Dari Beijing ke Aceh: Membangun SDM Abad ke-21 Melalui Perdamaian, Kolaborasi, dan Pendekatan People-Centered

Oleh: Erfiati

Saat ini saya sebagai salah seorang delegasi Pemerintah Indonesia sedang menghadiri forum internasional “Seminar on Human Resource Development Management for Indonesia” yang diselenggarakan oleh The Academy for International Business Officials (AIBO), Ministry of Commerce of the People’s Republic of China (MOFCOM) di Beijing, Tiongkok.

Program ini berlangsung sejak tanggal 13–26 Mei 2026 dan sepenuhnya didukung (fully funded) oleh Pemerintah Republik Rakyat Tiongkok sebagai bagian dari penguatan kerja sama bilateral antara Indonesia dan Tiongkok dalam bidang pengembangan sumber daya manusia, tata kelola pembangunan, dan penguatan kapasitas kelembagaan.

Bagi saya pribadi, keikutsertaan dalam forum ini bukan sekadar perjalanan akademik atau tugas kedinasan semata. Lebih dari itu, ini adalah ruang pembelajaran peradaban—sebuah kesempatan untuk melihat secara langsung bagaimana Tiongkok membangun negaranya melalui penguatan manusia, pendidikan, disiplin sosial, teknologi, dan visi pembangunan jangka panjang.

Selama mengikuti berbagai sesi seminar, diskusi, dan kunjungan lapangan, saya mulai memahami bahwa keberhasilan Tiongkok hari ini bukanlah sesuatu yang lahir secara instan. Kemajuan negara ini dibangun melalui proses sejarah yang panjang, penuh tantangan, dan dilakukan dengan pendekatan pembangunan yang sangat terstruktur, konsisten, dan berorientasi pada manusia.

Dalam berbagai materi yang kami ikuti, mulai dari China’s National Conditions and Chinese Modernization, filosofi kepemimpinan nasional, pembangunan komunitas masa depan bersama umat manusia (Building a Community with a Shared Future for Mankind), kerja sama ekonomi Tiongkok–Indonesia, pengembangan kepemimpinan, hingga pendidikan vokasi dan pengembangan talenta manusia, terlihat jelas bahwa Tiongkok menempatkan sumber daya manusia sebagai fondasi utama kemajuan negara.

Mereka memahami satu hal penting: negara yang kuat tidak hanya dibangun oleh kekayaan alam atau pertumbuhan ekonomi, tetapi oleh kualitas manusianya.

Karena itu, Tiongkok tidak hanya membangun infrastruktur fisik seperti jalan raya, industri, dan kota modern, tetapi juga membangun budaya disiplin, budaya belajar, budaya inovasi, dan budaya kerja kolektif yang terhubung dengan visi nasional jangka panjang.

Di sinilah saya mulai memahami mengapa dalam China Global Development Initiative terdapat pendekatan penting yang disebut people-centered approach—yakni pembangunan yang menempatkan manusia sebagai pusat utama perubahan.

Artinya, pembangunan sejati tidak sekadar mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi memastikan bahwa masyarakat memperoleh pendidikan yang baik, kualitas hidup yang meningkat, keterampilan yang relevan dengan perkembangan zaman, serta peluang masa depan yang lebih kuat dan bermartabat.

Sebagai seseorang yang berasal dari Aceh, pendekatan ini terasa sangat relevan dan menyentuh refleksi yang mendalam.

Aceh memiliki sejarah yang panjang dan penuh dinamika. Daerah ini pernah mengalami konflik berkepanjangan antara Gerakan Aceh Merdeka dan Pemerintah Republik Indonesia. Aceh juga pernah mengalami tragedi tsunami yang mengguncang hampir seluruh sendi kehidupan masyarakat. Namun dari berbagai ujian sejarah tersebut, Aceh mampu bangkit melalui perdamaian, rekonsiliasi sosial, serta penguatan nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas masyarakat.

Karena itu, perdamaian Aceh sebenarnya merupakan salah satu best practice penting dalam pembangunan sosial di Indonesia.

Perdamaian tidak hanya menghentikan konflik, tetapi membuka ruang baru bagi pembangunan manusia. Setelah perdamaian tercapai, Aceh mulai memiliki kesempatan lebih luas untuk memperkuat pendidikan, tata kelola pemerintahan, pembangunan masyarakat, dan pengembangan identitas sosial-keagamaan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Melalui Undang-Undang Pemerintahan Aceh, daerah ini memperoleh kekhususan dalam menjalankan Syariat Islam sebagai bagian dari identitas dan karakter sosial masyarakat Aceh. Namun penting dipahami bahwa pelaksanaan Syariat Islam di Aceh pada hakikatnya bukan sekadar simbol formalitas hukum, melainkan bagian dari upaya membangun masyarakat yang memiliki moralitas, kedisiplinan sosial, tanggung jawab kolektif, serta keseimbangan antara pembangunan material dan pembangunan spiritual.

