulis, sering  ngopi di warung itu di pagi hari.

Ketika ia melintas, penulis menyapa dan mengajaknya duduk sejenak. Namun, sebelum ia sempat duduk, sebuah ajakan dan permohonan penulis lemparkan.  Pak Yazid, saya punya satu permintaan. Tolonglah buat satu tulisan mengenai pulau Simeulue yang kaya dengan cerita itu. Misalnya, tentang kuliner memek atau juga mengenai Simeulue sebagai lumbung cengkeh Indonesia masa lalu dan sebagainya.

Ajakan itu direspon dengan jawaban klasik. “ aku tak bisa menulis”.

Ya, sontak saja, respon itu penulis komentari lagi. Lho, sekelas pak Yazid, bukan tidak bisa menulis, karena bukan seorang lulusan SD. Lalu Pak Yazid pun memberikan janji dengan mengucapkan Insya Allah.

Setelah mendapat jawaban itu, perbincangan pun berlanjut pada hal-hal lain, misalnya mengenai potensi narasi di pantai barat Aceh. Mulai dari Aceh Singkil yang dahulu dikenal banyak kayu yang kini telah punah.

Di ujung pertemuan, penulis dan Pak Yazid mendiskusikan tentang Aceh. Lalu, keluarlah ungkapan” Aceh Karam”, namun Yazid menambahkan Aceh semakin karam? . Sangat menarik, bukan?

Ya, tentu sangat menarik dan menggelitik rasa ingin tahu kita apa yang dimaksud dengan Aceh karam itu. Apakah ada hubungannya dengan bencana banjir bandang dan tanah longsor yang kita sebut dengan bencana ekologis atau juga bencana hidrometeorologi itu? Atau karena pernah ada pengalaman tenggelamnya kapal Gurita di perairan Sabang puluhan tahun lalu?

Bisa jadi punya relevansi dengan bencana itu, atau pengalaman karamnya kapal Gurita  itu. Mungkin pula bisa salah satu indikator dan realitas Aceh karam.  Sebuah indikator yang mengerikan. Ini adalah sebuah ungkapan realitas ketika memandang Aceh saat ini. Aceh yang berada pada kondisi karam atau Aceh yang semakin tenggelam.  

Nah, ketika ungkapan Aceh karam  atau semakin tenggelam, pertanyaan lanjutan adalah seperti apa kondisi Aceh sehingga masuk dalam pikiran orang bahwa Aceh sedang berada dalam posisi dan kondisi demikian?  Mari kita ulas sambil menyeruput segelas avocado espresso di Gerobak Coffee Arabica Gayo di Pango Raya, dekat POTRET Gallery.

Jadi, ketika ada yang menyebutkan Aceh karam, kita sebagai orang Aceh pasti bisa merasakan kondisi itu. Salah satu cirinya adalah kondisi megap-megap, terengah-engah atau tidak bisa bernafas, bahkan tenggelam dalam arus deras. Benarkah demikian?  Mengapa demikian kondisinya? Bukankah Aceh selama ini dikenal sebagai sebuah provinsi modal, bukan saja bagi Aceh sendiri, tetapi dikenal sebagai daerah modal karena berkontribusi besar bagi kemajuan Indonesia. Apa sebenarnya yang terjadi?

Realitas menunjukkan bahwa Aceh tampak semakin tak berdaya. Ketidakberdayaan ini dapat dilihat kondisi Aceh yang sangat bergantung pada kekuatan pusat.  Ketergantungan ini semakin kuat ketika diberikan kue yang berlabel sama Otsus yang harusnya menyejahterakan rakyat. Ya, pendapatan Aceh sangat tergantung pada dana transfer pusat, terutama dana otonomi khusus dan dana bagi hasil migas. Namun, pendapatan asli daerah masih relatif kecil dibanding total pendapatan. Selain itu, ekonomi pun melambat.

Parahnya lagi PAD Aceh terus mengalami penurunan. Menurut Dr,Taufiq Abdul Rahim, pengamat ekonomi Aceh yang dirilis di lensapost.net, 23 Mei 2026 mengatakan bahwa PAD Aceh pada tahun 2025 mengalami penurunan sebesar Rp512 miliar atau sekitar 15,89 persen dibandingkan tahun 2024. Capaian tersebut bahkan disebut sebagai yang terendah dalam empat tahun terakhir.

