Kemunafikan dan Budaya Feodalisme dalam Karakter Masyarakat Indonesia
Oleh Novita Sari Yahya
Mochtar Lubis, dalam karyanya Manusia Indonesia (1977), memaparkan salah satu ciri khas masyarakat Indonesia adalah kemunafikan, yaitu ketidaksesuaian antara ucapan, pemikiran, dan tindakan. Karakter ini tercermin dalam perilaku sehari-hari, di mana seseorang sering kali tidak konsisten antara apa yang diucapkan dan yang dilakukan.
Sementara itu, Rosihan Anwar, dalam tulisannya, menggambarkan masyarakat Indonesia memiliki sifat petit bourgeois (kelas menengah kecil) dan kecenderungan materialistis. Karakter materialistis ini tampak jelas dalam gaya hidup mewah yang kerap dipamerkan oleh pejabat dan elit Indonesia beserta keluarganya.
Fenomena flexing—pamer kemewahan di media sosial—menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan sosial, yang terkadang memicu aksi penjarahan sebagai bentuk respons terhadap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat.
Sifat petit bourgeois dan materialistis ini merupakan warisan budaya feodalisme yang masih mengakar kuat di masyarakat Indonesia. Budaya feodal ini, menurut Sutan Sjahrir, menciptakan masyarakat yang cenderung menghamba dan menjadi penjilat kepada pihak yang berkuasa demi keuntungan pribadi. Budaya ini berakar dari masa kolonialisme dan tidak sepenuhnya terkikis setelah kemerdekaan Indonesia pada 1945.
Feodalisme mendorong masyarakat untuk mengutamakan materi dan gaya hidup hedonis, yang pada akhirnya memengaruhi perilaku korupsi yang kini telah membudaya. Prof. Drg. Etty Indriati menjelaskan bahwa korupsi di Indonesia salah satunya dipicu oleh budaya ewuh pakewuh (sungkan). Budaya ini menyebabkan seseorang enggan melaporkan tindakan korupsi yang dilakukan oleh atasan atau rekan kerja, baik karena ikut menikmati hasil korupsi tersebut maupun karena rasa sungkan untuk menyinggung pihak lain.
Akibatnya, ketidakjujuran menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Praktik seperti melobi, memberikan tips, atau menyisipkan amplop untuk memperlancar urusan administratif telah menjadi hal yang lumrah di masyarakat. Fenomena ini mencerminkan betapa dalamnya budaya feodalisme telah tertanam, sebagaimana tergambar dalam meme populer di media sosial: “Bekerja keraslah kalian, karena pejabat harus disantuni.”
Budaya feodalisme ini juga tercermin dalam sikap pejabat yang memposisikan diri sebagai “raja” yang harus dilayani, bukan sebagai pelayan masyarakat. Julia I. Suryakusuma, dalam disertasinya State Ibuism (1988), menggambarkan fenomena “bapak-ibuisme” pada masa Orde Baru, di mana kekuasaan terpusat pada figur otoriter seperti Presiden Soeharto.
Setelah desentralisasi diterapkan pasca-reformasi, “raja-raja kecil” bermunculan di daerah-daerah, memperkuat budaya feodalisme yang menghamba pada kekuasaan. Praktik ini tampak dalam tradisi bagi-bagi sembako oleh pejabat untuk menunjukkan sikap mengayomi, serupa dengan apa yang dilakukan para raja pada masa lalu.
Feodalisme juga memiliki akar sejarah pada masa kolonialisme Belanda, di mana rakyat dipaksa membayar pajak tinggi melalui sistem tanam paksa (cultuurstelsel). Sistem ini, yang berlangsung pada abad ke-19, menguras sumber daya rakyat untuk kemakmuran kolonial Belanda. Penderitaan rakyat akibat eksploitasi ini diabadikan oleh Eduard Douwes Dekker (dikenal sebagai Multatuli) dalam novel Max Havelaar (1860), yang menggambarkan secara gamblang ketidakadilan sosial dan ekonomi yang dialami rakyat Nusantara.
Ironisnya, pola eksploitasi serupa masih dapat dilihat dalam praktik korupsi modern, di mana elit memanfaatkan posisi mereka untuk kepentingan pribadi, alih-alih kesejahteraan masyarakat. Untuk mengatasi budaya feodalisme dan korupsi ini, diperlukan perubahan sistemik, termasuk penguatan institusi antikorupsi, pendidikan karakter, dan reformasi budaya birokrasi.
Tanpa upaya kolektif untuk mengikis mentalitas feodal, Indonesia akan terus terjebak dalam lingkaran kemunafikan dan ketidakjujuran yang menghambat kemajuan bangsa.