Dalam konteks inilah saya melihat adanya titik temu yang menarik antara pembangunan berbasis manusia yang dipelajari di Tiongkok dengan nilai-nilai sosial dan spiritual yang berkembang di Aceh.

Tiongkok membangun manusianya melalui disiplin, pendidikan, penguatan keterampilan, inovasi, dan visi nasional jangka panjang.

Sementara Aceh memiliki modal sosial berupa nilai Islam, solidaritas masyarakat, budaya gotong royong, penghormatan terhadap pendidikan agama, serta pengalaman rekonsiliasi pascakonflik dan pascabencana.

Perbedaan latar belakang tersebut tidak perlu dipertentangkan. Justru di abad ke-21, dunia membutuhkan kemampuan saling belajar antarperadaban.

Aceh dapat belajar dari Tiongkok tentang bagaimana membangun sumber daya manusia secara sistematis, memperkuat pendidikan vokasi, mengembangkan budaya inovasi, mempercepat adaptasi teknologi, dan membangun tata kelola pembangunan jangka panjang yang konsisten.

Sebaliknya, dunia juga dapat belajar dari Aceh mengenai pentingnya perdamaian, harmoni sosial, ketahanan masyarakat, serta bagaimana nilai-nilai spiritual dan agama dapat menjadi kekuatan moral dalam menjaga stabilitas sosial.

Karena itu, hubungan antara Indonesia, Aceh, dan Tiongkok tidak seharusnya hanya dipahami dalam kerangka ekonomi dan perdagangan semata. Lebih jauh dari itu, hubungan ini perlu dipandang sebagai kolaborasi pembangunan manusia dan pertukaran pengetahuan global.

Selama berada di Beijing, saya merasakan bahwa Tiongkok bergerak dengan semangat kolektif yang sangat kuat. Mereka berpikir jauh ke depan. Mereka tidak hanya membangun untuk hari ini, tetapi untuk generasi masa depan.

Hal seperti ini memberikan refleksi penting bagi Aceh.

Kita tidak boleh hanya sibuk memikirkan pembangunan jangka pendek. Aceh perlu membangun visi besar pembangunan manusia untuk beberapa dekade mendatang. Pendidikan harus menjadi gerakan peradaban. Penguatan SDM harus menjadi prioritas utama. Anak muda Aceh harus dipersiapkan menghadapi dunia global tanpa kehilangan identitas keislaman, keacehan, dan kebangsaannya sebagai bagian dari Indonesia.

Generasi muda Aceh ke depan harus mampu menguasai teknologi, memahami bahasa internasional, memiliki kemampuan komunikasi lintas budaya, dan siap bersaing secara global. Namun pada saat yang sama, mereka juga harus tetap memiliki akar moral, etika sosial, dan nilai spiritual yang kuat.

Di sinilah pentingnya sinergi antara nilai Islam, semangat kebangsaan Indonesia, dan kerja sama internasional.

Islam memberikan fondasi moral dan kemanusiaan.

Indonesia memberikan ruang persatuan nasional, konstitusi, dan stabilitas kebangsaan.

Sementara kerja sama internasional membuka akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi, pengalaman pembangunan, dan jaringan global.

Ketiganya tidak perlu dipertentangkan. Ketiganya justru dapat saling menguatkan dalam membangun masyarakat yang maju, damai, terbuka, dan bermartabat.

Saya percaya bahwa Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi daerah yang mampu memadukan identitas lokal, nilai spiritual, semangat perdamaian, dan modernitas global dalam satu arah pembangunan yang harmonis.

Melalui tulisan ini, saya ingin menyampaikan salam hangat dari Beijing untuk masyarakat Aceh. Dunia sedang berubah sangat cepat. Persaingan global semakin kompleks. Dan di tengah perubahan tersebut, kualitas manusia akan menjadi penentu utama masa depan sebuah bangsa.

Karena itu, pembangunan sumber daya manusia bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan sejarah.

Dan saya percaya, dengan perdamaian yang telah terbangun, kekuatan nilai Islam yang hidup dalam masyarakat, dukungan Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keterbukaan terhadap kerja sama internasional, Aceh memiliki peluang besar untuk menjadi bagian penting dari peradaban dunia abad ke-21—bukan hanya sebagai penonton perubahan, tetapi sebagai daerah yang mampu berkontribusi aktif dalam membangun masa depan kemanusiaan yang lebih baik.