Rendahnya PAD Aceh itu juga terkait dengan daya beli pemerintah dan masyarakat yang semakin melemah juga. Kita bisa melihat daya beli masyarakat Aceh semakin melorot atau rendah. Sejak beberapa tahun terakhir kondisi pasar di Aceh dirasakan semakin sepi, karena daya beli masyarakat semakin menurun. 

Banyak pedagang yang gulung tikar, menutup usaha-usaha mereka. Ada yang beralih usaha dan juga tidak sedikit yang menutup usaha, karena pemasukan tidak sesuai lagi dengan pendapatan. Masih untung ada yang mencari alternatif kerja, bagaiamana yang putus asa? Kondisi ini juga membawa dampak terhadap peningkatan jumlah pengaduan di Aceh. Juga tidak ada investor yang menanam modal di Aceh, kecuali para penguasa sumber daya alam.

Terkait daya beli pemerintah Aceh dan masyarakatnya, hanya akan meningkat apabila  dana APBN atau ketika keluar uang tunjangan hari raya atau pun kala gaji 13 cair. Setelah itu ? Bahkan ada yang berpandangan bahwa dana APBN dalam APBA pun tidak mampu meningkatkan daya beli dan menggeliatkan pasar. Apalagi kondisi atau geliat membeli kembali turun atau melorot ke titik nadir.

Indikator lain yang mengisyaratkan Aceh karam  adalah tingginya angka kemiskinan di Aceh saat ini. Aceh dalam konstelasi atau  peta kemiskinan di Indonesia, Aceh masuk 10 besar  provinsi termiskin di Indonesia dan peringkat 1 termiskin di pulau Sumatera.  Pada September 2025 angka kemiskinan  Aceh tercatat 12.22 %.

Tentu masih ada Indikator lain yakni semakin tingginya angka atau jumlah pengangguran di Aceh.  Bila kita merujuk pada data terbaru yang dirilis  pada bulan Mei 2026 oleh Badan statistik (BPS) Aceh, angka pengangguran di Aceh menunjukkan adanya kenaikan. Jumlah pengangguran di Aceh per Februari 2026 mencapai 156.230 orang, bertambah 7.430 orang dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.  ironis  dan berbahaya sekali, bukan? 

Ya, pasti. Aceh juga semakin karam dan megap-megap karena kekayaan sumber daya alam yang dimiliki Aceh, kini terus dikuras hingga ke kerak bumi Aceh. Kita sering membaca dan mendengar atau menonton video-video kegiatan eksplorasi dan eksploitasi SDA Aceh secara legal dan ilegal. Sehingga aksi pengurasan sumber daya alam di Aceh akhir-akhir ini menjadi sorotan karena dampaknya terhadap lingkungan, terutama deforestasi yang memicu banjir dan longsor. 

Eksploitasi sumber daya alam secara besaran-besaran dengan cara serampangan  akan terus menenggelamkan Aceh ke dasar paling dalam. Sebab aksi deforestasi atau penebangan hutan, kegiatan tambang legal dan ilegal serta ekspansi perkebunan sawit telah memperburuk alam Aceh yang juga telah memberikan buktinya kehancuran yang sangat dahsyat ketika Aceh dihantam bencana hidrometeorologi pada November 2025 lalu. Bencana itu telah melahirkan penderitaan panjang dan menambah jumlah angka kemiskinan dan masyarakat korban hingga kini kehilangan masa depan. 

Aceh kini dihadapkan pada ancaman bencana alam berkelanjutan, sebagai akibat dari aksi eksploitasi sumber daya alam secara masif dan tanpa mampu dikendalikan. Ditambah lagi dengan ancaman perubahan iklim global berupa global warming yang menjadikan Aceh juga dihantam elnino yang melahirkan bencana baru. Akibatnya Aceh berada dalam posisi terancam bencana berkelanjutan.

Sedihnya lagi, dalam kondisi yang semakin membenam itu kualitas pendidikan  Aceh yang rendah  dan akut juga ikut berkontribusi menenggelamkan Aceh. Bayangkan saja, kualitas pendidikan Aceh hingga kini tetap menjadi sorotan di tengah masyarakat Aceh. Kualitas pendidikan Aceh dalam peta nasional menunjukkan paradoks. 

Akses sekolah dasar dan menengah pertama sudah tinggi (hampir 99% dan 97%), tetapi kualitas hasil belajar masih tertinggal, terutama dalam literasi, numerasi, dan bahasa Inggris. Angka partisipasi SMA juga menurun drastis hingga sekitar 81%, menandakan banyak anak berhenti sebelum menyelesaikan pendidikan menengah.

