Gubernur Menjamu Ulama Di Tengah Pendemo yang Ingin Berjumpa Berdiskusi Soal JKA
Oleh Mursyidah
Tanoh rencong, nanggroe lon sayang, Tanoh Indatu pusaka kaya. Sebuah slogan yang sering terucap atau terdengar sangat menentramkan, serta menjadi sebuah bukti bahwa Aceh adalah sebuah provinsi atau wilayah yang punya keistimewaan, punya banyak warisan, baik dari para pendahulunya. Entah itu keberanian,kekayaan alam,atau bahkan nilai moral yang luhur.
Sayangnya, hari ini semua warisan atau pusaka itu seperti sedang tercabik cabik. Hal yang sangat diistimewakan oleh emegang tampuk kekuasaan adalah dana Otsus,serta citra baik dari segelintir acara seremonial yang dipertontonkan di layar media sosial, juga poling online sebagai pemimpin daerah terbaik pilihan rakyat.
Bukan ingin terlalu mengkritisi sisi buruknya, taa melihat sisi baik seorang pemimpin, tapi di saat satu program kesejahteraan rakyat yang sudah diperjuangkan oleh pemimpin era terdahulu, sebagai salah satu bentuk nilai tambah dari adanya embel embel daerah otonomi yang punya keistimewaan serta bagian dari dana otonomi khusus yang berefek langsung kemasyarakat sedang mengalami problem atau kejela anya simpang siur.
Rasanya sungguh tak adil jika barang sekejap saja pemegang tampuk kuasa provinsi Aceh tidak punya waktu untuk berjumpa para maha iswa yang sudah berdemo di depan kantor gubernur.
Sementara dalam kurun waktu para demonstran masih bertahan menanti kebesaran hati beliau untuk duduk bersama menemui mereka di halaman kantor, saat platform media sosial Instagram resmi beliau kita buka, ada jamuan pertemuan dengan para ulama di pendopo Anjong Moen mata.
Entahlah mungkin ada hal hal penting yang sedang dikonsolidasikan untuk kesejahteraan negri atau wilayah,namun terasa lebih penting menemui mereka yang ingin berdiskusi untuk menyuarakan aspirasi yang menyangkut kesejahteraan kesehatan rakyat, ketimbang mengadakan jamuan yang hanya untuk validasi bahwa sangat peduli tentang agama.
Akan lebih sejati seperti pak Irwandi dahulu duduk bersama berdiskusi mencari solusi,karena percuma membangun citra mulia lewat media, jika kesejahteraan jaminan kesehatan rakyat tergadai.
Memang ironis,namun seperti pernyataan Sekda bahwa semua sedang dikerjakan dan diperbaiki datanya. Mungkin, bisa jadi itu benar, namun yang menjadi suara aspirasi hari ini jawab dengan lantang dan pasti bahwa JKA itu masih tetap berfungsi sama.
Jika memang benar data sedang diperbaiki, maka semoga saja tepat sasaran dan tidak suka suka hati. Besar harapan, Aceh tidak anti kritik serta tuli aspirasi,namun tetap jadi provinsi yang NKRI tanpa hilang jati diri.
jika dahulu hebat dalam bergerilya angkat senjata meminta merdeka,bukankah panglimanya sekarang punya akses diplomasi dengan penguasa? Sebab pemimpin yang baik adalah yang memastikan kesejahteraan rakyatnya/ Karena dari rakyat yang sejahtera akan hadir kemajuan wilayah atau daerah bahkan bangsa.
Bukan sebaliknya malah menjadi pemimpin yang memastikan kenyamanan tempat tinggalnya,jika para pejabat sakit bisa mudah berobat ke Malaysia,lalu mengapa untuk akurasi data penerima jaminan kesehatan saja dibuat fiktif tak sesuai fakta?
Jika semua acara ceremonial pemoles citra bisa dihadiri mengapa para demonstran tak bisa ditemui? Padahal mungkin hanya barang setengah atau satu jam saja. Entah ke mana sifat ksatrianya atau mungkin juga ia sedang beraksi dalam senyap yang nanti tiba tiba menjadi satu relevansi kesejahteraan masyarakat ya g luar iaa?
