War Room Deregulasi dan Reformasi Birokrasi
Untuk lepas dari kutukan pertumbuhan ekonomi 5 persen, Indonesia membutuhkan kebijakan yang mendorong kinerja ekspor dan menarik investasi asing secara maksimal. Industri yang seharusnya menjadi lokomotif pertumbuhan justru melaju lambat, sehingga ekonomi sulit tumbuh tinggi. Kunci utamanya adalah iklim usaha yang kondusif agar produk Indonesia berdaya saing di pasar internasional.
Sayangnya, masalah struktural, daya saing, dan institusi masih membelit ekonomi nasional. Investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya 1,8 persen terhadap PDB — jauh tertinggal dibanding Vietnam (4,2%), Malaysia (3,7%), bahkan Singapura (27,8%). Ini bukan sekadar soal angka, melainkan cerminan dari lemahnya daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi.
Investasi asing yang masuk ke Indonesia hanya 1,8 persen terhadap PDB — jauh tertinggal dibanding Vietnam, Malaysia, bahkan Singapura.
Presiden Prabowo sendiri mengakui lemahnya institusi, khususnya birokrasi yang menghambat pelaku usaha. Proses perizinan investasi di Indonesia bisa memakan waktu satu hingga dua tahun, sementara negara lain mampu menyelesaikannya dalam dua minggu. Regulasi yang ruwet justru membuka celah praktik tidak sehat. Karena itu, Presiden berencana membentuk satuan tugas (satgas) khusus deregulasi untuk memangkas aturan dan perizinan yang menghambat investasi dan kegiatan usaha.
Pelajaran dari Negara Asia Timur
Gagasan ini secara logis didukung oleh pengalaman negara-negara Asia Timur yang sukses berindustrialisasi. Mereka menggunakan war room reformasi birokrasi yang langsung dikendalikan pemimpin tertinggi. Vietnam berhasil mempertahankan pertumbuhan hingga 8 persen melalui reformasi Đổi Mới. Indonesia sendiri pernah melakukannya pada 1980-an hingga awal 1990-an dan berhasil tumbuh 7 persen. Korea Selatan, Singapura di bawah Lee Kuan Yew, dan China era Deng Xiaoping pun berjalan di jalur yang sama.
Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi, mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi.
Indonesia Tertinggal dalam Ekspor
Dalam hal ekspor, Indonesia sudah kalah jauh dari Vietnam. Nilai perdagangan internasional Vietnam telah mencapai 1.000 miliar dolar AS — dua kali lipat Indonesia — dan menjadi fondasi pertumbuhan ekonominya yang mencapai 8 persen pada 2025. Selama kinerja ekspor dan investasi asing masih tersendat, harapan lepas dari kutukan pertumbuhan 5 persen akan sulit terwujud.
Masalah yang lebih mendasar adalah pergeseran visi dan orientasi ekonomi Indonesia. Pada 1980-an, Indonesia berorientasi keluar (outward looking). Kini, secara ideologis kita bergerak ke arah yang lebih inward looking dengan peran negara yang semakin besar.
Tanpa reformasi birokrasi dan perbaikan institusi, mustahil industri dan ekonomi tumbuh tinggi.
Akibatnya, sektor luar negeri tertinggal, investasi asing yang masuk pun cenderung tidak berkualitas — berupa restoran, jasa konsultasi, dan kegiatan ekstraktif yang nilai tambahnya rendah, minim transfer teknologi, dan berdampak lingkungan berat. Kondisi ini juga membuat nilai tukar rupiah rapuh dan rentan terhadap pelarian modal.
Deregulasi Saja Tidak Cukup
Gagasan deregulasi Presiden Prabowo secara ekonomi cukup rasional dan memang dibutuhkan. Indonesia sudah terlalu overregulated, sehingga biaya ekonomi tinggi dan investasi melambat. Semangat deregulasi ala PAKTO 88 perlu dihidupkan kembali.
Namun tantangannya lebih berat dibanding era 1980-an: struktur ekonomi lebih kompleks, birokrasi lebih gemuk, kepentingan rente lebih besar, dan lanskap global telah berubah. Karena itu, kunci keberhasilan bukan sekadar memangkas izin, melainkan reformasi institusi secara menyeluruh — mencakup penegakan hukum, koordinasi pusat-daerah, digitalisasi birokrasi, dan keberanian politik melawan ekonomi rente.
Momentum Transformasi Ekonomi
Deregulasi dan debirokratisasi harus dijadikan tonggak transformasi ekonomi Indonesia. Referensinya sudah ada di hadapan mata: pengalaman deregulasi 1980-an, atau yang lebih mutakhir, keberhasilan Vietnam.
Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, mempercepat investasi dalam dan luar negeri, mendorong industrialisasi baru yang berdaya saing global, serta menciptakan lapangan kerja. Yang terpenting, semua ini harus dijalankan dengan governance yang kuat agar tidak mengulang pola lama: tumbuh cepat, tetapi rapuh dan oligarkis.
Penulis: Didik J Rachbini — Ekonom Indef, Rektor Universitas Paramadina.