Persoalan Aceh karam juga tidak lepas dari buruknya tata kelola pemerintahan Aceh saat ini. Sadar atau tidak politik kekuasaan yang merusak dan rakus menjadi faktor penyebab hancurnya Aceh. Bila kita amati dengan jeli, tata kelola Aceh saat ini berada di persimpangan antara idealisme adat–syariat yang menjadi dasar konstitusional dan praktik politik kekuasaan yang sering kali sarat patronase. Otonomi khusus memberi ruang besar bagi Aceh, tetapi birokrasi kerap dipandang sebagai alat politik, bukan instrumen meritokrasi.

Coba lah lihat seperti apa politik kekuasaan di Aceh saat ini. Mungkin para pembaca sependapat bahwa politik kekuasan Aceh saat ini memperlihatkan fenomena dan realitas yang semakin tidak sehat. Apa yang terjadi di Aceh . Coba kita amati dengan mata hati.

Pertama, coba amati sistem birokrasi di Aceh. Kita semua tau seperti apa Aceh kini. Birokrasi kini telah menjadi arena politik. Sehingga, mutasi dan rotasi jabatan sering kali mencerminkan tarik-menarik kepentingan politik. 

Kemudian, merit sistem (berbasis kompetensi) kerap tergeser oleh patronase (berbasis loyalitas dan kedekatan). Lalu, apa yang kita amati bahwa jabatan publik kadang menjadi “hadiah politik,” mengurangi independensi birokrasi.

Aceh karam semakin parah karena hantaman bisnis narkoba yang merusak secara sistemik. Kiranya pernyataan “ narkoba menenggelamkan Aceh”, bukan sekadar kiasan. melainkan sebuah alarm keras bagi kondisi sosial di Aceh yang berstatus sebagai Serambi Mekkah. Masalah peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Aceh dipandang telah mencapai titik yang sangat memprihatinkan dan menakutkan karena mengancam masa depan generasi muda Aceh. 

Saat ini, sebagaimana diberitahukan Kompas.com, prevalensi penyalahgunaan narkoba di Aceh saat ini sekitar 1,73% dari populasi, setara dengan ±80.000 orang. Mayoritas (lebih dari 80%) adalah pengguna ganja, menjadikan Aceh salah satu daerah dengan tingkat paparan narkoba tertinggi di Indonesia. 

Akhirnya, harus kita sadari bahwa ancaman karamnya Aceh, baik secara ekonomi, ekologis, budaya, pertahanan dan keamanan serta sosial, bukan lagi sebagai cerita fiktif dan dan hanya menimbulkan rasa takut sesaat, melainkan risiko nyata yang sedang menghadang.

Bahayanya lagi bagi generasi mendatang adalah ketika kombinasi antara eksploitasi sumber daya alam ( SDA) yang tidak terkendali, ugal-ugalan,  dengan tata kelola pemerintahan yang lemah, menempatkan masa depan generasi muda Aceh dalam posisi korban.

Betapa sedih dan menyayat hati ketika generasi muda Aceh masa depan terancam dan mewarisi bumi yang rusak secara ekologis, miskin secara ekonomi, rapuh secara kualitas pendidikan, bahkan juga rapuh secara politik.

Nah, dengan kondisi Aceh kini seperti ini, pertanyaannya adalah masih adakah kemauan untuk menyelamatkan Aceh dari tragedi kapal yang karam ini. Bila tidak, maka bersiaplah menikmati tragedi karam seperti karamnya kapal Gurita pada 19 Januari 1996 di perairan teluk Balohan, kota Sabang? 

Bila tak ingin Aceh karam, tentu masih ada waktu untuk menyelamatkan Aceh dari tragedi karam yang memilukan itu. Untuk itu kini Aceh membutuhkan adanya reformasi pemerintahan yang bersih ( dikelola dengan jujur, tidak koruptif, bijak, tidak merusak alam, serta mau mengalihkan model ekonomi berkelanjutan, dengan mengalihkan ekonomi ekstraktif ke ekonomi berkelanjutan. Bila tidak, Aceh karam bukan hanya ilusi, tetapi akan terus menjadi realitas yang dihadapi oleh anak cucu kita. Tidak cukupkah bencana hidrometeorologi yang melanda sejumlah kabupaten di Aceh menjadi sebuah pelajaran yang harusnya tidak terulang itu? Mari kita selamatkan Aceh dari tragedi karam yang mengerikan dan memilukan itu.